Harian Haluan

Harianhaluan.com

Kepakan Sayap Konflik Khilafiah

Kepakan Sayap Konflik Khilafiah
 

Dalam artikel berjudul Deterministic Nonperiodic Flow (Aliran non-periodik yang menentukan) tahun 1963, Lorenz mengatakan: “Seorang meteorolog men­da­pati bahwa jika satu kepa­kan sayap burung camar laut (seagull) dapat mengu­bah jalannya cuaca.” Atas anjuran rekan-rekan seja­wat­nya, dalam kuliah-ku­liah dan publikasi selan­jut­nya, Lorenz menggunakan contoh yang lebih puitis, yaitu memakai kupu-kupu.

Nampaknya, kejadian semacam itu pula yang se­dang terjadi dalam kons­telasi politik Timur Tengah paska-eksekusi Syekh Nimr al-Nimr. Tokoh terkemuka Syiah itu termasuk satu di antara 47 orang yang diekse­kusi mati pemerintah Arab Saudi, pada Sabtu (2/1), dengan tuduhan terorisme.

Buntut dari eksekusi itu ham­pir pasti tidak hanya ber­henti pada penyerangan ge­dung kedutaan atau pemu­tu­san hubungan diplomatik di antara kedua negara. Ek­sekusi itu bagai bensin yang menjalarkan api ke negara-negara Arab lainnya. Lang­kah Saudi memu­tus­kan hu­bu­ngan diplomatik diikuti oleh Bahrain dan Sudan. Sedang Uni Emirat Arab mengurangi level hu­bu­ngan diplomatik dan me­na­rik duta besarnya dari Te­he­ran.

Namun sebenarnya, se­be­­lum kasus Syekh Nimr, Arab Saudi, Bahrain, dan Su­dan sudah menurunkan le­vel diplomatik mereka, ha­nya tinggal menempatkan kon­sulat di Iran. Seba­gai­ma­na diketahui, merujuk pada Konvensi Wina 1815, ting­kat perwakilan diplo­ma­tik dari tertinggi kebe­ra­daan Du­ta Besar (Am­bas­sa­dor) dan terbawah Pejabat Ata­se umumnya berkorelasi po­si­tif dengan kedekatan hu­bu­ngan politik antar ne­ga­ra.

Kematian Syekh Nimr seolah-olah memperbesar getaran konflik antara Saudi dan Iran. Selama ini kedua­nya telah menjadi poros-po­ros utama dalam sentimen panjang sektarianisme di Timur Tengah. Konflik ke­dua negara dipicu pertikaian antara Sunni dan Syiah de­ngan bumbu utama poli­tik.

Kika kita lacak krono­lo­gis kasus Syeikh Nimr ini, be­liau ditangkap pada Juli 2012 karena aksi protes yang dilakukan sebelumnya pa­­da bulan Februari 2011 di Qa­­tif, Arab Saudi timur. Yang beliau lakukan adalah me­­­nuntut hak-hak legal ba­gi warga Syiah di Saudi. Syeikh Nimr mengkritik dis­kri­minasi terhadap war­ga Syi’ah Saudi di bidang pen­­didikan, pekerjaan, aga­ma, jaminan hukum, dan sek­­tor-sektor lainnya. Tidak ada sebe­narnya upaya kude­ta untuk menggulingkan pe­me­rintah. Tidak pernah pu­la ada upaya provokasi ter­ha­dap masya­rakat untuk me­­ngangkat senjata atau me­­rancang suatu kons­pira­si. Memiliki senjata pun ti­dak.

Philip Luther, Direktur Pro­gram Timteng dan Afri­ka Utara Amnesti Inter­na­sional berpandangan bah­wa, eksekusi mati Saudi ter­ha­dap Syekh Nimr lebih ber­mo­tif dan dengan per­tim­ba­ngan-pertimbangan politik ketimbang tuduhan teroris­me. Perang melawan tero­ris­­me hanya kedok Sau­­di un­tuk menutupi mo­tif yang se­benarnya. Bagi kala­ngan pemerhati Tim­teng, umum­nya, dan Saudi, khu­sus­­nya, ma­ka sangat terang-ben­de­rang fakta-fakta yang me­nun­­jukkan bahwa rezim Saud, yang berkuasa di Sau­di, te­ngah menghadapi masa de­­­pan yang suram, tak jelas dan serba tak menentu. Sau­di tengah dihinggapi oleh ber­­­bagai masalah, mulai da­ri ekonomi, sosial, politik dan keamanan, akibat dari be­­­nih yang ditanamnya sen­di­­ri.

