Harian Haluan

Harianhaluan.com

Hendra Didapuk Pimpin Golkar

Hendra Didapuk Pimpin Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid membuka Musda Golkar tingkat Provinsi Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang, Senin (11/1). (RIVO SEPTI ANDRIES) 

Ketua Pimpinan Sidang Musda ke 9 Golkar Sumbar Afrizal mengatakan, Hendra Irwan Rahim terpilih secara aklamasi meski ada 5 calon lainnya yang mengajukan diri untuk menjadi Ketua DPD Golkar Sumbar. Ia juga me­nyebutkan, bahwa ter­pilih­nya secara aklamasi sudah menjalankan sesuai aturan dan AD RT yang berlaku di Golkar Sumbar.

Selain itu dalam pelak­sanaan Musda ke IX ini juga batal dihadiri oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie. Acara Musda ber­langsung dengan situasi dan kondisi telihat sangat kon­dusif, meski partai Golkar baru saja menyelesaikan pe­r­masalahan dualisme partai yang terjadi sebelumnya.

Petinggi Pengurus DPP partai Golkar Nurdin Halid yang hadir dalam kegiatan ini menegaskan bahwa Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) yang resmi, begitu juga de­ngan dewan pengurus di daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten kota.

Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum jadi tidak boleh tidak berbicara hokum. Secara hukum se­betulnya 20 Oktober 2015 lalu setelah Mahkamah Agung mewajibkan Ke­men­trian Hukum untuk men­cabut SK pengesahan pen­daftaran Munas Ancol dan itu bersifat inkrah.

“Kemudian Kementrian Hukum telah mencabut pada tanggal 30 Desember, maka sebetulnya di partai Golkar ini sudah tidak ada dualisme kepengurusan nah ini secara hukum,” katanya.

Ia juga sangat me­nya­yangkan ketika masih ada pihak yang tetap berusaha melakukan trik-trik lagi, untuk mengambil langkah-langkah di luar posisi partai. Sementara, menurutnya semuanya harus taat azas sebagai penjelamaan insan warga negara Indonesia yang taat hukum. 

“Kita punya Anggaran Dasar Rumah Tangga, ada AD/RT Golkar menjadi su­permasi bagi seluruh kader. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pak Agung Cs (Agung Laksono) tentu sangat kami sayangkan,” ulasnya.

Menurutnya, AL dan rekan kembali ke jalan yang benar yakni kembali ke jalan AD/ART yang sekarang se­betulnya yang dinyatakan secara hukum adalah Munas Bali, dan ini dahulu sudah sesuai dengan kesepahaman dahulu yang dibentuk oleh AL dan ARB sewaktu per­tamakali terjadi dualisme yakni kesepahaman sama-sama menghargai proses hukum dan sama-sama akan menghormati keputusan itu.

“Nah ini mereka ingkari lagi, oleh karena itu sebagai pihak yang dari awal saya memang berjuang untuk me­negakkan harkat mar­tabat partai maka saya ko­n­sisten harus menegakkan AD/RT,” ujarnya.

Menurutnya, boleh-bo­leh saja jika dilaksanakan Munas namun harus dalam konten ADRT kalau diluar itu ma­ka ia mengaku akan me­nen­tangnya. Terkait Mu­nas gabungan ia me­nga­takan, tidak ada legal stan­ding untuk itu setelah dica­but oleh Kemantrian Hu­kum, dan tidak diatur da­lam anggaran rumah tanggan dan tidak ada dasar sama sekali. 

“Jadi tidak ada sama se­kali legal standing untuk menawarkan solusi munas bersama, Munas boleh saja tapi harus dalam pen­jel­mahan ADRT yaitu yang di­minta oleh DPP ARB,” ujarnya. (h/rin)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...