Harian Haluan

Harianhaluan.com

Pemko Padang Klaim Selesai 97 Persen

Masyarakat Belum Puas Hasil Konsolidasi By Pass

Masyarakat Belum Puas Hasil Konsolidasi By Pass
 

Keberhasilan Pemko tidak lepas dari janji Mah­yeldi yang akan menye­lesaikan konsolidasi dalam jangka waktu secepat mung­kin setelah tanah diserah­kan. Namun, hingga saat ini sengkerut tanah antar ma­syarakat tak kunjung selesai.

Dari penelusuran di la­pangan, untuk tahap awal Pemko memang bertugas untuk membebaskan by pass, agar kontrak dengan negara Korea bisa berjalan.

Di Kecamatan Koto Ta­ngah, dari pengakuan ma­syarakat yang tanahnya ma­suk dalam konsolidasi ma­sih ada yang belum tuntas.

Salah seorang masya­rakat Aminah mengaku ser­tifikatnya belum diserahkan oleh Pemko. Selain itu, tanahnya yang masuk ke tanah orang lain juga belum selesai. Masyarakat belum merasakan penyelesaikan tanah yang dijanjikan oleh Pemko.

“Orang lain tidak mau tanahnya masuk ke tanah kita. Jadi kita sulit untuk mencari penyelesaikan jika Pemko tidak turun tangan. Kalau Pemko mengaku su­dah selesai itu bohong, ka­lau selesai kami tidak akan begini. Janjinya sertifikat diberikan dan bebas IMB,” tandasnya.

Ia menambahkan, Pem­ko harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan tanah masyarakat sepanjang by pass. Sebab, kalau antar masyarakat yang menyelesaikan tidak kun­jung ada jalannya.

Hal serupa juga dika­takan oleh Ahmad, warga Kuranji yang tanahnya ma­sih dalam konsolidasi. Se­lain itu, tanah pengganti yang dijanjikan oleh Pemko juga tidak kunjung ada. Sementara dia telah me­nyerahkan tanahnya untuk jalan.

“Pemko jangan hanya ambil muka saja ke provinsi. Tunjukkan di mana tanah pengganti itu, di mana ser­tifikat yang dijanjikan. Se­mua harus tuntas dan jelas­kan kepada masyarakat, kami hanya butuh itu, butuh kejelasan saja,” ungkapnya.

Selain itu, sangkut paut de­ngan tanah orang lain juga masih terjadi di pem­be­basan by pass. Pemetaan tanah yang dijanjikan oleh Pemko belum dirasakan oleh masyarakat. Yogi, ta­nah kaumnya yang masih bersangkut dengan pihak lain hingga sekarang belum selesai bagaimana penje­lasannya.

“Bagaimana sertifikat mau keluar kalau tanah kita saja tidak jelas, masih ada tanah orang yang tersangkut dengan tanah kita. Kalau sudah selesai, kata Pemko 97 persen itu hanya di bibir saja, telusuri saja ke la­pangan kalau mau bukti. Belum ada yang selesai, kalau menyangkut tanah. Namun, kalau untuk jalan mungkin bisa,” tandas Yogi.

Sementara itu, Kabag Pertanahan Pemerintah Ko­ta Padang Amasrul menje­laskan, soal pembebasan by pass sudah tuntas hingga 97 persen dan masih tersisa 3 persen. Yang tersisa itu masih bersengketa antar kaum. Sedangkan sertifikat tanah masyarakat yang alas haknya sudah masuk ke Pemko, semuanya sudah selesai.

“Jika tanah itu tidak ada persoalan lagi kita sele­saikan.  Dengan catatan tidak bersengketa antar ka­um, pengukuran sesuai de­ngan fakta. Kadang kala di kantor, rapat aman-aman saja dengan pengukuran. Kalau ke lapangan, ber­sitegang karena meng­ang­gap ada masalah. Kalau begitu, bagaimana kami bisa menyelesaikannya,” tegas Amasrul.

Terkait dengan Tanah Cadangan Pengganti (TCP) menurut Amasrul memang ada. Namun, pihaknya be­lum memahami sepenuh­nya, dengan adanya lembaga masyarakat di Kuranji yang menamakan diri TCP by pass . Pemko Padang me­nyambut baik karena bisa membantu Pemko dalam mencari TPC.

“Ada kabar yang saya dengar kalau TCP sudah ada yang dimiliki pejabat, ada yang membangun ru­mah. Saya minta kalau ada pejabat yang telah memiliki TCP itu akan kita usut tun­tas, dengan syarat tunjukkan di mana lokasinya dan siapa orangnya,” tegas Amasrul.

Di sepanjang by pass, jelas Masrul, ada 1.925 titik yang dibebaskan dan masih tersisa 70 titik lagi. Terkait dengan sertifikat sudah 26 sertifikat yang dikeluarkan melalui bantuan Pemko.(h/ows)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...