Cari Berita :Tanggal Bulan Tahun
Indeks Berita

Rabu,01 April 2015 - 19:53:07 WIB

Pemda Mesti Kaji Kasus Bunuh Diri

Kasus bunuh diri di Sumbar sepertinya dianggap angin lalu saja oleh banyak pihak. Dari data yang dicatat Haluan, pada tahun 2014 lalu, angkanya mencapai 16 kasus. Tahun ini, tiga bulan berjalan, sudah ada 9 kasus serupa. JAKARTA, HALUAN — Ang­gota DPR RI asal Sumbar, Refrizal meminta pemerintah daerah tak abai atas kasus bunuh diri yang kian marak. Jika memungkinkan peme­rintah membuat tim survei untuk mengkaji penyebabnya, sehingga dapat disimpulkan penyebab tingginya angka bunuh diri itu.

Rabu,01 April 2015 - 19:52:18 WIB

Suspect Difteri Capai 53 Pasien

PADANG, HALUAN — Jumlah pasien suspect difteri di Padang pada 2015 ini sudah mencapai 53 pasien. Dari jumlah sebanyak itu, data Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang mengungkapkan  empat pasien dinyatakan positif dan dua di antaranya meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan, tujuh pasien masih dalam perawatan di RS M Djamil. Hal itu diungkapkan oleh Kepala DKK Padang Eka Lusti ketika kepada Haluan, Rabu (1/4). Sebagai langkah antisipasi, langkah Outbreak Response On Inmunization (ORI) atau imunisasi massal yang akan dilakukan tiga tahap sudah sampai pada tahap ke dua (tahap II) dengan capaian 80,38%.

Rabu,01 April 2015 - 19:51:26 WIB

Dimenangkan PTUN, ARB di Atas Angin

JAKARTA, HALUAN — DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) mendapat angin segar. Hembusan angin segar itu datang dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie dan memerintahkan untuk menunda SK Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono sampai ada putusan pengadilan. “Mengabulkan permohonan penggugat,” kata Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti, yang me­nyidangkan perkara gugatan ARB, Rabu (1/4). Dalam sidang perdana itu hadir kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat (Menkumham) dan kuasa hukum tergugat intervensi (Agung Laksono).

Rabu,01 April 2015 - 19:49:34 WIB

Mantan Anggota Dewan Diperiksa KPK

DUGAAN SUAP APBD RIAU PEKANBARU, HALUAN — Penyidik Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi kembali me­meriksa empat mantan ang­gota DPRD Riau periode 2009-2014, Rabu (1/4). Sama dengan sebe­lum­nya, mereka dimintai kete­rangan terkait dugaan suap dalam pengesahan APBD Riau 2015. Keempat mantan anggota Dewan yang diperiksa di Kom­pleks Sekolah Kepolisian Ne­ga­ra (SPN) Pekanbaru terse­but adalah Azis Zainal, Robin P Hutagalung, Iwa Sirwani Bi­bra dan Ramli Sanur.

Rabu,01 April 2015 - 19:48:48 WIB

Dana Desa Dikucurkan Minggu Keempat April

PADANG, HALUAN – Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar memastikan pengu­curan dana desa yang sebelumya dijanjikan pemerintah pusat akan dilakukan pada minggu keempat  bulan April ini. Setiap desa nantinya akan mendapat kucuran dana desa Rp300 juta. Kepala BPM Sumbar, Syaf­rizal Ucok kepada Haluan Rabu (1/4) kemarin m­en­ga­takan, pada tahap pertahap ini setiap desa akan mendapat 40 persen dari dana desa yang dialokasikan. Dana ini baru akan disalurkan kepada nagari/desa pada minggu keempat bulan ini.

