Tok! DPR RI Setuju Pengenaan Tarif Layanan Sertifikasi Halal


Senin, 28 September 2020 - 18:55:09 WIB
Tok! DPR RI Setuju Pengenaan Tarif Layanan Sertifikasi Halal Dok Kemenag RI

HARIANHALUAN.COM - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penetapan nominal tarif layanan sertifikasi halal yang diajukan oleh Kementerian Agama.

"Pada prinsipnya kami menyetujui usulan tarif yang disampaikan. Tapi saat ini yang dibutuhkan Kemenag adalah penetapan ambang atas dan bawah dari tarif tersebut yang harus ditetapkan melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, di Jakarta, dikutip dari Kemenag RI, Senin (28/9). 

Untuk itu Komisi VIII DPR  RI meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan Percepatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal yang diselaraskan dengan semangat pengaturan pada RUU Cipta Kerja.

“Itu sebagai upaya mengoptimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag,” ujar Yandri.

Selain itu, Komisi VIII juga menyampaikan agar Kementerian Agama menyusun kebijakan mengenai sertifikasi produk halal yang tak memberatkan pelaku UMKM. Beberapa kebijakan diantaranya dengan menyederhanakan prosedur, pengaturan mengenai biaya, kepastian waktu proses pengurusan sertifikasi, serta menjamin ketersediaan tempat dan alat pengujian sampel.

DPR juga meminta Kemenag mempertahankan rencana pembebasan biaya pendaftaran dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki omset tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan penetapan nominal tarif layanan sertifikasi halal sangat mungkin berubah ketika sudah ada UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, Kemenag akan menunggu pengesahan RUU omnibus law sebelum menetapkan tarif.

“Boleh jadi ada beberapa pos-pos pembiayaan yang belum tercover atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait masa waktu yang semula 97 hari menjadi 21 hari, pasti juga berpengaruh pada cost,” ujar Wamenag.

Besaran biaya nantinya akan digunakan untuk gaji pegawai Badan Layanan Umum, alat tulis kantor dan layanan operasional kantor, pemeliharaan sistem, bahan publikasi layanan, serta biaya rapat. (*)

loading...
 Sumber : Kemenag RI /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 08 Oktober 2020 - 23:08:06 WIB

    Tok! Batas Tertinggi Tes Swab Mandiri Ditetapkan Rp900 Ribu

    Tok! Batas Tertinggi Tes Swab Mandiri Ditetapkan Rp900 Ribu HARIANHALUAN.COM - Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Dalam surat edaran itu disebutkan b.
  • Senin, 05 Oktober 2020 - 19:56:30 WIB

    Tok! DPR Sahkan RUU Cipta Kerja

    Tok! DPR Sahkan RUU Cipta Kerja  HARIANHALUAN.COM-Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akhirnya disetujui DPR RI  menjadi  UU Ciptaker dalam rapat Paripurna, Senin petang (5/10/2020)..
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 10:53:53 WIB

    Tok! Pemerintah Putuskan Tidak Berangkatkan Jamaah Haji Tahun Ini

    Tok! Pemerintah Putuskan Tidak Berangkatkan Jamaah Haji Tahun Ini HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah melalui Kementerian Agama menyampaikan keputusan bahwa pelaksanaan haji 2020 untuk jemaah Indonesia tidak ada. Hal ini disampaikan langsung Menteri Agama, Fachrul Razi..
  • Selasa, 17 Maret 2020 - 11:51:57 WIB

    Tok! Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona Hingga 29 Mei 2020

    Tok! Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona Hingga 29 Mei 2020 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Masa darurat ditetapkan hingga 29 Mei 2020..
  • Jumat, 31 Januari 2020 - 01:17:02 WIB

    Tok! Menag-DPR Sahkan Biaya Haji 2020 Sebesar Rp35,2 Juta

    Tok! Menag-DPR Sahkan Biaya Haji 2020 Sebesar Rp35,2 Juta JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 1441H/2020M atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah .

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]