Rakyat dalam Pandemi dan Jeritan Omnibus Law


Kamis, 08 Oktober 2020 - 06:21:16 WIB
Rakyat dalam Pandemi dan Jeritan Omnibus Law Dok mojok.

Kemunculan Virus Corona memberikan tontotan dramatis dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Virus yang muncul sejak awal tahun 2020 ini telah merenggut banyak peristwa yang semestinya terjadi secara tenang dan aman.

Oleh: Ayu Syafitri, Mahasiswa Sosiologi Agama IAIN Bukittinggi

Mulai dari hilangnya banyak nyawa dalam rentan waktu yang tidak lama, hilangnya mata pencaharian sehingga mengakibatkan buntunya perekonomian, terganggunya proses pendidikan, hingga bermunculannya polemik politik dalam masa pandemi Covid 19. Kondisi krisis yang terjadi saat ini tidak hanya di alami oleh negara Indoesia, bahkan seluruh negara di dunia.

Melihat lebih dekat polemik politik pada masa pandemi di Indonesia, memunculkan kekhawatiran dan keprihatinan tersendiri terhadap masyarakat. Berbagai ragam permasalahan politik terjadi secara silih berganti.

Mulai dari kehebohan Puan Maharani dalam pidatonya terkait Sumatera Barat, kampanye partai politik yang mengenyampingkan keselamatan masyarakat dalam situasi pandemi covid, kejanggalan Menteri Kesehatan yang jarang tampil di depan publik saat kondisi Virus Corona semakin hari semakin meningkat hingga kehebohan kembali pasca pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau biasa di sebut Omnibus law yang saat ini mengguncang suara sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Representasi pemerintah menjelaskan bawa Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan konsep memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan lingkungan.

Lebih fokusnya, Pemerintahan Jokowi (2019-2023) merancang sebuah konsep yang menyatukan beberapa aturan dengan substansi pengaturannya berbeda, kemudian peraturan tersebut disatukan dalam satu wadah hukum dan itulah yang kita kenal sebagai Omnibus Law. Sebenarnya dalam Omnibus Law sendiri terdapat tiga RUU, dan RUU Cipta Kerja merupakan salah satu bagiannya.

Pembentukan Omnibus Law sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan berinvestasi di Indonesia, selain itu juga bertujuan untuk menggerakkan lebih cepat kemajuan perekonomian negara. Pada bulan Februari 2020, RUU ini dikenal sebagai RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka). Namun terjadi pergantian nama dikarenakan adanya kritikan yang mengarah bahwa “Cipta Lapangan Kerja” terlihat otoriter dan menyalahkan konstitusi.

Sebelum pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law ini, telah banyak menuai berbagai kontroversi dari kalangan masyarakat. Mulai dari para buruh, aktivis sosial, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan masih banyak lembaga lainnya. Bukan hanya itu, beberapa anggota DPR dari fraksi Demokrat dan fraksi PKS pada rapat paripurna di gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (5/10/2020) juga menolak keras pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja ini.

Keadaan yang mengerikan ini sama sekali tidak akan dirasakan oleh DPR dan jajaran Pemerintahan yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja tersebut. Namun, imbasnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan terkhususnya kaum buruh. Dilihat dari pernyataan Marwan Cik Hasan dari fraksi partai Demokrat dalam rapat paripurna dua hari yang lalu mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, menghilangkan kewenangan-kewenagan “kami” di daerah, kemudian menghilangkan hak-hak rakyat kecil.

Pernyataan ini juga di dukung oleh Lisia Hanifah Amaliah salah satu anggota Badan Legislatif fraksi PKS yang di wawancaarai KompasTv pada dua hari yang lalu. Anggota fraksi PKS ini mengatakan bahwa dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat catatan yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan masuk kedalamnya kedaulatan pangan, selain itu ada persoalan dimana tidak memberikan keperpihakan kepada tenaga kerja di dalam kondisi pasangon, kemudian terkait dengan bagaiaman sistem perlindungan ekosistem lingkungan, dan beberapa pion lainnya.

