Ini Rincian Alasan Fakhrizal-Genius Umar Protes Hasil Verifikasi Faktual KPU


Senin, 27 Juli 2020 - 21:33:04 WIB
Ini Rincian Alasan Fakhrizal-Genius Umar Protes Hasil Verifikasi Faktual KPU Fakhrizal-Genius Umar

HARIANHALUAN.COM - Pasangan Perseorangan Fakhrizal-Genius Umar menolak dan keberatan dengan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar. Keberatan hasil telah disampaikannya kepada KPU selalu penyelenggara Pilkada 2020.

Setidaknya, ada sejumlah poin yang mendasari ketidakterimaannya terhadap hasil verifikasi faktual yang telah diumumkan KPU beberapa waktu yang lalu. Pertama, adanya formulir verifikasi dukungan paslon dengan menggunakan formulir yang tidak ada dalam aturan.

"Adanya formulir yang tidak ada dalam aturan dalam proses pemilihan atau tidak memiliki dasar hukum yaitu lampiran formulir BA51KWK," ujar Fakhrizal kepada awak media, Senin (27/27/2020).

Kedua, kata dia, verifikasi hanya dilakukan dengan mendatangi pendukung sekali saja dan berdampak pada data yang tidak ditemukan, sehingga jumlah pendukung menjadi kurang hingga lebih kurang 100 ribu.

"Di Padang Panjang verifikasi hanya dilakukan 2 hari saja, sedangkan KPUD memiliki waktu 14 hari. Data itu kemudian menjadi TD (tidak ditemukan). Dan TD yang 100 ribu ini dijadikan TMS (Tidak Memenuhi Syaaat) sehingga sangat merugikan kita," terangnya lagi.

Ditambahkannya, kemudian poin ke tiga yakni dukungan RT/RW dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Contohnya di Kota Padang RT dan RW tidak dibolehkan memberikan dukungan. Selanjutnya pendukung paslon di nagari pemekaran tidak diverifikasi faktual itu langsung TMS.

"Perlakuan berbeda oleh jajaran KPU untuk pendukung yang menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia menandatangi formulir tidak mendukung," tambahnya.

Sedangkan menurut ketentuan, sambung Fakhrizal, yang tidak menandatangi formulir dianggap mendukung, namun tidak sama setiap anggota dan ini yang menjadi tamda tanya dari kawan-kawan Badang Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kemudian rekaputilasi data BA6KWK perseorangan MS dan TMS hanya ada direkap pleno di Kabupaten Limapuluh Kota saja. Sedangkan 18 kota lainnya tidak ada, hanya data MS. Ini menandakan tidak adanya transparansi informasi, jadi kita tidak tahu berapa MS dan berapa yang TMS," terangnya lagi.(*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]