Usut Oknum Pejabat Negara Berkampanye, Bawaslu Dharmasraya Diancam Diadukan ke DKPP


Jumat, 02 Oktober 2020 - 06:55:51 WIB
Usut Oknum Pejabat Negara Berkampanye, Bawaslu Dharmasraya Diancam Diadukan ke DKPP ilustrasi Pilkada

HARIANHALUAN.COM - Gara-gara mengusut adanya dugaan tindakan berkampanye oleh oknum pejabat negara tanpa izin, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, diancam akan diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tudingan telah melanggar kode etik selaku penyelenggara Pemilu.  

"Kami memang sudah mendengar desas-desus terkait hal tersebut, sikap kami tentu saja mendukung setiap upaya baik itu karena dalam melakukan tugas-tugas pengawasan tentu ada perbedaan cara pandang dan pemahaman tentang suatu produk konstitusi," Kata Ketua Bawaslu setempat, Syamsurizal di Dharmasraya, Kamis (1/10/2020) malam. 

Dia menduga, hal ikhwal munculnya persoalan tersebut dipicu oleh upaya pihaknya dalam melakukan upaya klarifikasi tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. Karena, telah turut mengkampanyekan salah satu pasangan calon tanpa mengantongi izin resmi dari lembaga tempat yang bersangkutan berkedudukan. 

Sesuai regulasi, jelasnya, pihak Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus melakukan pemanggilan secara resmi yang justru bertujuan untuk memberikan hak bagi pihak yang bersangkutan. Serta menjelaskan dan melampirkan bukti sebagai pejabat negara yang sudah diizinkan mengikuti kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 11 tahun 2020, pasal 63 ayat 1 dan 2.

"Padahal jika yang bersangkutan menghadiri undangan tersebut dan memperlihatkan surat izin berkampanye, semua bisa selesai dan tidak menimbulkan fitnah sehingga akan merugikan individu pejabat negara itu sendiri," sebutnya. 

Dengan kata lain, lanjutnya, dalam hal ini pihak Bawaslu hanya menjalankan regulasi yang sah dan telah diundangkan sebagai aturan resmi serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. "Namun jika memang ada rasa ketidakpuasan atau perbedaan pandangan dalam menyikapi sebuah regulasi, saya rasa tidak ada salahnya bagi siapapun untuk menguji kebenarannya dan mungkin salah satunya adalah dengan melapor ke pihak DKPP," tegasnya. 

Menurutnya, hal itu jauh lebih baik ketimbang meributkannya di ruang publik melalui akun media sosial atau melalui pemberitaan di media massa yang sengaja disajikan tidak berimbang, hanya karena ingin melakukan upaya pembenaran dengan mengorbankan kewibawaan lembaga yang dibentuk oleh negara seperti Bawaslu. 

Disinggung tentang adanya tudingan bahwa pihaknya juga telah berbuat sewenang-wenang dengan menanggalkan sejumlah alat peraga sosialisasi beberapa tokoh politik dan tokoh masyarakat, menurutnya hal itu merupakan bagian dari penerapan aturan berkampanye melalui alat peraga. Dia menjelaskan, terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) masing-masing pasangan calon diakui memang ada sejumlah pembatasan yang harus dipatuhi terkait materinya, lokasi pemasangan yang diizinkan serta ukuran dan kuantitasnya untuk setiap pasangan calon. 

"Aturan pemasangan alat peraga tersebut sudah kami sosialisasikan bersama pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon beserta seluruh partai politik pengusul, bahkan sebelum dilaksanakan tindakan penertiban kami pun sudah melakukan imbauan dan pemberitahuan agar membuka sendiri seluruh alat peraga kampanye yang tidak dipasang sesuai aturan yang berlaku," jelasnya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban tersebut, tambahnya, dilakukan oleh petugas Satpol PP setempat dibawah pengawasan ketat petugas kepolisian bersama Bawaslu guna memastikan seluruhnya berjalan baik dan taat azas. 

"Kesemuanya itu kami laksanakan berdasarkan konstitusi yang sah demi memastikan tegaknya keadilan pemilu dan mengawal hak demokrasi masyarakat secara luas dalam menentukan pilihannya secara berintegritas guna melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang menjadi tujuan utama tahapan pemilihan umum," tutupnya. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dharmasraya, Sumatera Barat, menegaskan setiap pejabat negara yang ikut mengkampanyekan pasangan calon pada Pilkada Serentak 2020, wajib memiliki izin kampanye yang diterbitkan oleh pimpinan lembaga negara atau pejabat berwenang. "Hal itu sebagaimana diatur antara lain dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 11 tahun 2020, pasal 63 ayat 1 dan 2," kata Ketua Bawaslu setempat, Syamsurizal di Dharmasraya, Kamis (1/10/2020). (*)

loading...
Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]