Politik Saling Tikam


Jumat, 24 Juli 2020 - 19:57:32 WIB
Politik Saling Tikam Reido Deskumar

Mendengar kata tikam, mengingatkan pada sejarah panjang dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Dua pemuncak adat dari Bodi Chaniago dan Koto Piliang yang memiliki perbedaan dalam menentukan sistem kepemimpinan. Datuak Parpatiah Nan Sabatang, menginginkan masyarakat diatur dalam sistem duduak sama randah, tagak samo tinggi.

Reido Deskumar - Koordinator The Indonesian Democracy Initiative Indonesia  (TIDI) Sumatera Barat
 
Segala sesuatu keputusan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sedangkan Datuak Katumangguangan menginkan sistem bajanjang naik batanggo turun. Segala pokok persoalan, dilakukan dengan komunikasi bertingkat. Kedua sistem kepemimpinan yang dianut tidak memiliki titik temu, bak air dan minyak, atau langit dan bumi, tidak bisa disatukan. 

Sehingga, untuk mengindari pertengkaran, mereka menikam sebuah batu dengan keris. Pristiwa ini dikenal dengan Batu Batikam. Sampai saat ini Batu Batikam dijadikan cagar budaya dilindungi, terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Tanah Datar. Kata tikam juga sering digunakan dalam istilah seni bela diri silat minang. Sebuah gerakan yang dilakukan saat menyerang lawan. Sering disebut dengan manikam lawan. 

Gerakan ini tidak menggunakan tangan kosong, melainkan menggunakan pisau. Sudah dapat dibayangkan, manikam bertujuan untuk mematikan lawan. 
Pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), politik saling tikam sering digunakan sebagai senjata menghantam lawan politik. Serangan biasanya diarahkan pada sisi personal atau pribadi lawan. 

Entah itu anggapan dosa-dosa masa lalu, atau sekedar fitnah yang tidak jelas ujung pangkalnya. Atau hanya pemacing keruh agar atmosfir Pilkada tensinya meningkat. Tidak sembarangan orang atau kelompok yang bermain dilini ini. Sudah ada ilmu dan strateginya. Bisa jadi sudah disetting, dan memang tugasnya sudah ditentukan. Hanya sekedar untuk menikam lawan politik tak lebih dari itu.

Tikaman politik tak seperti pisau yang merobek-robek hulu hati bak perlawanan laga silat. Wujudnya tidak tampak namun sangat bias. Senjata utamaya adalah media. Baik itu media cetak, media elektronik, atau media sosial. Frekuensi seranganya bertubi-tubi, tidak ada ampun. Gorengan terus dilakukan siang ataupun malam. Dengan hitungan detik pesanya akan viral di tengah masyarakat. 

Kemudahan mendapatkan informasi dan mengakses informasi, berpotensi dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan.  Setiap ada celah, sudah pasti menjadi momentum untuk menikam sehabis-habisnya. Tujuanya sudah jelas, lawan terperangah dan tidak bisa berkutik. Tidak sehat memang, tapi mungkin ini upaya menghalakan segala cara agar lawan terpinggirkan.

Dalam hal ini peran masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus bijak dan bisa memfilter informasi yang beredar. Jangan ditelan mentah-mentah atau direspon secara berlebihan. Perlu dikonfirmasi atau divalidasi bahkan dibandingan dengan beberapa media lainya sebelum bereaksi. Sehingga keakuratan dan kebenaran informasi bisa diterima. 

Persaingan Elektabilitas
Secara teorinya, elektabilitas merupakan tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih figur. Sehingga elektabilitas menjadi referensi utama setiap kandidat yang berlaga di Pilkada. Tidak jarang yang mengartikan jika elektabilitas tinggi, sudah berpotensi besar memenangkan Pilkada. 
Kandidat atau parpol yang professional, dari awal sudah mengantongi tingkat elektabilitas internal maupun lawan politik sendiri. 

Sebagai bentuk pembanding dan ukuran dalam membuat instrumen-intrumen politik, melalui kampanye atau blusukan. Kandidat, maupun simpatisan terus diarahkan mengejar elektabilitas agar peluang menang di Pilkada semakin terbuka lebar. Setingan pencitraan politik dirancang secara masif untuk mempengaruhi opini masyarakat.  

Perlu berhati-hati kandidat yang memiliki elaktabilitas dan popularitas tinggi. Semakin tinggi, semakin kencang angin berebus, semakin banyak tikaman yang akan dihadapi. Baik itu secara head to head atau secara keroyokan. Baik itu dari rival sendiri atau dari haters bayaran yang tidak jelas batang hidungnya.

Kondisi seperti ini, mengharuskan kandidiat membuat perlawanan dalam membendung tikaman-tikaman politik. Tikaman harus dibalas dengan tikaman. Namun bukan dengan tikaman yang mematikan. Melainan dengan tikaman yang menghidupkan. Menghadirkan informasi-informasi positif dari kandidat, atau tidak merespon secara berlebihan. Hal tersebut sudah menjadi sikap yang tepat dalam meredam tikaman yang datang.

Tidak perlu mematikan lampu lawan untuk mempertahankan lampu sendiri agar tetap menyala. Buka ruang seluas-luasnya agar gagasan dan narasi-narasi mempunyai tempat yang sama. Jika tidak mampu, jangan dipaksakan untuk masuk gelanggang. Tidak elok dilihat, lebih baik mundur, itu langkah yang tetap. 

Dalam konstestasi Pilkada, yang diperlukan adalah gagasan visi misi agar daerah bisa terus berkembang dan perekonomian masyarakat semakin membaik. Bukan bertarung dengan mematikan lawan politik dengan cara-cara yang tidak sehat. Mari songsong Pilkada yang berintegritas yang menawarkan ide-ide cermerlang untuk kemajuan daerah bukan Pilkada yang dipenuhi dengan ketidak senangan kepada lawan politik. (*)

loading...
 Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 Oktober 2020 - 11:48:08 WIB

    Tidak Hadir Debat Politik, Kesiapan Ali Mukhni Dipertanyakan?

    Tidak Hadir Debat Politik, Kesiapan Ali Mukhni Dipertanyakan? Rabu malam 14 Oktober 2020 Padang TV mengadakan acara debat dengen tema Adu Strategi Pengembangkan BUMD dengan mengundang semua kandidat calon wakil gubernur yang akan berlaga pada kontestasi Pilgub Sumbar 2020. Punggung publ.
  • Ahad, 11 Oktober 2020 - 11:53:06 WIB

    Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak

    Keterlibatan Politik: Omnibus Law dan Pilkada Serentak Keterlibatan politik sering diidentikkan dengan partisipasi politik, yang awalnya mengacu pada pemungutan suara dalam pemilihan umum atau kontestasi politik lainnya. Namun demikian, dalam banyak literatur, konsep tersebut tel.
  • Kamis, 08 Oktober 2020 - 07:06:23 WIB

    Ulama Berpolitik

    Ulama Berpolitik Setiap kali perhelatan politik digelar para ulama dan tokoh agama ikut sibuk menjadi corong para politisi. Fenomena ulama dan tokoh agama sudah menjadi trend dan menggurita pasca rontoknya rezim orde baru yang menandakan buka.
  • Rabu, 23 September 2020 - 12:29:43 WIB

    Pilkada 2020, Pandemi, dan Praktik Politik Uang Meraih Jabatan

    Pilkada 2020, Pandemi, dan Praktik Politik Uang Meraih Jabatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota secara serentak pada, 9 Desember 2020 di tengah pandemi. Karenanya tantangan pen.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]