Harian Haluan

Harianhaluan.com

Laporkan Pengendara ke Sat Reskrim

Iptu Avani Dinilai Sewenang-wenang oleh PBHI Sumbar

Iptu Avani Dinilai Sewenang-wenang oleh PBHI Sumbar
 

Salah seorang pengen­dara, Joni Hermanto sempat adu mulut dengan jajaran Sat Lantas, termasuk de­ngan Kasat Lantas. Reka­man itu diunggah oleh Joni ke media sosial pada 28 Desember. Rekaman itu disukai sebanyak 21.400 lebih netizen dan dibagikan sebanyak 19.476 kali.

Setelah peristiwa itu, Iptu Avani melaporkan Joni ke Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Iptu Avani memberikan keterangan beserta barang bukti pere­kamannya saat pelaporan tersebut.

“Saya dalam menjalan­kan tugas sudah sesuai de­ngan prosedur. Saya sudah melaporkan pelaku ke Re­ser­se Polres Tanah Datar. Ini sudah menjadi resiko saya dalam menjalankan tugas. Dia merekamnya menggunakan handphone. Saya tahu ia mengeluarkan handphone itu, namun saya tidak sadar dia merekam. Saya juga meminta anggota saya untuk merekam perde­batan kami itu. Pelaku terse­but adalah orang yang per­nah merekam saat razia kendaraan bermotor oleh Sat Lantas Padang Panjang dan Kota Padang beberapa waktu lalu,” tutur Iptu Avani kepada Haluan, Rabu (30/12) di Satlantas Kam­puang Teleng, Batusangkar.

Setelah melaporkan ter­se­but, kata Iptu Avani, ia telah dimintai keterangan oleh jajaran Reskrim. “Saya sudah memberikan kete­rangan-keterangan terkait hal itu ke penyidik Reserse Polres Tanah Datar. Barang bukti berupa rekaman oleh anggota saya saat peristiwa itu juga telah saya serah­kan,” sebutnya.

Peristiwa itu bermula saat Sat Lantas Polres Tanah Datar menggelar razia ken­da­raan bermotor di ruas jalan provinsi, tepatnya di Pinciran Tujuah, sekitar lima ratus meter dari pasar Batusangkar arah Padang Panjang. Saat itu pelaku Jhoni Hermanto yang ber­do­misili di Bukittinggi ini, dihen­ti­kan oleh salah se­orang pol­wan dan dimintai su­rat-surat kelengkapan ken­­­da­ra­annya. Namun pe­la­ku ma­lah balik menanyakan Surat Perintah Tugas (SPT) kepa­da polisi.

Sementara itu, Perhim­punan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indone­sia (PBHI) Wilayah Sum­bar menilai, tindakan Kasat Lantas tersebut atas laporan dugaan tindakan Pidana tindak menuruti perintah petugas tersebut adalah per­bua­tan sewenang-wenang.

Erik Sepria, pengacara Publik PBHI Sumbar da­lam relis yang diterima Haluan, Rabu (30/12) me­nga­takan, laporan itu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena dalam proses pemeriksaan di lapa­ngan petugas tidak mampu menunjukan SPT sebagai legalitas seorang petugas dalam melaksanakan razia kendaraan bermotor.

“Kecuali pihak kepo­lisian sudah menunjukan SPT dan pengendara tidak menunjukan surat-surat kendaraanya dan melawan petugas saat melakukan razia, hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana karena telah melawan petu­gas dalam menjalani tugas di lapangan,” ujarnya.

Erik menuturkan, apa­bi­la polisi tidak dapat me­nun­jukan SPT dalam mela­ku­kan razia di lapangan, hal itu bertentangan dengan ke­tentuan Pasal 15 PP No­mor 80 tahun 2012. Pasal itu menyebutkan, kepoli­sian Negara Republik Indo­nesia atau Penyidik Pegawai Ne­ge­ri Sipil di Bidang Lalu Lin­tas Angkutan Jalan yang me­lakukan Pemeriksaan Ken­daraan Bermotor di Ja­lan secara berkala atau insi­dental atas dasar Ope­rasi Kepolisian dan/atau pe­nang­gulangan kejahatan wa­jib dilengkapi dengan SPT”.

“PBHI Wilayah Sumbar sa­ngat menyayangkan lapo­ran Kasat Lantas Polres Ba­tusangkar itu. Padahal, da­lam melakukan razia ken­­daraan bermotor, polisi ha­rus menjalankan per­a­turan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Ia menjelaskan, ada be­berapa hal yang harus diper­ha­tikan dalam melakukan razia. Pertama, polisi dalam melakukan Razia ken­da­raan bermotor sesuai de­ngan peraturan yang berla­ku, seperti memasang plang pemeriksaan, menunjukan SPT, dan lain-lain. Kedua,  petugas yang melakukan razia wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas lengkap, seperti nama, tanda-tanda khusus sebagai petugas peme­rik­saan dan perlengkapan pe­me­riksaan untuk razia pada malam hari selain harus memasang tanda peringatan yang ditunjukan adanya pe­me­riksaan, petugas diwa­jibkan untuk menyelakan lampu isyarat cahaya kuning terang supaya terlihat dari jauh. (h/fma/rel/dib)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...