Persoalan Ekonomi telah Menunggu Gubernur Sumbar Terpilih


Jumat, 25 September 2020 - 17:04:05 WIB
Persoalan Ekonomi telah Menunggu Gubernur Sumbar Terpilih M. Fuad Usman

“Baselang kayu di tungku, makonya nasi masak”

M. Fuad Usman - Food Researcher & Developer

Sepanjang hayat, manusia takkan terlepas dari suatu benda yang bernama benda ekonomi. Benda yang karena langka (scarcity) memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan itu bisa berupa uang, jasa ataupun barter. Contoh dari benda ekonomi adalah listrik. Sulit bagi manusia modern terlepas dari benda ekonomi yang satu ini. 

Bayangkan, apa yang akan terjadi jika 15 menit saja listrik mati. Air untuk berwudhu dan mikrofon di mesjid mati, ATM tidak dapat digunakan, lift dan pendingin udara di gedung bertingkat tidak berfungsi, transaksi keuangan tak dapat dilaksanakan, transportasi kereta api lumpuh, penerbangan terganggu dan sebagainya. Singkatnya, akan terjadi banyak kerugian dan kekacauan jika listrik tidak ada bersama kita. 

Ada sebuah benda ekonomi dimana 5 menit saja seorang terpisah darinya, dia akan dikatai tak waras. Benda itu adalah pakaian, benda ekonomi yang kita kenakan sejak lahir sampai ke liang lahat. Apa yang akan terjadi apabila seorang 2 menit saja tidak mengenakan pakaian di jalanan. Pasti dia dijuluki orang yang tidak waras, karena hanya orang tidak waras yang berani telanjang di jalanan. 

Prolog di atas dimaksudkan untuk menjelaskan secara gamblang betapa pentingnya perekonomian dalam kehidupan manusia. Jika dianalogikan, fungsi ekonomi  sama dengan fungsi jantung pada manusia. Jika jantung sehat, aliran darah ke seluruh tubuh lancar. Ekonomi sehat, kue kemakmuran akan menyebar ke seluruh masyarakat. Jika sakit, distribusi kue kemakmuran akan berputar putar pada segelintir orang saja.  

Permasalahan Ekonomi Sumatra Barat
Provinsi Sumbar populer dengan predikat Ranah Minang. Adalah provinsi yang banyak menyumbang tokoh pergerakan kemerdekaan RI. Diantaranya M. Hatta, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, M. Natsir, Syarifudin Prawiranegara, Prof. Dr. Hamka, M. Yamin, Tan Malaka, H.R. Rasuna Said dan lainnya. Pasca kemerdekaan sampai sekarang pun banyak tokoh Minang yang sukses di negeri orang. 

Berikut nama-nama sebagian kecil tokoh Minang mulai dari ekonom, sebut saja Prof. Emil Salim, Dr. Rizal Ramli dan Dr. Chatib Basri. Kemudian dari birokrat ada Azwar Anas, Harun Zein, Bustanil Arifin, Dr. Adrinof Chaniago. Lalu, dari pengusaha ada Abdul Latief, Dr. Fahmi Idris, Dr. (HC). Nurhayati Subakat, M. Lutfi. Juga budayawan mulai dari Asrul Sani, Taufik Ismail.

Tak hanya itu, dari diplomat ada Prof. Dr. Hasyim Djalal, Prof. Dr. Nila Moeloek, Prof. Dr. Fasli Jalal, Arcanda Thahar. Dari TNI juga ada Rais Abim. Tambah dari Ulama ada Prof. Dr. Hamka, Prof. Dr. Syafii Ma’arif, Prof. Dr. Azyumardi Azra serta politikus Dr. Fadly Zon. Perlu satu halaman lebih jika seluruh tokoh-tokoh Minang disebutkan di tulisan ini.

Meskipun banyak tokoh Minang yang  bersinar di Rantau, namun perekonomian Ranah Minang tidak secemerlang nama putra putrinya. Data statistik  menunjukkan  ekonomi Sumbar mengalami penurunan secara konstan beberapa tahun terakhir. Pada triwulan ketiga tahun ini saja, ekonomi Sumbar mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5%. 

Disamping mengalami pertumbuhan negatif, belum ada perubahan signifikan dalam struktur perekonomian  SUMBAR.  Sektor tradisional, yang terdiri dari pertanian, perkebunan dan perikanan masih mendominasi PDB Ranah Minang. BPS mencatat ketiga sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar PDB Sumbar sebesar 27%. Memprihatinkan, sektor riel atau produktif hanya berkontribusi sebesar 9% dari total output perekonomian.