Rabu,01 April 2015 - 19:45:52 WIB

Menjual Batu Malin Kundang

Entah terinspirasi dari wabah demam batu akik yang se­dang menggila, ru­panya Pemko Padang ber­segera membenahi si Batu Malin Kundang, objek wisata legendaris yang mendunia itu. Seperti yang diberitakan harian ini Sabtu (14/3), Pemko Pa­dang melakukan pengerukan sedimen pasir dan material lainnya yang menutupi ‘badan’ si Malin Kundang. Langkah Pemko Padang yang merevitalisasi objek wi­sata yang terletak di Pantai Air Manis itu, patut mendapat apresiasi dari semua pihak, baik pemangku kepentingan yang terkait maupun ma­sya­rakat luas. Terlepas apakah hanya sekedar memanfaatkan momentum ataukah serius dan berkesinambungan, seti­daknya ini bisa menjadi lang­kah awal untuk berbenah.

Rabu,01 April 2015 - 19:45:14 WIB

Jokowi Bisa Bikin Rakyat Collapse

Salah satu yang belum ada dalam gagasan dan program pemerintahan Jokowi-JK adalah membuat peraturan tentang penyesuaian gaji puluhan juta karyawan/pegawai swasta baik sektor formal dan non formal menurut kondisi keekonomian dunia. Tapi mungkinkah hal aneh dan nyeleneh itu diberlakukan pemerintahan Jokowi-JK? Entahlah!, namun yang jelas di era kepemimpinan Jokowi-JK sederet keputusan aneh dan bahkan menyengsarakan rakyat sudah diberlakukannya. Di antara kebijakan aneh Jokowi-JK menurut mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie adalah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan harga minyak di pasar dunia. Kwik menganggap keputusan pemerintahan Jokowi-JK tersebut melanggar UUD 1945. Akibat penetapan harga BBM dalam negeri berdasarkan harga minyak di pasar dunia, harga BBM dalam negeri sering naik turun. Karena BBM merupakan sesuatu yang sangat vital, naik-turun harga tersebut menyebabkan ketidakstabilan terhadap perekonomian. Yang sangat merasakan  adalah masyarakat.

Rabu,01 April 2015 - 19:44:34 WIB

Jokowi Masih Kalah dari Megawati

JAKARTA, HALUAN — Peneliti CSIS, Philips J Vermonte mengungkapkan ada dinamika yang aneh di internal kader PDIP di daerah. Di satu sisi, kader menganggap Jokowi paling mampu membesarkan partai tapi di sisi lain Megawati masih dominan di posisi ketua umum. Dari 2.000 responden pim­pinan PDIP di 28 provinsi dan 467 DPC mayoritas masih memilih Megawati sebagai ketua umum. Yaitu 320 DPC  atau 68,5 persen, sedangkan Jokowi hanya memperoleh 76 DPC  atau 16,27 persen dan Puan Maharani 25 DPC.

Rabu,01 April 2015 - 19:44:00 WIB

Kenaikan BBM Agar Tak Ikuti Pasar

KETUA DPP PDIP ANDREAS PAREIRA JAKARTA, HALUAN — Ketua DPP PDIP Andreas Pareira meminta pemerintah untuk tidak mengikuti harga pasar dalam menaikkan dan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). “Jangan sampai kebijakan migas ini memberatkan. Rak­yat jadi korban, sementara pihak lain, yang diuntungkan,” kata Andreas usai diskusi Sensus CSIS, di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Rabu,01 April 2015 - 19:42:06 WIB

Pemerintah Dinilai Gegabah

BREDEL MEDIA ISLAM JAKARTA, HALUAN — Pe­merintahan Presiden Joko Wi­dodo (Jokowi) dinilai ge­gabah. Pemblokiran atau pem­bredelan media seperti yang dilakukan terhadap 22 situs Islam harus melalui ke­putusan pengadilan. Demikian diung­kapkan, Irjen­pol (Purn) An­ton Tabah, anggota Komisi Hukum MUI Pusat dan Pem­bina Per­him­pu­nan Jurnalis Muslim Indo­ne­sia (PJMI), dalam ketera­ngan­nya di Ja­karta, Rabu (1/4). “Tidak boleh membredel, memblokir atau mem­be­ra­ngus media semaunya sendiri. Saya heran, di era Jokowi hukum kok jadi demikian runyam. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa dia tidak tahu, bahwa membredel media seka­rang sudah dilarang UU?,” tandas Anton Tabah.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM