Jangan Biarkan Pilkada 2020 Menjadi Pesta Demokrasinya Covid-19


Jumat, 25 September 2020 - 08:57:48 WIB
Jangan Biarkan Pilkada 2020 Menjadi Pesta Demokrasinya Covid-19 Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Pilkada serentak kali ini berbeda dengan gelaran serupa sebelumnya. Tahun ini pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah kalangan khawatir jika pilkada serentak tetap dilanjutkan, Covid-19 semakin tidak bisa dikendalikan.


Oleh: Dedy Aulia Rahmat
(Komisioner Panwascam Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)

 

Pesta demokrasi ini sangat rentan dan akan menjadi wahana penyebaran dan penularan. Akan ada banyak kerumunan dan potensi mobilisasi massa selama tahapan dan penyelenggaraan pilkada.
Berbagai pertemuan akan dilakukan itu akan terjadi. Para calon daerah butuh dikenal oleh Masyarakat, sebab belum banyak para Calon dikenal masyarakat. Hal ini akan diperparah dengan adanya kampanye terbuka di tingkat kecamatan atau desa dan kelurahan nantinya.

Tidak hanya peserta dan masyarakat, penyelenggara pilkada juga mengalami kerentanan yang sama. Mereka bisa terpapar Covid-19 mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan. Dari menyiapkan logistik hingga hari H Pencoblosan.

Meskipun KPU telah menerbitkan aturan Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dari bencana non alam Covid-19. Aturan itu diterbitkan agar rangkaian pelaksanaan pilkada 2020 memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Akan tetapi, realita yang terjadi saat deklarasi atau pendaftaran pasangan calon justru banyak yang tidak mengindahkan protokoler kesehatan.

Adanya pengabaian protokoler kesehatan dalam kegiatan pilkada 2020 di sejumlah daerah disebabkan lemahnya penegakkan sangsi, sehingga tidak ada ketakutan bagi pelanggar aturan keprotokolan kesehatan yang sudah diterapkan.

Pelanggaran-pelanggaran itu harus jadi pelajaran bagi penyelenggara dan peserta pemilu agar pada tahap selanjutnya harus lebih awas dan serius mengikuti protokoler kesehatan.

Pelanggaran pada tahap pendaftaran itu juga menguji keberanian penyelenggara untuk tidak menjadikan aturan pilkada di tengah pandemi sebagai aksesoris yang bahkan tidak punya efek mendisiplinkan semua pihak agar patuh pada protokol kesehatan. 
Meskipun keputusan presiden tidak ada penundaan pilkada, maka konsekuensi logisnya adalah jangan sampai keputusan untuk melaksanakan pilkada ini menyebabkan bencana non alam ini timbul dalam bentuk klaster baru akibat pilkada. 

Sejumlah pakar epidemiologi  menilai terkait kegiatan pilkada 2020 ini akan memunculkan potensi klaster baru virus corona, dan akan mengakibatkan lonjakan  di berbagai daerah pada saat pesta demokrasi berlangsung.

Maka jangan sampai pesta demokrasi ini juga menjadi pestanya Covid-19 akibat tidak pengabaian protokol kesehatan, jika pun tetap dilaksanakan pihak yang terlibat dalam pilkada mesti memiliki komitmen sama dalam pencegahan Covid-19.

 Jika tidak, pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun mestinya berlangsung meriah, senang dan bahagia. Berubah menjadi bencana dan kesedihan, bahkan bisa mungkin mengorbankan banyak nyawa.
Sebab kalau pemilu ditunda dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya jelas, instabilitas politik di tengah pandemi jadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat.

Jika memang keputusan politik pemerintah sudah menetapkan bahwa pilkada serentak tetap lanjut, maka satu-satunya jalan agar mengurangi risiko penularan adalah dengan mengetatkan aturan protokoler kesehatan, jika tidak pilkada seharusnya pesta demokrasi milik kita akan berubah menjadi pesta covid-19.

Pemerintah, KPU, DPR sebagai penyelenggara pilkada serentak harus mensosialisasikan secara masif protokol kesehatan kepada masyarakat, dan meniadakan kampanye terbuka atau rapat umum tatap muka ditiadakan dan harus menjamin protokol kesehatan dipatuhi dan di ikuti semua pihak.

Jangan sampai dengan adanya pandemi ini kita beralih menjadi negara yang totalitas, otoriter dan tidak demokrasi, maka warga di minta menjaga diri saat memberikan suara. Calon peserta pilkada juga diminta menahan diri untuk tidak mengumpulkan massa demi mencegah penularan virus Covid-19.

Pilkada serentak harus terus dilakukan demi menjaga demokrasi, kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak tergantung dari kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

loading...
 Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 03 Oktober 2020 - 10:06:56 WIB

    Janganlah Membagi-bagi Beras Juga

    Janganlah Membagi-bagi Beras Juga Hari pemilihan kepala daerah (Pilkada) semakin dekat. Tinggal 2 bulan lebih sedikit. Sekarang dalam masa kampanye. Para pasangan calon dan tim sedang bekerja keras meyakinkan pemilih. Setiap mereka sedang menggambar harapan t.
  • Senin, 25 November 2019 - 12:51:15 WIB

    Pak Nadiem Tolong Jangan Ganti Kurikulum

    Pak Nadiem Tolong Jangan Ganti Kurikulum “Apa yang paling ditakuti oleh Guru adalah pergantian kurikulum. betapa tidak dampaknya,  akan menambah beban Guru, Peserta didik dan Orangtua dan tentunya akan membebani keuangan Negara untuk merencanakan dan melaksankan .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]