Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Beberkan Risiko Jika Pilkada Ditunda


Senin, 21 September 2020 - 22:44:33 WIB
Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Beberkan Risiko Jika Pilkada Ditunda Gamawan Fauzi

HARIANHALUAN.COM - Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020. Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja di Komisi II DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Mendagri Tito hadir langsung di ruang rapat, bersama Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua DKPP Muhammad. KPU diwakili 2 komisionernya, yaitu Ilham Saputra dan Viryan Aziz.

Dilansir dari detik.com, keputusan tidak adanya penundaan Pilkada menjadi salah satu kesimpulan rapat hari ini. Kesimpulan dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020," ujar Doli.

"Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19," imbuhnya.

Terkait keputusan bersama tetap dilanjutkannya pelaksaan Pilkada 9 Desember nanti, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, yang dikonfirmasi harianhaluan.com, menyatakan bahwa dirinya setuju dengan keputusan tersebut. 

"Kalau menurut saya, jika tetap dilanjutkan, seyogyanya pengaturan kampanye terbuka, terbatas dan aturan pemilihan harus ditata sedemikan rupa sehingga prinsipnya tetap menaati protokol covid-19. Bila pelaksanaannya tak diubah, tanpa menaati protokol covid-19, dikhawatirkan akan terjadi penularan secara masif. Dan itu dapat menimbulkan gelombang ketertularan baru yang besar," ujar Gamawan.

Sementara terkait harapan sejumlah pihak yang ingin Pilkada serentak 2020 ditunda, Gamawan Fauzi menyatakan bahwa hal itu juga berisiko. "Kalau ditunda pun berisiko. Soal anggaran negara, anggaran calon. Lalu apakah juga akan berarti mengulangi kembali pendaftaran calon? Kalau saya tak keliru, memundurkan kembali proses tahapan pemilu harus dengan UU atau Perpu, atau gugat ke MK seperti yang dulu saya lakukan terhadap Pilgub Aceh," ujar Gamawan.(*) 

loading...
 Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]