Soal Pilkada 2020, Busyro Muqoddas Sebut Pemerintah Bisa Dikategorikan Pelanggaran HAM Berat


Rabu, 23 September 2020 - 14:11:25 WIB
Soal Pilkada 2020, Busyro Muqoddas Sebut Pemerintah Bisa Dikategorikan Pelanggaran HAM Berat Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.

HARIANHALUAN.COM - Menanggapi keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya pengurus organisasi terbesar di Indonesia PP Muhammadiyah yang menyatakan keberatannya terkait keputusan tersebut.

Pada diskusi Indonesia Lawyers Club, Selasa (22/9) Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengatakan keberatan yang dikatakannya itu merupakan wujud dari rasa pemenuhan tanggungjawab keagamaan dan kebangsaan yang juga menjadi watak dari Muhammadiyah.

"Pilkada ini apa dan milik siapa. Itu pertanyaan mendasarnya. Menurut saya Pilkada itu adalah milik rakyat," katanya.

Busyro juga menerangkan bahwa Pilkada merupakan perwujudan pelaksanaan hak-hak rakyat untuk berdemokrasi. Ia juga menegaskan bahwa setiap harinya rakyat telah diuji dengan terjadinya Covid-19. Pernyataan PP Muhammadiyah yang diutarakan lebih mengutamakan keselamatan jiwa rakyat itu sendiri.

"Keselamatan jiwa harus didahulukan dibandingkan Pilkada itu sendiri. Maaf, semoga tidak terjadi bahwa seakan ada pemaksaan kehendak Pilkada ini diadakan," tegasnya.

Busyro juga menegaskan setelah diingatkan berbagai kalangan tapi pemerintah tetap melaksanakan Pilkada serentak maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Itu bisa dikategorilan sebagai pelanggaran HAM berat karena unsur pelanggaran HAM berat terpenuhi," ucapnya.(*)

loading...
Reporter : Merinda Faradianti /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]