Pilkada Tidak Ditunda, Komisi II DPR Sebut Tudingan Klaster Baru Demokrasi Terlalu Sumir


Rabu, 23 September 2020 - 13:31:37 WIB
Pilkada Tidak Ditunda, Komisi II DPR Sebut Tudingan Klaster Baru Demokrasi Terlalu Sumir Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo

HARIANHALUAN.COM - Pro dan kontra mengenai pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 mendatang kembali berlanjut. Banyak pihak yang menilai pelaksanaan pesta demokrasi tersebut seharusnya ditunda dan dipikirkan ulang. Karena Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia akan menjadi persoalan baru.

Tak sedikit orang yang berpendapat jika masih tetap dilakukan Pilkada pada Desember 2020 mendatang maka akan menciptakan klaster demokrasi yang baru. Walaupun Presiden Joko Widodo menegaskan Pilkada tidak akan ditunda tapi harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dinilai terlalu mengkhawatirkan keselamatan rakyat.

Pada diskusi Indonesia Lawyers Club pada Selasa (22/9), Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo menilai keputusan yang sudah diambil presiden sudah dikaji berulang kali dengan berbagai pihak yang berwenang. Menurutnya, jika Pilkada ditunda di tengah pandemi maka pelaksanaan selanjutnya tidak akan tahu digelar sampai kapan.

"Pandemi ini kita tidak tahu akan berakhir kapan, berbagai kebijakan dan peraturan sudah diterbitkan dan keputusan tersebut sudah dibahas dengan berbagai pihak," katanya.

Menurut Arif, Pilkada yang digelar secara serentak menjadi salah satu alasan yang tidak mudah dikembalikan dan bersangkutan dengan sistem pemerintahan. Pelaksanaan secara serentak kata Arif terlepas dari kemurahan biaya dan lain sebagainya.

"Keputusan ini sudah ditimbang mengenai keselamatan rakyat dan sosialisasinya harus dikaksanakan secara masif," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut menuturkan meskipun Pilkada tetap akan digelar penetapan protokol kesehatan benar-benar harus dijaga dan diterapkan dengan baik. Ia juga menyayangkan sikap paslon yang masih melakukan arak-arakan yang berkedok pesta demokrasi.

"Tudingan klaster baru demokrasi terlalu sumir. Jika ini tidak dilakukan maka legalitas akan terganggu dan legitimasinya juga akan sama karena startnya sudah berjalan. Saya kira jika ditunda maka resikonya akan lebih tinggi lagi," tutupnya.(*)

loading...
Reporter : Merinda Faradianti /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]