Masa AKB, Kemhan Batasi Kapasitas Pegawai yang Bekerja Jadi 50%


Kamis, 24 September 2020 - 21:20:45 WIB
Masa AKB, Kemhan Batasi Kapasitas Pegawai yang Bekerja Jadi 50% Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM – Kementerian Pertahanan melaksanakan pengaturan sistem kerja pegawai sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam menghadapi pandemi covid-19 dan perkembangan baru yang terjadi saat ini.

Berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S, Kepala Satuan kerja dan sub satuan kerja Kemhan ditugaskan untuk mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 5% dari jumlah kekuatan pegawai Satker/Subsatker.

Arahan Sekjen Kemhan ini dikeluarkan dengan memperhatikan status Covid-19 di Indonesia khususnya di daerah Ibukota Jakarta dan Kabupaten Bogor yang berkategori risiko tinggi serta dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19, dan mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di kantor di lingkungan Satuan Kerja dan sub satuan kerja Kemhan.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 67 Tahun 2020 pada tanggal 4 September 2020 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2020 tanggal 13 September 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah Jakarta.

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E, M.M menjelaskan pula dalam SE Sekjen Kemhan ini juga mengatur mengenai pembatasan kegiatan rapat yang dilaksanakan secara virtual atau apabila dipandang memiliki urgensi tinggi dapat dilaksanakan di ruangan atau kantor dengan jumlah peserta 50% dari kapasitas ruangan dan waktu rapat yang dibatasi.

"Dalam upaya melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, pelaksanaan olah raga bersama dan olah raga permainan yang bersifat kolektif untuk ditiadakan. Sedangkan pelaksanaan olah raga mandiri atau perorangan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat," katanya dikutip dari Kemhan RI, Kamis (24/9/2020.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Sekjen Kemhan terbaru ini serta kebijakan lanjutannya, diharapkan mampu mencegah potensi penularan Covid-19 di perkantoran terutama di Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja Kementerian Pertahanan RI.

Sementara itu Lembaga Administrasi Negara RI melalui Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) juga menyelenggarakan survey bagi ASN Kementerian dan Lembaga termasuk didalamnya seluruh ASN yang berdinas di Kementerian Pertahanan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan WFH para ASN sekaligus mendapatkan masukan atas pelaksanaan WFH selama ini.

Efektivitas pelaksanaan WFH yang dimaksudkan dalan kajian yang sedang disusun oleh LAN RI ini diukur melalui dukungan sarana prasarana, pelaksanaan tugas, capaian kinerja dan evaluasi kinerja. (*)

loading...
 Sumber : Kemhan RI /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 10 Oktober 2020 - 12:25:29 WIB

    Prabowo Diperebutkan AS dan China, Masa Sih?

    Prabowo Diperebutkan AS dan China, Masa Sih? HARIANHALUAN.COM - Amerika Serikat (AS) mencabut larangan masuk selama 20 tahun ke Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Ini menjadi sorotan media internasional..
  • Senin, 05 Oktober 2020 - 15:26:40 WIB

    Wapres Sebut Dalam Situasi Genting Vaksin Tidak Halal, Tak Masalah Dikonsumsi

    Wapres Sebut Dalam Situasi Genting Vaksin Tidak Halal, Tak Masalah Dikonsumsi HARIANHALUAN.COM - Ulama senior sekaligus Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 yang tengah disiapkan oleh pemerintah tidak harus halal. Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicara wakil pr.
  • Senin, 05 Oktober 2020 - 11:28:44 WIB

    Presiden Ingatkan TNI Pertempuran Masa Depan dengan Daya Hancur Lebih Besar

    Presiden Ingatkan TNI Pertempuran Masa Depan dengan Daya Hancur Lebih Besar HARIANHALUAN.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan. "Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa d.
  • Jumat, 02 Oktober 2020 - 18:08:17 WIB

    Jubir Wapres: Vaksin Corona Tak Halal Tak Masalah

    Jubir Wapres: Vaksin Corona Tak Halal Tak Masalah HARIANHALUAN.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan poin penting mengenai vaksin COVID-19 dan status kehalalannya. Dalam pandangan Ma'ruf, vaksin COVID-19 tak jadi masalah jika tidak halal karena dalam kondisi darurat..
  • Ahad, 27 September 2020 - 17:10:58 WIB

    RUU Kejaksaan, Pakar Hukum: Seperti Kembali ke Masa Kolonial

    RUU Kejaksaan, Pakar Hukum: Seperti Kembali  ke Masa Kolonial HARIANHALUAN.COM-Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) seperti kembali lagi ke hukum di masa kolonial Belanda..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]