Harian Haluan

Harianhaluan.com

Soal Putusan PTUN

Walikota Harus Taat Hukum

Walikota Harus Taat Hukum
 

Selain itu, Amiruddin juga berpendapat walikota juga hendaknya mem­perl­i­hatkan diri ke publik se­bagai sosok dan pemimpin yang taat hukum. “Sebagai aparatur yang taat hukum, pene­tapan pengadilan PTUN itu harus di­lak­sa­naka,”ujar Amiruddin ke­pada wartawan, kemarin.

PTUN Padang, katanya, sudah mengeluarkan pu­tusan dan sekaligus pe­n­e­tapan. Dalam hal putusan menyangkut materi perkara, pihak yang kalah terang Amiruddin, bisa me­nga­jukan banding ke pe­nga­dilan tinggi PTUN. Namun ter­hadap penetapan majelis hakim PTUN untuk me­lakukan penundaan SK pem­­berhentian Direktur Umum PDAM wajib dijalankan oleh Walikota Padang sebagai pihak yang kalah. Jika tidak, maka Walikota Padang su­dah menunjukan dirinya sebagai orang yang tak taat hukum.

“Penetapan itu biasanya dikeluarkan hakim untuk menghindari agar perkara tersebut tidak semakin me­luas dan berdampak. Dia terpisah dari materi per­kara. Dan penetapan ini wajib dijalankan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini tentu saja Walikota Pa­dang,” terang Amiruddin.

Jika pihak yang kalah tak juga menjalankan penetapan tersebut, maka menurutnya, pihak penggugat selaku pe­menang bisa meminta juru sita PTUN Padang untuk mengeksekusianya.

Sebelumnya, Kabag Hu­kum Pemko Padang Syu­han­dra kepada Haluan telah me­nyampaikan bahwa Mah­­yeldi mengajukan ban­ding ke PTTUN di Medan. Upa­ya itu sudah diajukan pada tanggal Senin tanggal 4 Ja­nuari lalu. Saat ini Pemko se­dang mem­persiapkan me­mori banding dan mem­pelajari hasil per­timbangan majelis dari ber­bagai sisi. “Pimpinan kita memang ingin banding, dan sudah kita daftarkan. Kita juga sudah mempersiapkan memori banding,”jelas Syu­handra. (h/mat)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...