Djoko Tjandra Percaya Pinangki Bisa Urus Fatwa MA karena Action Plan Menarik


Kamis, 24 September 2020 - 22:14:41 WIB
Djoko Tjandra Percaya Pinangki Bisa Urus Fatwa MA karena Action Plan Menarik Kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menilai action plan Pinangki menarik. Hal itu yang membuat ia percaya jaksa Pinangki Sirna Malasari bisa mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA). Djoko Tjandra menilai action plan Pinangki menarik.

"Karena action plan-nya menarik. Menarik karena ini urusan fatwa," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo kepada wartawan, di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Namun, menurut Susilo, Djoko Tjandra berubah pikiran. Djoko Tjandra kemudian menilai action plan Pinangki tidak masuk akal.

"Setelah berpikir-pikir, action plan-nya kok nggak masuk akal gitu," ujar Soesilo.

Akhirnya, kata Soesilo, kliennya pun menolak action plan itu. Hal tersebut terjadi atas pertimbangannya Djoko Tjandra yang ragu apakah rencana fatwa MA ini akan berjalan mulus.

"Baru dibaca karena nggak setuju, ditolak. Ya pada akhirnya dia berpikir apakah bisa dengan fatwa gitu lho, apakah itu bisa dilakukan dengan fatwa," tandasnya.

Diketahui, jaksa mengungkapkan adanya 'action plan' yang disusun Pinangki Sirna Malasari untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. 'Action plan' itu memuat 10 rencana aksi agar Djoko Tjandra mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk lolos dari jerat pidana.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9). Pinangki menyusun 'action plan' itu bersama seorang swasta atas nama Andi Irfan Jaya, lantas bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang merupakan seorang pengacara bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019.

1. Penandatanganan security deposit (akta kuasa jual), yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Irfan Jaya) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Pengiriman surat dari pengacara kepada BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA. Penanggungjawab action ini adalah Andi Irfan dan Anita yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari.

3. BR atau pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat kepada HA atau pejabat MA. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020.

4. Pembayaran 25 persen konsultan fee terdakwa Pinangki USD 250 ribu. Yang dimaksud adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP-nya sebesar USD 500 ribu oleh Djoko Tjandra.

5. Pembayaran konsultan media fee kepada Andi Irfan USD 500 ribu. Yang dimaksud adalah pemberian fee kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan media sebesar USD 500 ribu.

6. HA atau pejabat Mahkamah Agung menjawab surat BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung terkait permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action ini adalah HA atau pejabat MA/ DK belum diketahui/ AK atau Anita Kolopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020.

7. BR atau pejabat Kejagung menerbitkan instruksi terkait surat HA pejabat MA. Yang dimaksudkan adalah Kejagung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah IF yang belum diketahui dan jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada 16 Maret.

8. Security deposit cair USD 10 juta. Yang dimaksudkan adalah Djoko Tjandra memberikan uang apabila rencana tersebut berjalan lancar.

9. Djoko Tjandra kembali ke RI tanpa menjalani pidana penjara 2 tahun sesuai putusan PK

10. Pembayaran konsultan fee 25% jaksa Pinangki sebesar USD 250 ribu atau pembayaran tahap II pelunasan atas fee terhadap terdakwa Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayar DP nya sebesar USD 500 ribu jika Djoko Tjandra kembali ke RI sesuai action plan poin ke-9. (*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]