Peristiwa yang hari ini terjadi dalam guncatan politik memberikan gambaran nyata terhadap teori yang dikemukakan oleh salah satu tokoh Sosiologi yaitu Karl Marx. Pada kondisi seperti ini Karl Mark menjelaskan bahwa sebenarnya perkembangan sejarah tidak akan pernah terlepas dari pertentangan kelas yang terjadi antara kaum Kapitalis dengan kaum buruh atau biasa dikenal dengan  istilah borjuis dan prolektar.

Sosiologi sendiri menjelaskan bahwa secara tidak langsung masyarakat telah membagi dan mengklasifikasikan masyarakat itu sendiri dalam beberapa lapisan yang dikenal dengan istilah stratifikasi sosial. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya, pendidikan,  kekayaan, kehormatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan lainnya. Sehingga masa Modern sangat sering ditemukan adanya pertentangan antara kaun pemodal dengan kaum buruh.

Pada saat ini secara jelas kita saksikan dimana kaum buruh di Indonesia sedang berupaya keras dalam melawan kaum pemodal yang diayomi oleh kaum yang mempunyai kekuasaaan atau pemerintahan di Indonesia. Pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada hakikatnya telah menampilkan pertentangan antara kaum buruh, pemodal dan kaum kekuasaan.

Duka mendalam terkait Pandemi Covid 19 belum terselesaikan, saat ini regulasi di lingkungan oligarki membebankan kembali masyarakat dengan pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja. Permasalahan politik seakan akan telah menjadi tradisi dalam mewarnai nuansa kehidupan di Indonesia. Terlebih bagi petinggi negara yang seolah menjadikan dunia politik sebagai alat berguarau canda terhadap kehidupan masyarakat kecil. Teriakan lantang dari sebagian besar masyarakat Indonesia dalam penolakan pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja seperti angin lalu bagi Pemerintah dan DPR RI.

Padahal dahulu suara rakyatlah yang menjadikan mereka seseorang yang dapat duduk di kursi Pemerintahan. Rakyat memberikan kepercayaan kepada DPR agar dapat memberikan kehidupan yang sejahtera, namun DPR lebih memperlihatkan sebuah pengkhianatan hingga rakyat yang selama ini mendambakan kesejahtetaan hari ini disugukan penderitaan. (**)

loading...
 Sumber : Relis /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 21 November 2016 - 00:32:06 WIB

    Parahnya ‘Moral’ Wakil Rakyat

    Sejak tiga hari ini, masyarakat Sumbar disuguhkan berita tak sedap soal prilaku dan moralitas wakil rakyat. Berbagai ko­mentar miring dan caci maki pun bermun­culan di me­dia social, baik facebook maupun Whats­App terhada.
  • Jumat, 28 Oktober 2016 - 00:53:03 WIB

    Data Penting Merespon Hak Politik Rakyat

    Data Penting Merespon Hak Politik Rakyat Salah satu subtansi paling progresif dalam meraih kekuasaan di jabatan politik adalah data. Dengan data yang diperoleh, setiap orang mampu memetakan kekuatan untuk menyusun strategi meraih kemenangan. Data adalah kumpulan inf.
  • Sabtu, 08 Oktober 2016 - 02:56:11 WIB

    Bersihkan ‘Wakil Rakyat’ dari Narkoba

    Narkotika dan obat-obatan berbahaya (nar­koba) sudah masuk ke semua lapisan masyarakat. Penyebaran narkoba seperti sabu, ekstasi, ganja dan sebagainya makin merisaukan. Pelakunya bukan hanya kala­ngan biasa saja, tapi hamp.
  • Rabu, 28 September 2016 - 02:18:28 WIB

    Gas Melon Hak Rakyat Kecil

    Beberapa daerah di Sumatera Barat mengalami kelangkaan gas elpiji 3 kg sejak dua bulan belakangan seperti di Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Masyarakat kelas bawah yang menggunakan gas elpiji bersubsidi in.
  • Jumat, 02 September 2016 - 03:05:19 WIB

    Revitalisasi Peternakan Rakyat

    Revitalisasi Peternakan Rakyat Kita tahu bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kebutuhan masyarakat di bidang pangan pun akan meningkat. Komoditas pangan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kehidu.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]