Harian Haluan

Harianhaluan.com

Irman Hari Ini Berkunjung ke Sumbar

DPD RI Minta Dana Desa Utamakan Aspek Keadilan

DPD RI Minta Dana Desa Utamakan Aspek Keadilan
 

Hal itu disampaikan Ir­man Gusman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2015 di hadapan sekitar seratuS wartawan Parlemen di lobi Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (21/12). Terlihat ha­dir mendampingi Ketua DPD RI dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPD RI Irjen Pol Purn. Prof Dr Farouk Muhammad, Ketua Komite II DPD Pa­r­lin­dungan Purba, anggota DPD dapil DKI Jakarta A.M. Fatwa, Sekjen DPD RI Prof Dr Ir Sudarsono Hardjosukerto, dan sejumlah pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI.

Alokasi dana desa merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana mulai tahun 2015 ini pemerintah sudah menyalurkan dana desa ke semua desa di seluruh Indonesia. Meskipun realisasi dana desa disambut baik seluruh daerah, namun penya­lurannya pada tahun 2015 ini masih mengalami berbagai masa­lah, kendala, dan kerumitan. Termasuk juga masalah formula pembagian yang  kurang mem­perhatikan aspek keadilan dan pemerataan. Dalam APBN 2016 pemerintah akan meningkatkan alokasi dana desa menjadi Rp.47 triliun, naik dari Rp.20,7 triliun tahun 2015.

Menurut Irman Gusman, dalam pembagian dana desa 2015, DPD banyak menerima masukan dari daerah yang merasa dirugikan dalam alokasi dana desa. Di antaranya dari Komisi I DPRD Sumatera Barat yang menemui Ketua DPD RI pekan lalu. Delegasi DPRD Sumbar tersebut dipimpin Wakil Ketua Arkadius Dt. Intan Bano dan Ketua Komisi I Marlis, dan Ketua DPD RI didampingi Wa­kil Sekretaris Jenderal DPD RI Zul Evi Astar.

Irman mengakui, alokasi da­na desa berdasarkan PP No. 22/2015 memang terlihat tidakl adil.  Formula alokasi menurut PP tersebut, sebanyak 90 persen dari total dana desa dibagi secara rata. Dan hanya 10 persen yang dibagi berdasarkan formulasi jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis kabu­paten/kota.

Utamakan Aspek Keadilan

Berdasarkan masukan yang diterima DPD RI dari sejumlah daerah, formula yang berlaku sekarang menyebabkan alokasi dana desa perprovinsi dan kabu­pa­ten/kota tidak proporsional dan tidak adil. Hal ini akibat adanya perbedaan yang men­colok jumlah dan ukuran desa di berbagai provinsi, di mana pro­vinsi yang lebih besar dengan jumlah penduduk lebih banyak ternyata memiliki jumlah desa yang lebih sedikit.

Akibatnya, dengan formulasi yang berlaku sekarang, Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah lebih luas dan penduduk hampir 50 juta mendapatkan alokasi dana desa yang lebih kecil ke­timbang Provinsi Nangroe Aceh Daru­ssalam yang hanya berpen­duduk 5,1 juta jiwa. Demikian pula, Provinsi Sumatera Barat dengan penduduk 5,6 juta jiwa mendapat alokasi dana desa lebih kecil dibanding Provinsi Beng­kulu yang berpenduduk 2 juta jiwa dan luas wilayah hanya separuhnya.

Melihat kenyataan tersebut, kata Irman, untuk tahun 2016 DPD RI meminta pemerintah mengubah regulasi alokasi dana desa terutama dengan mengu­tamakan aspek keadilan dan pemerataan. Untuk itu, DPD menyarankan, agar formulasi yang ada sekarang dibalik, di mana 90 persen dana desa dibagi/dialokasikan dengan formula yang memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, ting­kat kemiskinan penduduk, dan kesulitan geografis masing-ma­sing desa atau kabupaten kota. Sedangkan 10 persen sisanya dibagi rata untuk semua desa.

Sebagai bahan acuan, menu­rut Irman, pemerintah sebenar­nya dapat menggunakan formula seperti yang digunakan dalam penetapan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan selama ini.

Kunjungan Kerja ke Sumatera Barat

Sementara itu Wakil Sekjen DPD RI Zul Evi Astar menga­takan Ketua DPD RI Irman Gusman yang baru saja kembali dari kunjungan kerja selama dua hari ke Kabupaten Tapanuli Tengah hari Minggu dan Senin kemarin, hari ini hingga Rabu besok akan melakukan kunju­ngan kerja ke Sumatera Barat.

Pada Selasa (23/12) 13.00 WIB di Hotel Bumi Minang (Padang), Irman Gusman mem­buka acara Anugerah Keter­bukaan Informasi. Selanjutnya pukul 15.00 WIB di Jl Purus III (Padang) meninjau rumah baca “Tanah Ombak” asuhan Yusrizal KW. Berikutnya pukul 16.00 WIB di Muara Penjalinan (Pa­dang), melihat Pembangkit Listrik Tenaga Laut Gelombang - Sistem Bandulan (PLYLG-SB).

Setelah itu 20.00 WIB di Hotel Grand Malindo (Buki­tinggi), Irman hadir pada dialog “Masa Depan Muhammadiyah di Sumatera Barat” bersama PWM/PDM/majelis/lembaga. Besok­nya, Rabu (23/12) pukul 10.00 WIB di Guguk Randah (Bukit­tinggi), Irman meresmikan rusu­nawa. (h/adv/rel)

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...