RUU Cipta Kerja, Mimpi Buruk Kaum Buruh


Kamis, 08 Oktober 2020 - 06:41:49 WIB
RUU Cipta Kerja, Mimpi Buruk Kaum Buruh Dok detik.

Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja merupakan mimpi buruk ditengah pandemi. Bukannya membantu dan memperhatikan masyarakat tapi pemerintah malah menimbulkan beban baru bagi masyarakat. Lihatlah secara diam-diam pemerintah telah menyepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU tengah malam. Belum tenang karena kondisi pandemi kini masyarakat digemparkan oleh adanya RUU Cipta Kerja ini.

Oleh: Oktavia Sentia Putri, Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumbar

Kehadiran RUU Cipta Kerja secara sadis mengancam  hak-hak buruh. Sejumlah point dalam undang-undang tersebut dianggap sangat menindas hak-hak buruh. Tidak heran jika hal ini menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat di seluruh kota maupun daerah. Berbagai kalangan masyarakat dan buruh menilai tidak diberi kesempatan untuk berpendapat dalam memperdebatkan undang-undang yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak kedepannya.

Ada beberapa point yang berdampak merugikan buruh dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, isinya mengatur tentang soal fleksibilitas jam kerja. Yang mana buruh  akan mendapatkan upah dengan tidak lagi berdasarkan upah minimum yang berlaku dan telah diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Itu artinya buruh dituntut untuk produktivitas bekerja. Lantas bagaimana dengan buruh  yang berhalangan bekerja seperti sakit, kemalangan dan hal lainnya tentu saja  perusahaan tidak akan membayarkan upah sedikit pun.

Bagi perusahaan tentu akan sangat menguntungkan karena terbebas dari kewajiban memberikan tunjangan sosial, tunjangan kesehatan dan lain sebagainya karena hubungan kerja sudah tidak ada Iagi. Dapat dipastikan perusahaan akan terbebas dari kewajiban membayar pesangon bila buruh berhenti bekerja, baik karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun juga kemungkinan akan dihilangkan. Sebaliknya, bagi buruh skema upah per jam ini sangat merugikan. Betapa tidak, karena secara prinsip, UMP atau UMK merupakan pegangan bagi para buruh agar  tidak terjebak dalam kemiskinan.

Dilihat dari point lainnya membuat buruh Indonesia pastinya tersenyum getir. Praktik outsourcing tidak diberikan batas apakah pekerja inti produksi atau non-inti. Artinya, perusahaan dapat dengan mudah mengganti pekerja tetap dan menyerahkan pekerjaan ke perusahaan alih daya. Batasan yang tidak jelas ini menciptakan ketidakpastian kerja. outsourcing dalam RUU Cipta Kerja juga berpotensi dipergunakan pada semua jenis pekerjaan. Dengan begitu sudah dapat dipastikan outsourcing merupakan bentuk perbudakan modern. Karena sama halnya dengan  memperdagangkan  orang, yang mana akan ada orang hidup bisa kaya dari keringat dan usaha orang lain.

Belum lagi waktu istirahat buruh yang semakin di perkecil yang artinya akan memaksa para buruh untuk bekerja terus menerus. Kondisi seperti ini tidak ada bedanya dengan sistem perbudakan pada zaman dulunya. Omnibus Law merupakan bentuk modern dari perbudakan era ini. Buruh atau pekerja dituntut bekerja tanpa diberikan imbalan yang layak. Jikapun mereka ingin protes apalah daya perusahaan memiliki kebebasannya sendiri hingga akhirnya para buru terpaksa bungkam.

Dalam Omnibus Law juga membuka peluang seluas-luasnya bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Hal ini tentunya akan mengancam peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Sebelum adanya Omnibus Law ini saja sudah banyak sekali tenaga kerja asing menetap di Indonesia apalagi jika Omnibus Law resmi di realisasikan, tidak terbayang lagi begitu bejibunnya TKA di Negeri ini. Sehingga tenaga kerja lokal akan  tersingkirkan dari Negeri sendiri.

RUU Omnibus law juga akan berpotensi merusak lingkungan dan sumber daya alam Indonesia untuk dieksploitasi secara besar-besaran oleh investor asing. Hal ini sudah jelas akan berdampak sangat fatal terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan Negara dan bangsa ini. Tidak kah para pejabat itu berpikir akan kemungkinan terburuk ini. Tidak kah mereka menganalisa kembali dampak buruk yang mengancam Negeri ini.

