DPRD Mentawai Minta Dinsos Validkan Data Kemiskinan


Kamis, 17 September 2020 - 23:26:03 WIB
DPRD Mentawai Minta Dinsos Validkan Data Kemiskinan Suasana RDP Komisi II DPRD Mentawai bersama Dinsos P3A Mentawai.

HARIANHALUAN.COM - Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, terkait validasi data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kepulauan Mentawai. 

Wakil Ketua Komisi II Ibrani Sababalat kepada haluan.com menyebutkan bahwa melalui RDP pihaknya mendorong dinas terkait untuk melakukan verifikasi data yang valid, sehingga menjadi acuan dalam mengusulkan program sosial ke pemerintahan pusat.

"Kita mendorong Dinas Sosial lebih agresif kembali, membuat semacam validasi data yang benar supaya lebih jelas,
karena berdasarkan data itu kita bisa melihat berapa lagi masyarakat kita yang membutuhkan bantuan," ungkapnya kepada haluan.com usai kegiatan RDP di Ruang Komisi II, Kamis (17/09).

Menurutnya data penduduk khususnya data kemiskinan akan menjadi acuan dasar perencanaan program, baik dari pusat maupun daerah, untuk itu harus ada up date data yang baru. 

"Kalau kita terka-terka begitu saja, kan, tidak bisa karena ini berkaitan dengan anggaran, apa lagi program bantuan sosial ini lebih banyak dari pusat, tentu data harus valid," paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, RDP tersebut merupakan langkah awal dalam perencanaan program Dinas Sosial setempat pada tahun 2021, hasil rapat itu rencananya akan dibawa ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI untuk ditindaklanjuti.

"Rencana kita kalau wabah virus Corona ini sedikit berkurang, maka kita akan ke Jakarta bersama dinas sosial untuk membawa validasi data ini, agar program pusat dalam hal bantuan sosial masyarakat kita terdata," imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinsos P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai, mencatat 16.944 Kepala Keluarga atau 65.040 jiwa yang dinyatakan sebagai keluarga miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos.

"Jadi ada 14 kriteria penilaian untuk menyatakan keluarga tersebut miskin diantaranya dari sisi pekerjaan, kemudian kelayakan rumah dan fasilitas yang dimiliki, misalnya kendaraan bermotor, mobil, fasilitas rumah, misalnya TV dilihat lagi TV nya berapa inci dan lain sebagainya," kata Nicolaus Sorot Ogok, Kepala Dinsos P3A Mentawai usai RDP di DPRD Mentawai. 

Nicolaus menyebutkan sistem data yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos sering mengalami peningkatan versi, sehingga pihaknya sering mengalami keterlambatan dalam memvalidasi data.

"Kalau kondisi normalnya setiap 4 bulan sekali kita koordinasi dengan Pusdatin, karena merekalah yang mengelola data secara nasional, dalam hal peningkatan versi ini, kita mengalami kelambatan melakukan validasi data, jadi kita memang harus bekerja keras untuk validasi data," timpalnya.(*)


 

loading...
Reporter : Redi /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]