Konser Musik Saat Pilkada jadi Sorotan, KPU: Bisa Daring, Joget di Rumah Masing-masing


Sabtu, 19 September 2020 - 12:56:31 WIB
Konser Musik Saat Pilkada jadi Sorotan, KPU: Bisa Daring, Joget di Rumah Masing-masing Komisioner KPU RI Viryan Azis

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan  Peraturan KPU (PKPU) soal konser musik dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi virus Corona masih belum final serta dalam proses penyempurnaan. Sebelumnya peraturan tersebut sempat menjadi sorotan publik, karena konser diyakini dapat mendatangkan kerumunan massa. 

"Belum final, belum final. Masih bahan untuk kita sempurnakan," kata Viryan dalam telekonferensi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk 'Kampanye Pilkada di Tengah Virus Corona' pada Sabtu (19/9/2020).

Viryan menjelaskan setiap masukan dari masyarakat soal aturan konser musik pada kampanye di Pilkada 2020 menjadi pertimbangan KPU. Ia juga mengatakan konser musik dapat dilakukan secara daring.

"Justru dengan adanya masukan dari masyarakat menjadi pertimbangan kita untuk memperhatikan atau menimbang kembali hal tersebut. Dalam diskusi kami, pembahasan kami, kegiatan konser musik itu jangan dipahami seperti konser musik biasa. Kita masih ingat di awal pandemi ada Mas Didi Kempot almarhum, yang melakukan konser musik secara daring. Itu kan juga bisa," sebut Viryan.

Lebih lanjut, Viryan juga mengatakan peserta pelaksana Pilkada yang melakukan konser dapat joget di rumah masing-masing. Ia menegaskan KPU masih melakukan proses harmoniasi terkait aturan itu.

"Ya jogetnya di rumah masing-masing. Poinnya adalah, peraturan ini belum final. Kita masih melakukan harmonisasi peraturan tersebut," tutur Viryan.

Selain itu, dia juga menegaskan proses kampanye Pilkada di masa pandemi Corona harus menerapkan protokol keseahtan. Viryan menekankan setiap kegiatan yang tidak bisa menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan secara daring.

"Jadi ke kerangkanya adalah dalam masa kampanye dan itu terkait dengan PKPU pelaksanaan Pemilihan di masa COVID, semua hal yang bersifat tidak protokol COVID-19, dilaksanakan secara daring, termasuk di antaranya konser musik," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam PKPU 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 disebutkan beberapa kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye. Di antaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan hingga konser musik.

Sedangkan pada ayat 2, dituliskan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang sebanyak 100 orang. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

Aturan soal diizinkannya pelaksanaan konser musik untuk kampanye pilkada menuai polemik. Pimpinan DPR meminta agar aturan tersebut dievaluasi sehingga rencana adanya acara-acara konser saat kampanye ditiadakan peserta pilkada.

"Kami meminta pemerintah, dalam hal ini penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi dan meniadakan pelaksanaan konser musik pada perhelatan Pilkada Serentak 2020 sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU No 10 Tahun 2020," ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Kamis (17/9).

Dasco mengingatkan, kurva penyebaran Corona di Indonesia saat ini makin tinggi dan belum ada tanda-tanda adanya penurunan. Pergelaran konser musik dikhawatirkan menambah penyebaran kasus Corona, mengingat akan ada banyak orang yang berkumpul dalam satu tempat. Dasco pun menilai tak ada urgensi konser musik dengan pelaksanaan pilkada.

"Kami menilai kegiatan konser musik tidak ada urgensinya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, bahkan berpotensi melanggar protokol kesehatan dengan adanya kerumunan massa yang dikhawatirkan terjadi penyebaran virus," tutur Dasco.

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]