Minimnya kontribusi sektor riel dalam komposisi PDB menunjukkan bahwa ekonomi Sumbar didominasi oleh sektor konsumtif. Lihat portofolio kredit perbankan Sumbar. Mengutip laporan BI, total kredit yang disalurkan perbankan di Sumbar mencapai Rp56,9 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit konsumsi menempati urutan pertama dengan jumlah Rp26,6 triliun (46,74%). 

Posisi kedua ditempati kredit modal kerja senilai Rp. 20,1 triliun (35,32%). Sedangkan sektor investasi menempati urutan terakhir yaitu senilai Rp. 10,3 triliun (18,10%). Ini mengambarkan struktur ekonomi yang kurang sehat. Ekonomi Sumbar bak jatuh ditimpa tangga. Sudah mengalami pertumbuhan negatif selama bertahun tahun, diperparah  lagi oleh dampak pandemi Covid-19. 

Ke depan, beban ekonomi Sumbar akan semakin berat akibat resesi menimpa Indonesia. Mengenai hal ini, patut disimak pernyataan Menkeu, Sri Mulyani. Beliau menyatakan,  ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif dari angka 0% sampai 3%. Secara tidak langsung Sri Mulyani telah mengibarkan bendera putih bahwa Indonesia sedang dilanda resesi.
     
Dampak Memburuknya Ekonomi Sumbar
Memburuknya situasi ekonomi merupakan hulu dari berbagai masalah lain yang timbul di hilir. Setidaknya ada dua masalah besar yang ditimbulkan akibat  memburuknya perekonomian, antara lain pengangguran dan keterbatasan PAD. Untuk pengangguran, beberapa tahun yang lalu viral berita di Ranah Minang berita tentang  maling kotak amal mesjid meninggal di tahanan kepolisian.  

Belakangan ada beberapa berita mengenai maling kotak amal Masjid di Padang. Diberitakan pencuri kotak amal tersebut sekarat dihajar massa. Lalu diberitakan juga bahwa pencuri kotak amal di mesjid itu adalah pengangguran. Berita ini merupakan early warning yang mesti menjadi perhatian bagi Gubernur terpilih untuk Sumbar. 

Tingginya tingkat pengangguran sangat berkorelasi dengan peningkatan tindak kejahatan. Makin tinggi tingkat pengangguran, makin tinggi tindak kriminal.  Maling kotak Masjid adalah puncak gunung es dari tingginya angka kriminalitas di Provinsi Sumbar. Yang kelihatan kecil, tapi yang tidak kelihatan sungguh membuat kita geleng geleng kepala.

Data statistik dari kepolisian akan bicara banyak mengenai hal itu. Secara Nasional, kasus kriminal yang terjadi di Sumbar menduduki posisi ketujuh dengan jumlah 12,963 kasus. Posisi pertama ada DKI Jakarta dengan jumlah 34,655 kasus. Crime rate pada posisi ke-4 dengan tingkat resiko 243/100.000 penduduk. Kejahatan fisik peringkat keenam. Kejahatan terhadap kesusilaan, perkosaan, pencabulan menduduki peringkat kedua Nasional. Kejahatan terhadap milik orang lain peringkat ketiga dari 34 provinsi di Indonesia. 
    
Orang Minang patut bangga dengan ABS-SBK. Namun, realita di masyarakat ABS-SBK belum berjalan sebagai mana mestinya. Penting dicatat bahwa Ranah Minang menduduki peringkat kedua Nasional pada kategori kejahatan kesusilaan, perkosaan dan pencabulan. Persoalan ini mesti menjadi tanggungjawab kita semua.

Februari 2020, BPS mencatat angka pengangguran di Sumbar berjumlah 146,580 ribu (5,29%). Mayoritas pengangguran berasal dari kalangan sarjana dan diploma. Total kaum intelektual yang menganggur berjumlah 63,721 orang atau 8,07% dari total angkatan kerja yang berjumlah 2,81 juta orang. Dipastikan periode 2020 akan terjadi lonjakan angka pengangguran. 

Ada 2 hal penyebabnya. Pertama, akibat PHK masal gegara Pandemi Covid-19. Kedua, terjadi akumulasi pengangguran tamatan perguruan tinggi tahun sekarang dengan tahun  sebelumnya. Di Sumbar ada 129 perguruan tinggi yang terdiri dari Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Akademi dan Politeknik. Menurut laporan Kemristekdikti, tahun 2018 perguruan tinggi di Sumbar menamatkan 35,327 Sarjana dan Diploma. 

Diasumsikan tahun 2019, jumlah sarjana dan diploma yang tamat sama dengan tahun 2018 sebanyak 35,327 orang, maka akumulasi pengangguran sarjana dan diploma tahun 2020 berjumlah 99,048 orang. Karena minimnya lapangan kerja baru tercipta, kemana perginya para intelektual Ranah Minang yang menganggur itu? 

