Harian Haluan

Harianhaluan.com

Hari Ini MK Lanjutkan Sidang Gugatan MK-Fauzi

Hari Ini MK Lanjutkan Sidang Gugatan MK-Fauzi
 

PADANG, HALUAN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar masih belum ada kepastian untuk memberikan keterangan pada sidang kedua sangketa pilgub di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijad­walkan hari ini, Selasa (12/1).

Anggota Bawaslu Sumbar Aermadepa mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan keterangan pada sidang sangketa paslon Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit(IP-NA). Bahkan kesiapan tersebut mereka tunjukkan dengan sudah menyiapkan keterangan tertulis untuk MK.

“Kami sudah di Jakarta sekarang, namun yang menjadi persoalan hingga sekarang belum ada instruksi dari Bawaslu RI untuk menyuruh kami menghadiri sidang tersebut, dan kami tidak bisa hadir tanpa ada instruksi dari Bawaslu RI,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam aturannya MK harus menyurati Bawaslu RI untuk meminta Bawaslu provinsi memberikan keterangan pada sidang sebagai pihak terkait, dan setelah itu Bawaslu RI akan menginstruksikan Bawaslu Sumbar untuk memberikan keterangan pada sidang tersebut.

“Yang jelas, kalau ada ins­truksi tentunya kami akan mem­berikan keterangan pada MK bagaimana proses yang telah kami lalui pada penyelesaian sangketa ini, dan kami sudah menjalankan semuannya sesuai dengan prosedur yang ada,” ulasnya, Senin (11/1). Terpisah, Ketua Komisi Pe­mi­lihan Umum (KPU) Sumbar sebagai pihak termohon me­ngatakan siap mem­berikan ja­waban atas pernyataan dari pihak pemohon pada sidang beri­kut­nya, dan pihaknya juga sudah memberikan jawaban seca­ra tertulis pada MK.

“Tentu kami akan menjawab sesuai dengan apa yang ada, dan semua tahapan sudah dijalankan sesuai dengan aturannya,” ujar­nya. Dikatakan juga, sebelumnya KPU memang meminta pada MK agar menghadirkan pihak terkait yakni Bawaslu Sumbar. “Kami sudah memasukkan per­mo­honan pada MK untuk meng­hadirkan Bawaslu, dikabulkan atau tidak oleh MK tentunya menjadi hak MK. Yang jelas kami sudah me­nga­jukan permohonan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum MK-Fauzi, Ibrani megatakan, pihaknya optimis memenangkan gugatan yang dilayangkan ke MK tersebut. Ia juga tambah yakin pasca diterimanya gutatan per­kara nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut, dan terus berlanjut untuk sidang berikutnya. 

“Apa yang kita tuntut ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Yang kita tuntut ini adalah proses demokrasi berjalan semestinya,” ujarnya. Kepada Mahkamah Konsti­tusi, MK-Fauzi tidak hanya fokus pada dugaan ijazah palsu calon wakil Gubernur NA saja me­lainkan juga fokus pada sebab akibat yang membuat suara klain nya turun tajam. Menurut Ibrani, kekalahan dengan selisih besar yang diterima MK-Fauzi erat kaitannya dengan pelanggaran soal pengaruh petanaha yang digunakan paslon nomor urut 2 ketika menjabat.

Ia menjelaskan, pada sidang perdana beberapa waktu lalu, dihadapan Ketua Hakim Arief Hidayat tim MK-Fauzi sudah mengungkapkan apa yang men­jadi poin utama tuntutan mereka. Ada 25 item yang dijadikan tun­tutan, di antaranya ijazah calon wakil Gubernur Nasurul Abit (NA) yang laporan sedang di­proses Mabes Polri. Ada 54 alat bukti yang disiapkan, di antaranya bukti surat, foto dan rekaman video.

Ada delapan tuntutan, inti­nya, berharap MK menetapkan Muslim Kasim-Fauzi Bahar menang dengan 639.336 suara, sedangkan Irwan Prayitno, Nas­rul Abit mesti diskualifikasi. Ibrani menjelaskan, MK mesti membatalkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan suara Paslon nomor urut 2 atas nama IP-NA.

Bustanul Arifin Batal Penuhi Panggilan Polda

Sementara itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) akhirnya melakukan pemanggilan terhadap Bustanul Arifin, mantan Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemanggilan ini didasarkan atas laporan Nasrul Abit, mantan Bupati Pesisir Selatan (Pessel) dua periode (2005-2010, 2010-2015) terhadap Bustanul Arifin, mantan Koordinator Divisi Hu­kum dan Penanganan Pelang­garan Panitia Pengawas Pemili­han Umum (Panwaslu) Kabu­paten Pesisir Selatan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Nasrul Abit.

Pada Senin (11/1) kemarin Bustanul Arifin dijadwalkan untuk datang ke Direktorat Re­serse Kriminal Umum (Dit Res­krim Um) Polda Sumbar, namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir.

Ketika dikonfirmasi­kan Ha­luan melalui telepon kepada Kepala Sub Direktorat (Ka­subdit) I Reskrim Um Polda Sumbar, AKBP Sarminal pe­nyebab tidak hadirnya yang bersangkutan memenuhi pang­gilan tersebut, karena sedang mengikuti sidang gugatan Pilgub Sumbar oleh pasangan MK-Fauzi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait pemanggilan yang kedua terhadap Bustanul, pihaknya me­mastikan hari Kamis (14/1) men­datang untuk memenuhi pe­mang­gilan tersebut. “Kamis mendatang yang ber­sangkutan mengatakan kepada saya akan datang untuk dilaku­kan pemeriksaan terhadap diri­nya,” ujarnya.

Terkait dengan berapa orang saksi dalam dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Nasrul Abit (NA), mantan Bupati Pesisir Selatan (Pessel) dua periode tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui jumlah pasti saksi yang sudah diperiksa. “Saksi yang diperiksa itu banyak sekali, sehingga saya tidak ingat persis berapa orang saksi yang telah diperiksa hingga saat ini,” tutup­nya menjawab pertanyaan Haluan. (h/rin/mg-adl)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...