DPRD Riau Belajar Pola Kerja Legislatif Penganggaran Perda di Sumbar


Jumat, 17 Juli 2020 - 21:58:23 WIB
DPRD Riau Belajar Pola Kerja Legislatif Penganggaran Perda di Sumbar DPRD Riau Belajar Pola Kerja Legislatif Penganggaran Perda di Sumbar

HARIANHALUAN.COM - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (17/7/2020). Kedatangan tersebut, untuk mempelajari pola kerja legislatif terkait penganggaran dan penyusunan peraturan daerah (Perda), selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat pertemuan tersebut mengatakan, dalam pola pengalihan anggaran gubernur diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah pusat, pelaksanaan pengalihan telah dilakukan sebanyak dua kali.

Untuk penanganan Covid-19 Sumbar fokus mengambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dari komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar, PAD tahun 2020 sebesar 2,9 triliun. Sejumlah dana alokasi khusus dan umum terpotong, " kata Suwirpen.

Ia mengatakan dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat selama pandemi, pemerintah daerah membantu 25 ribu lebih masyarakat, sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan. Pada tahap pertama diberikan Rp 1,2 juta, kemudian tahap berikutnya Rp 600 rupiah. Pengalihan anggaran memang besar, bahkan 70 persen dana pokok pikiran (pokir) disisir. "Kita berharap pendemi ini segera berlalu agar seluruhnya pulih seperti biasa," harapnya.

Terlepas dari pendemi, DPRD Sumbar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memikirkan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Selama pengalihan anggaran selalu dilaporkan kepada DPRD.

Terkait program legislasi daerah (Prolegda)  tahun 2020, Sumbar membahas 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda), 10 dari pemerintah daerah, lima inisiatif dan tiga merupakan kumulatif terbuka. "Dari ketersediaan waktu dan pertimbangan anggaran, target itu sulit tercapai," katanya

Ia mengatakan dari beberapa tahun terakhir DPRD Sumbar hasilkan 120 produk hukum daerah (Perda). Semoga setelah pandemi berlalu kembali lebih produktif. Kedatangan Komisi V DPRD Riau juga disertai sejumlah anggota yang tergabung dalam badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda). Dalam kesempatan itu, turut hadir ketua Bapemperda DPRD Sumbar Hidayat dan Wakilnya Rafdinal.

Hidayat mengatakan, setiap tahun seluruh komisi ditargetkan memiliki Ranperda inisiatif. Pada tahun ini,  pembahasan Ranperda mempertimbangkan kualitas. Keterbatasan waktu mempengaruhi pola pembahasan sehingga DPRD Sumbar produktivitas menurun.

Terkait ini, katanya, DPRD tetap akan menyelesaikan setengah dari Ranperda yang masuk dalam Prolegda 2020. "Jika tidak diselesaikan akan mempengaruhi Silpa juga nantinya, " tukas Hidayat.

Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Yatim mengatakan tujuan utama ke Sumbar untuk mempelajari pola kerja dewan selama pandemi.  Untuk Provinsi Riau anggaran tersedot untuk penanggulangan Covid-19, kondisi itu mempengaruhi pola penyusunan anggaran pada APBD Perubahan.

"DPRD Riau perlu mengetahui bagaimana konsep Sumbar sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana sistem pengawasan DPRD ketika kewenangan diberikan seluasnya pada gubernur," katanya. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]