RUU Kejaksaan, Pakar Hukum: Seperti Kembali ke Masa Kolonial


Ahad, 27 September 2020 - 17:10:58 WIB
RUU Kejaksaan, Pakar Hukum: Seperti Kembali  ke Masa Kolonial Ilustrasi Kejaksaan. Net

HARIANHALUAN.COM-Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) seperti kembali lagi ke hukum di masa kolonial Belanda.

Pasalnya, RUU Kejaksaan memuat pasal yang memberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Jaksa.

“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) zaman Belanda dulu. Jadi balik lagi ke sono,” kata Mudzakir kepada dalam pernyataan tertulis Minggu (27/9/2020).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan, bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Mudzakir mengatakan bahwa prinsip RUU Kejaksaan itu seperti prinsip HIR dulu dimana Jaksa sebagai penuntut sekaligus berwenang melakukan penyidikan. Sedangkan, Polisi sebagai pembantu Jaksa.

Ia menilai itu sudah tidak sesuai lagi apabila ingin diterapkan sekarang. Karena, kepolisian sekarang sudah mulai berubah, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, menuju proporsional.

Memang, kata Mudzakir, hanya masa kini penegakan hukum kepolisian menjadi masalah, sejak cara penegakan hukumnya menjadi diskriminatif karena dicampur-campur dengan politik.

"Dimana hanya mengabdi pada penguasa, bukan penegak hukum yang independen. Maka, Polisi yang harus berubah dan tidak boleh main-main politik penguasa,” jelas dia.

Kemudian, Mudzakir menceritakan kembali bagaimana kepolisian bisa memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Saat itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Awaloeddin Djamin (Awaluddin Djamin) dipanggil oleh Soeharto dan ditanya tentang kesiapan polisi untuk melakukan penyidikan.

“Jawaban Pak Awaluddin saat itu, siap bapak. Karena dia (Kapolri Awaluddin Djamin) siap, akhirnya Pak Harto langsung setuju. Sudah, sekarang Jaksa sebagai penuntut. Sedangkan, Polisi sebagai penyelidik dan penyidik. KUHAP itu ACC-nya Pak Harto, masa transisinya dua tahun pada saat itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Mudzakir berpendapat bahwa Jaksa memang perlu juga ikut turut ke lapangan mengawasi kerja kepolisian yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana umum.

"Misalnya, Jaksa tidak lagi berada di belakang meja tapi harus sama-sama turun ke lapangan. Kalau Jaksa di belakang meja, tentu tidak mengerti suasana kebatinan suatu perkara sehingga bagaimana bisa menuntut adil karena tidak mengerti suasana kebatinan," kata dia. (*)

loading...
 Sumber : Antara /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 12 Oktober 2020 - 16:02:27 WIB

    Draf Terkini RUU Ciptaker Jumlahnya 1.035 Halaman

    Draf Terkini RUU Ciptaker Jumlahnya 1.035 Halaman HARIANHALUAN.COM - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan adanya draf RUU Cipta Kerja yang berjumlah 1.035 halaman. Draf tersebut, kata dia, merupakan draf terkini setelah dirapikan, usai disahkan pada Senin (5.
  • Senin, 12 Oktober 2020 - 12:06:59 WIB

    Massa Buruh Mulai Berdatangan Menuju Istana, Tolak RUU Ciptaker

    Massa Buruh Mulai Berdatangan Menuju Istana, Tolak RUU Ciptaker HARIANHALUAN.COM - Sejumlah buruh kembali berdatangan untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka ingin menyampaikan aspirasinya d.
  • Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:46:33 WIB

    Ekonom: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker

    Ekonom: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker HARIANHALUAN.COM — Ekonom INDEF Dradjad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna DPR atas UU Cipta Kerja (Ciptaker) sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata Tim Perumus (Timmus) RUU Ciptaker belum menyelesaikan .
  • Jumat, 09 Oktober 2020 - 18:57:03 WIB

    Fadli Zon Mengaku Sampai Hari Ini Belum Terima Naskah RUU Omnibus Law

    Fadli Zon Mengaku Sampai Hari Ini Belum Terima Naskah RUU Omnibus Law HARIANHALUAN.COM - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan sampai sekarang, Jumat (9/10/2020), belum menerima naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020)..
  • Jumat, 09 Oktober 2020 - 18:42:27 WIB

    RUU Cipta Kerja Disahkan, Luhut Ditelepon Bank Dunia

    RUU Cipta Kerja Disahkan, Luhut Ditelepon Bank Dunia HARIANHALUAN.COM - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses penges.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]