Dampak Covid-19, APBD Mentawai Berkurang Rp131 Miliar 


Kamis, 17 September 2020 - 02:31:25 WIB
Dampak Covid-19, APBD Mentawai Berkurang Rp131 Miliar  Rapat paripurna pengesahan Perda APBDP di Ruang Sidang Sekretariat Daerah Mentawai

HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)  Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Kamis malam (10/09).

Pada Perda APBD Perubahan tahun ini, terjadi pengurangan sebesar Rp 131 Miliar dari total APBD Murni sebesar Rp 1,019 Triliun, dengan demikian APBD Perubahan menjadi Rp 888 Miliar, pengurangan belanja daerah tersebut disebabkan oleh pergeseran anggaran untuk penanganan Covid 19.

"Kita menyetujui APBD perubahan Rp.888 miliar dari APBD murni Tahun 2020 sebesar Rp.1,019 triliun atau terjadi pengurangan Rp.131 miliar," kata Ketua DPRD Mentawai Yosep Saraogdok kepada wartawan usai rapat paripurna pengesahan Perda APBDP di Ruang Sidang Sekretariat Daerah Mentawai. 

Sementara itu Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake mewakili Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menghadiri rapat paripurna tersebut mengucapkan terima kasih dukungan seluruh anggota DPRD Mentawai yangvtelah menyetujui APBD Perubahan tersebut. 

"Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan fraksi-fraksi maupun seluruh anggota DPRD yang telah membahas dan akhirnya menyetujui ranperda yang kemudian ditetapkan menjadi Perda, hal ini tentu merupakan dukungan dalam membangun daerah Mentawai, "  Kata Kortanius kepada wartawan usai rapat paripurna.

Dia menyebut, sebelumnya, fraksi-fraksi di lembaga legislatif Kabupaten Mentawai secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2020 yang diajukan Bupati Mentawai beberapa waktu lalu. 

Menurutnya terjadinya pengurangan anggaran pada APBD perubahan Tahun 2020 tersebut, disebabkan adanya situasi   bencana non alam, penyebaran Covid-19 dan ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga banyaknya perubahan kebijakan terkait penggunaan anggaran.

“Anggaran perubahan 2020 ini, lebih banyak pada penanganan Covid-19, kalau pemulihan ekonomi yang lain itu, masih bisa kita abaikan, tetapi pemulihan Covid-19 itu hal yang utama, konsekuensinya tentu terganggunya pembangunan infrastruktur, kecuali bidang pendidikan dan kesehatan," pungkasnya. 

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekertaris Daerah Mentawai Martinus Dahlan, Unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD Mentawai dan tamu undangan lainnya. (*)

loading...
Reporter : Redi /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]