Harian Haluan

Harianhaluan.com

Hampir 100.000 Ha Hutan Sumbar Masuk PHBM

Hampir 100.000 Ha Hutan Sumbar Masuk PHBM
 

Kepala Dinas Ke­hu­ta­nan Sumbar Hendri Oc­ta­via, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Yonefis me­ngatakan, apabila dijum­lahkan hutan yang telah keluar PAK-nya dengan hutan yang masuk dalam daftar tunggu, maka luas hutan yang dapat dikelola masyarakat secara lestari mencapai 99.817 ha.

“Sampai sekarang sudah hampir 100.000 hektare yang masuk program PHBM, dengan catatan PAK su­dah keluar selu­ruhnya. Tentu Dishut tidak berhenti sampai di situ. Kami tetap me­ma­sang target seperti se­mula, yaitu menjadikan 500.000 hektare dan total 2,3 juta hek­tare hutan Sumbar sebagai hutan program PHBM,” jelasnya kepada Haluan di kantor Dishut Sumbar, Se­nin (11/1).

Dijelaskannya lagi, de­ngan terus meningkatkan luas hutan dalam program PHBM, maka akan semakin baik bagi perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Se­bab, masyarakat tersebut memiliki hak untuk me­ngakses hutan yang ada di lingkungan mereka masing-masing.

Seperti beberapa kali dituturkan Yonefis, hutan yang termasuk dalam pro­gram PHBM terdiri atas tiga model, antara lain Hutan Kemasyarakatan yang di­le­galisasi Permenhut No.37/Men­hut-II/2007 serta bebe­rapa aturan pendukung. Lalu Hutan Nagari dengan legalisasi Permenhut No.49/Menhut-II/2008. Serta Hu­tan Tanaman Rakyat yang dilegalisasi dengan Per­menhut No.55/Menhut-II/2011.

“Mekanisme pe­nge­lo­laannya masih sama se­perti yang kami sampaikan tahun lalu. Untuk HKm dapat dikelola oleh kelompok tani dengan kawasan yang di­ca­dangkan berupa hutan pro­duksi dan hutan Lindung. Izin pengelolaannya d­i­ke­luarkan bupati setempat setelah keluar PAK-nya. Lama izin pengelolaannya selama 35 tahun, dan itu bisa diperpanjang,” im­buh­nya lagi.

Sedangkan mekanisme HTR dapat dikelola oleh perorangan atau koperasi dengan kawasan yang dica­dangkan adalah hutan pro­duksi. Arah kelola Hutan Tanaman Rakyat ini di­utamakan untuk hasil hutan berupa kayu. Izin juga dapat dikeluarkan bupati/wa­li­kota, dengan izin kelola mencapai 60 tahun dan bisa diperpanjang satu kali.

Sementara itu, Hutan Nagari harus dikelola Lem­baga Nagari dengan kawasan yang dicadangkan berupa Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Arah pengelolaan bisa disesuaikan dengan fungsi dan potensi hutan. Perizinannya melalui SK Gubernur dan jangka waktu pengelolaannya mencapai 35 tahun dan bisa di­per­panjang.

Jumlah 50.053 Ha hu­tan yang telah keluar PAK-nya terdiri dari 37.644 Ha Hutan Nagari yang dikelola 13 Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN), 5.474 Ha Hutan Ke­masya­rakatan yang dikelola oleh 16 kelompok HKm, serta 6.935 Ha Hutan Tanaman Rakyat yang dikelola oleh empat kelompok HTR. “Ji­ka ditotal itu 50.053 Ha. Sedangkan yang menunggu PAK sejumlah 49.764 Ha, terdiri dari 34.869 Ha Hu­tan Nagari dan 14.895 Ha Hutan Kemasyarakatan,” tukasnya. (h/isq)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...