Dalam bidang politik, keputusan Saudi untuk me­ng­intervensi urusan dalam negeri negara lain, baik secara terang-terangan la­yak­nya di Yaman atau kasat mata dengan meng­ge­lon­torkan dana besar bagi ke­lom­pok-kelompok teroris takfiri bermazhab Wahabi (seperti ISIS dan Front Nusra) sebagai perpan­ja­ngan tangan rezim Bani Saud, telah berbuah pahit terhadap kondisi ekonomi-politik di negara itu. Ban­tuan persenjataan dan finan­sial terhadap kelompok teroris takfiri dan berlan­jutnya perang berbiaya besar di Yaman tidak disangsikan berimbas kepada terge­rus­nya kocek tebal Saudi yang amat bergantung pada mi­nyak. Hal ini diperburuk dengan kesalahan strategis Riyadh yang memutuskan mengerek turun harga mi­nyak di pasaran global demi menekan musuh abadinya, Iran dan Rusia selaku seku­tu Iran. Kebijakan yang menjadi bumerang bagi Arab Saudi sendiri. Dendam ke­sumat yang bercampur dengan ambisi untuk men­jadi nomer satu di kawasan Timteng dan Teluk, bercam­pur baur dengan ketakutan terhadap Iran, telah mem­buat Saudi lupa bahwa pen­da­patan negaranya amat bergantung kepada minyak.

Dan, upaya Saudi akhir­nya berbuah hasil. Minyak me­­rangkak naik di hari ke­dua seiring ketegangan ba­ru di Timur Tengah antara Arab Saudi dengan Iran. Kan­tor berita Antara mela­por­kan, harga minyak men­tah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) un­tuk pengiriman Februari naik US$48 sen atau 1,3 persen menjadi US$37,52 per barel. Sementara harga mi­nyak mentah Brent un­tuk Fe­bruari diper­da­gang­kan naik US$61 sen atau 1,64 per­sen menjadi US$­37,­89 per barel.  Kon­trak minyak je­nis ini naik 44 sen k e level 37,04 dolar AS pada Kamis (31/12) ta­hun lalu. Volume se­mua ber­jangka yang diper­da­gang­kan yakni sekitar dua ka­li lipat rata-rata 100-ha­ri.

Bagaimana dengan Iran? Nasionalisme Rakyat Iran jangan diragukan. Su­dah teruji tiga puluh enam tahun belakangan (sejak revolusi dan berdirinya Re­pu­blik Islam Iran). Di­em­bar­go obat-obatan? Mereka buat sendiri. Diembargo senjata? Mereka juga bisa sendiri. Diembargo jaringan per­bankan Rothschild? Pe­dagang selalu punya jalan keluar, life goes on. Di­ku­cilkan? Bukan masalah be­sar. Diperangi? Lawan.

Iran bukan negara kaya. Embargo (terutama boikot perbankan) tetap mem­beri­kan kesulitan ekonomi bagi Iran. Tapi, Human Develop­ment Index (HDI) Iran ada di ranking 75, jikalau diukur dengan kita, Indonesia, ada di deretan 108. HDI dihi­tung dari pencapaian tiga hal yang menjadi basis pem­ba­ngunan manusia: kese­ha­tan; pengetahuan; dan kela­ya­kan standar hidup. Ar­tinya, kesehatan, penge­ta­huan, dan standar hidup rata-rata orang Iran lebih baik daripada orang Indo­ne­sia. Padahal, Iran tidak lebih kaya daripada Indonesia.

GDP (nilai barang dan jasa yang dihasilkan sebuah negara dalam 1 tahun) Iran jauh di bawah Indonesia. Indonesia bahkan berada di ranking 18 negara terkaya di dunia (dihitung dari GDP). Lalu mengapa HDI Indo­ne­sia tetap rendah? Tentu­ saja ini terkait dengan ‘siapa’ yang memiliki kekayaan itu (karena banyak sekali peru­sahaan di Indonesia yang ternyata milik asing). Arti­nya, secara gampang saja bisa dilihat: negara yang diembargo lalu sebagian besar produk dihasilkan oleh bangsa itu sendiri, ter­nyata kondisi rakyatnya bisa lebih baik (Dina Y. Sulae­man, 2016).

Sudahlah, kita tidak per­lu ribut pula soal konflik khilafiah yang sebenarnya hanya bumbu semata. Me­nambah khawatir Nabi saja, Ya Ummati, Ya Ummati, Ya Ummati, kata Muhammad SAW! (*)

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Analis Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...