Jawabannya mudah diterka. Pertama, memperpanjang angka penggangguran sebelumnya. Kedua, pergi merantau ke luar Sumbar. Mereka yang pergi merantau pasti tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan. Karena, daerah lain menghadapi masalah yang sama, yaitu minimnya lapangan kerja baru. Terakhir bekerja apa saja yang penting halal. 

Pengangguran terdidik merupakan bom waktu yang dapat meledak seketika. Jika tidak segera dicari jalan keluar yang sistematis, pengangguran akan memicu gejolak sosial berupa kerusuhan masa yang menuntut tersedianya lapangan kerja. Beberapa negara kini menghadapi bom waktu pengangguran, diantaranya Iran, Irak, Chile, Perancis, dan Labanon. Di Indonesia belum terjadi gejolak sosial akibat pengangguran ini. Mudah mudahan tidak terjadi di Ranah Minang. 

Kemudian, faktor kedua yakni rendahnya PAD. Ekonomi mandek, PAD seret. Dilema minimnya PAD adalah masalah umum yang dihadapi provinsi yang tidak memiliki SDA  minyak  dan  gas bumi. Provinsi SUMBAR tidak memiliki dua jenis SDA itu. Badan anggaran (Banggar) DPRD Sumbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan pendapatan daerah Sumbar tahun 2020 sebesar Rp6,9 triliun. 

Rinciannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,5 triliun, dana perimbangan Rp4,3 triliun dan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 62 miliar. Postur APBD tahun 2020 menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan Sumbar pada sumber keuangan dari pusat. Dengan rincian Dana Perimbangan Daerah yang berasal dari pusat berjumlah Rp.4,3 triliun (64%). Sedangkan, pendapatan asli daerah berjumlah Rp.2,5 triliun (36%). Artinya, jumlah PAD Sumbar sama dengan 4% dari omzet Alfamaret tahun 2019.
    
Alfamart dan Indomart adalah dua convenient store yang dilarang beroperasi di Sumbar. Tercatat Sumbar adalah satu satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan  kebijakan proteksionisme perdagangan. Besaran PAD Sumbar menduduki peringkat ke-6 dari 10 provinsi di pulau Sumatera. Sedangkan, di tingkat Nasional, PAD Sumbar menduduki peringkat ke-15 dari 34 provinsi di Indonesia. 

Sehebat apapun seorang Gubernur baik kualifikasi maupun track record sebelum menjabat, maka kehebatannya akan pudar ketika terkendala oleh terbatasnya PAD daerah yang dia pimpin. Sulit bagi Gubernur berinovasi, melakukan terobosan baru dalam mengembangkan potensi daerah yang dia pimpin jika M pertama (money) dalam manajemen itu tidak terbatas. 

Sedangkan, Dana transfer dari pusat (DAU) penggunaannya diatur oleh Undang-undang. Hampir 70% DAU digunakan untuk belanja langsung dan tak langsung, termasuk biaya barang dan jasa. Kurang lebih 30% digunakan untuk pembangunan dan investasi. Itulah yang banyak dialami oleh Kepala daerah di Indonesia. Bak kata orang Minang “Baban barek, singguluang batu”. 

Mudah-mudahan Sumbar memiliki Gubernur pekerja keras, bukan pembicara keras agar terwujud perubahan di Ranah Minang. DPRD Sumbar mesti menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu Key Performance Area (KPA) sebagai barometer untuk menilai kinerja Gubernur. Mindset Gubernur terpilih Sumbar harus berubah dari seorang manager menjadi Leader yang make impossible possible. “ Change or die” kata Jack Welch mantan GE CEO. 

Selamat Pesta Demokrasi Dusanak Kasadonyo!

loading...
 Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 30 November 2016 - 00:57:31 WIB

    Korupsi Bukan Persoalan Gaji

    Usai menyaksikan Deklarasi Anti Gratifikasi de­ngan pemkab dan pemko se Riau awal November lalu, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprap­diono mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi, salah satu.
  • Sabtu, 26 Maret 2016 - 01:39:55 WIB
    Sikola Lapau

    Mengupas Persoalan Masyarakat dari Lapau

    Mengupas Persoalan Masyarakat dari Lapau Bagi orang Minang, lapau (warung) tak hanya sebagai tem­pat untuk me­me­nu­hi kebutuhan yang berurusan dengan persoalan perut semata, seperti sarapan dan sebagainya. Namun terlebih dari itu, lapau di Ranah Minang memiliki.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]