Ketika rakyat tertatih-tatih melawan, bertahan antara hidup dan mati, dari mimpi buruk wabah pandemi. Mirisnya,  rakyat langsung dihadang dengan realita baru, implementasi Omnibus Law yang menempatkan kaum pekerja dalam situasi perbudakan modern. Dalam mengeksploitasi perbudakan modern, Omnibus Law itu lebih sadis  dari tragedi G30S/PKI. Atau bisa dikatakan Omnibus Law adalah bentuk penyiksaan PKI era modern yang secara perlahan membunuh rakyat.

Bagaimana jadinya generasi muda Negeri ini nanti jika RUU Cipta Kerja ini berhasil di realisasikan. Indonesia akan melahirkan generasi pekerja muda yang rentan dan juga mudah dieksploitasi dalam kondisi kerja yang buruk. Ketika mereka masuk dunia kerja, mereka akan dihadapkan pada sebuah ketidakpastian dalam bentuk status hubungan kerja, serta ketidak selarasannya antara upah dan pekerjaan.

RUU ini jika benar diterapkan hanya akan menjadi sumber penderitaan rakyat. Pemerintah bertubi-tubi membebankan kepada buruh dan rakyat lewat kenaikan iuran BPJS, kenaikan tarif listrik, dan sekarang dengan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. RUU ini menutup ruang demokrasi rakyat. Musuh utama rakyat dan buruh sejatinya adalah aturan hukum yang menghambat perjuangan kesejahteraan.

Pada dasarnya RUU Cipta Kerja  hampir bisa dipastikan hanya pemanis untuk menipu rakyat dan pertumbuhan ekonomi pun sangat mungkin tidak tercapai. Rakyat di iming-imingi dengan pertumbuhan ekonomi sejahtera. Nyatanya yang sejahtera hanya para penguasa negara dan pengusaha besar. Sedangkan masyarakat biasa semakin menderita diatas tanah airnya sendiri.

Jika RUU Omnibus Law ini di sahkan menjadi undang-undang, dan berhasil di terapkan maka akan berpotensi melanggar tafsir konstitusi, dimana tidak adanya keadilan bagi seluruh rakyat. Terang-terangan Pemerintah dan DPR telah mengkhianati rakyat. Para pejabat perwakikan rakyat seolah buta dan tuli dengan seruan rakyat yang meminta hak-haknya. Hak seharusnya yang ia dapat, hak seharusnya di penuhi dan hak yang seharusnya mereka lindungi.

Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law harus dihentikan dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan sumber petaka bagi kaum buruh. Aksi penolakan  lahirnya muara ketidakadilan buruh ini terhadap RUU Omnibus Law akan terus berlanjut. Mendorong membatalkannya Omnibus Law sudah menjadi kewajiban yang harus diusahakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya buruh karena hanya akan memberikan kesejahteraan para pengusaha juga melanggengkan perbudakan kelas pekerja di Indonesia.

Jadi sebenarnya sudah jelas sekali jika diterapkannya Omnibus Law pemerintah benar-benar sudah mengkhianati rakyatnya sendiri. Mimpi menciptakan kualitas tenaga kerja yang unggul, dan menciptakan lapangan kerja hanyalah bualan semata. Investasi abal-abal yang ingin dipacu masuk ke Indonesia, menjual SDA secara murah, eksploitasi pekerja dengan upah murah, ditambah aspek lingkungan dikebiri. Hasilnya lengkap sudah, Omnibus Law merupakan produk mutakhir dari oligarki yang itu-itu saja.

Dengan pertimbangan akal sehat, maka sudah sepatutnya Omnibus law dicekal sampai gagal. Jika sampai Omnibus Law ini terealisasikan maka sudah dapat dipastikan pemerintah  menjajah rakyatnya sendiri dan bahkan penjajahan era modern ini lebih sadis dari penjajahan masa kolonial. Seruan aksi dari berbagai kalangan masyarakat sudah sepatutnya terjadi akibat sangat tidak pro nya RUU Cipta Kerja ini terhadap hak-hak yang layak terhadap buruh. (**)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]