Hari Pertama Kampanye di Pilkada Dharmasraya, Konten Provokasi Sudah Bertebaran


Sabtu, 26 September 2020 - 18:26:51 WIB
Hari Pertama Kampanye di Pilkada Dharmasraya, Konten Provokasi Sudah Bertebaran ilustrasi konten SARA di Pilkada

HARIANHALUAN.COM - Postingan diduga bernuansa SARA dan ujaran kebencian, terpantau cukup mendominasi pada masa kampanye Pilkada serentak 2020 , di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Sabtu (26/9/2020). Pantauan harianhaluan.com, sejumlah akun media sosial seakan saling berlomba menghujat salah satu pasangan calon. 

Tindakan itu tanpa bisa dibendung oleh pihak berwenang yang diamanahkan oleh Undang-undang sebagai institusi pengendali serta penegakan keadilan Pemilu. Menyikapi kondisi tersebut, salah seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Harry Permana sangat menyesalkan dan mendesak pihak terkait segera menindak tegas pemilik akun tersebut. 

Menurutnya, tindakan tidak terpuji yang justru terjadi tepat di hari pertama pelaksanaan kampanye, menunjukkan adanya upaya merusak kondusifitas pelaksanaan demokrasi di daerah itu. "Upaya menghasut dengan menebarkan konten-konten provokasi dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat pemilih adalah perbuatan zalim dan tidak bisa dibenarkan serta harus ditindak sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. 

Selain itu, lanjutnya, pola seperti itu juga akan merugikan pasangan calon yang didukung oknum penebar konten tersebut karena akan melugaskan rendahnya pemahaman tentang tata tertib berdemokrasi. Bahkan, bisa dianggap sebagai upaya tindakan alih pandang demi menutupi tidak berkualitasnya visi misi yang akan diusung. 

"Kasihan kita karena calon yang mereka usung akan mendapatkan cap sebagai oknum perusak tatanan sosial bermasyarakat dan tidak punya program unggulan, bayangkan berapa kerugian yang harus diderita baik secara moril maupun materil," ungkapnya. 

Sementara itu, mengutip keterangan dari anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di laman Bawaslu.go.id, menegaskan praktik politik uang dan politisasi, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih menjadi dua hal yang menghambat kualitas demokrasi. Menurutnya, ada beberapa modus politisasi SARA atau kami sebut modus terkait dengan black campaign. 

Yakni, pertama, pidato politik yang cenderung mengarah kepada politik identitas yang bermuara ke isu SARA. Kedua, lanjutnya, ceramah-ceramah provokatif di tempat ibadah atau acara keagamaan, kemudian spanduk calon kepala daerah yang mengandung pesan verbal berkonten SARA dan terakhir, penyebaran ujaran kebencian oleh akun-akun anonim di media sosial.

"Ini pekerjaan yg tidak mudah bagi Bawaslu bagaimana bisa menindaklanjuti temuan atau laporan ujaran kebencian yang dilakukan di akun yang tidak resmi di media sosial," kata Ratna. (*)

loading...
Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]