Diduga Langgar Aturan, Penggiat Pilkada Laporkan KPU Dharmasraya ke Bawaslu


Senin, 27 Juli 2020 - 18:10:59 WIB
Diduga Langgar Aturan, Penggiat Pilkada Laporkan KPU Dharmasraya ke Bawaslu Pelapor Rizal Gusmendra saat menyerahkan alat bukti laporan kepada Ketua Bawaslu Dharmasraya, Syamsurizal yang didampingi Komisioner Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,  Alde Rado, di Kantor Sekretariat Bawaslu setempat, Senin (27/7/2020).

HARIANHALUAN.COM - Diduga melanggar tata cara pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilkada Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya, dilaporkan ke pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Senin (27/7/2020). 

"Komisioner KPU Dharmasraya diduga telah melanggar PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU)  Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota," kata Rizal Gusmendra, masyarakat pelapor tersebut.

Dia mengungkapkan, setidaknya ada tujuh poin pelanggaran yang dilakukan yakni, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak berasal dari RT/ RW atau jorong yang bersangkutan, pemutahiran data pemilih tidak memakai data pemilu terakhir karena masih ada warga yang sudah meninggal terdaftar dalam pemilih tetap Pilkada 2020.

Kemudian, lanjutnya, petugas tidak mendata tambahan pemilih, tidak mendaftarkan warga dalam data pemilih tetap karena memiliki KTP diluar kecamatan, contoh KTP pemilih Pulau Punjung, namun yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan lain.  Yang paling mengkhawatirkan adalah banyak warga yang tidak terdaftar karena tidak memiliki stiker coklit. 

"Petugas PPDP memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau lainnya dalam satu RT, sementara pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2019 berbunyi tidak boleh memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga," jelasnya. 

Terakhir, tambahnya, pihak KPU tidak melakukan sosialisasi yang substansi terkait dengan pemutahiran data pemilih kepada pihak pemerintahan terdepan seperti camat dan walinagari. Dia mencontohkan seperti di Kecamatan Sungai Rumbai, warga yang sudah meninggal masih masuk dalam coklit. Warga ini meninggal tahun 2012 lalu, yakni mantan petugas penyelenggara Pemilu tahun 2005. 

"Ini tentunya disebabkan PPDP tidak paham dan tidak mengerti dengan amanah yang diberikan oleh KPU. Bisa jadi KPU juga tidak selektif dalam melakukan rekrutmen PPDP dan tidak memberikan bimbingan teknis sebelum mereka ditugaskan," tegas Rizal. 

Dia berharap, pihak Bawaslu segera melakuan pengecekan untuk membuktikan laporannya serta mengingatkan KPU atas kesalahan ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Syamsurizal mengatakan, laporan tersebut adalah pesan penting bagi Bawaslu yang memang harus ditindaklanjuti sesegera mungkin.

"Dalam setiap tindakan pelaporan ke Bawaslu, harus memenuhi syarat formal,  yakni indentitas pelapor dan terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran, kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas," jelasnya. 

Kemudian, lanjutnya, harus melampirkan syarat materil, yakni peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa kejadian dan ada saksi serta bukti pelanggaran dimaksud. Komisioner Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Alde Rado menambahkan, yang pasti setiap laporan akan pihaknya tindaklanjuti sesuai perundang undangan berlaku. 

"Yang terpenting sepanjang syarat formil dan materilnya terpenuhi maka setiap laporan yang masuk secepatnya diproses," tutupnya. (*)

loading...
Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 20 Oktober 2020 - 15:31:50 WIB

    SDP Sudah Terbit, Salah Satu Cawako Dumai Diduga Langgar UU Pilkada

    SDP Sudah Terbit, Salah Satu Cawako Dumai Diduga Langgar UU Pilkada HARIANHALUAN.COM-Salah satu kandidadat Calon Wali Kota Dumai,Eko Suharjo terancam pidana penjara selama 6 bulan kurungan. Pasalnya, Wakil Wali Kota Dumai nonaktif yang kini menjadi Calon Wali Kota tersebut menjadi tersangka .
  • Sabtu, 29 Juni 2019 - 00:38:15 WIB

    Seorang Bocah Diduga Korban Penarikan Kabel SUTT di Solsel

    Seorang Bocah Diduga Korban Penarikan Kabel SUTT di Solsel SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM-Seorang bocah laki-laki diduga menjadi korban akibat pengerjaan proyek pemasangan kabel jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Solok Selatan (Solsel). Beruntung korban bernama Ikbal (.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]