Mantap! Ini Surat Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dari Gubernur Sumbar


Kamis, 08 Oktober 2020 - 22:15:07 WIB
Mantap! Ini Surat Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dari Gubernur Sumbar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

HARIANHALUAN.COM - Gelombang unjuk rasa (unras) yang terjadi selama dua hari di Padang usai disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja membuat Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) harus mengambil sikap cepat. Terkait hal tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pun langsung mengeluarkan surat pernyataan sikap terkait UU tersebut. 

Informasi yang dihimpun, surat bernomor: 050/1422/Nakertrans/2020 itu ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Di bagian atas surat tertanggal Kamis 8 Oktober 2020 dan tertuju kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berikut isinya: 

"Dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020, menimbulkan aksi unjuk rasa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kena oleh Sarikat Pekerja atau Serikat Buruh di Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sumalera Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno"

Keputusan tersebut dianggap oleh masyarakat dan serikat pekerja terlalu cepat dan menuai banyak kontroversi dan tidak melindungi para pekerja. Sehingga banyak dari berbagai elemen seperti serikat pekerja mahasiswa dan sebagian politisi menyatakan menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut. 
 
Penolakan tersebut dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa dari masyarakat, seperti buruh, mahasiswa, dan pelajar. Bahkan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan pada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa demi membatalkan UU Cipta Kerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan Menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud. (*)

loading...
 Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]