Ombudsman Sampaikan Gagasan  "Model Sekolah Antipungli"


Rabu,11 Oktober 2017 - 10:53:21 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Ombudsman Sampaikan Gagasan  Ilustasi/Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM--Lembaga Negara Pengawas Layanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sampaikan gagasan terkait model sekolah antipungli terhadap Dinas Pendidikan Kota Padang.

Gasan tersebut disampaikan dalam rangka rapat koordinasi percepatan penyelesaian laporan, Selasa (10/10) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang. Dalam kesempatan tersebut hadir Kadisdik Barlius, Kabid Pendidikan Dasar Ramson.

"Salah satu gagasan yang Ombudsman sampaikan adalah, perlunya sebuah roap map sekolah antipungli, salah satu wujudnya adalah perlunya model atau rujukan sekolah anti pungli di Padang" Kata Adel Wahidi Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Model ini dimaksudkan, bukan karena yang lain tidak antipungli.

“Data kami menunjukkan dibanding tahun 2014, sudah banyak perbaikan yang dilakukan yang oleh Dinas Pendidikan terkait pendanaan pendidikan atau mencegah pung lini, misalnya, Ombudsman tidak menemukan pungli terkait Penerimaan Siswa Baru (PPDB) SDN dan SMPN,” kata Adel.

Data laporan yang masuk ke Ombudsman tahun 2017 juga menunjukkan bahwa, dari 7 laporan hanya 3 saja yang diduga terkategori pungli. Dan semua sekolah di Padang sudah mendeklarasikan antipungli.

Hanya saja Ombudsman menemukan masih banyak kepala sekolah yang ragu, dan bertanya-tanya sebenarnya anti atau bebas pungli itu seperti apa?

Lebih teknis lagi, Kepala Sekolah masih belum bisa membedakan mana yang pungutan, yang dilarang di satuan pendidikan dasar dan sumbangan yang dibolehkan itu.

Masyarakat juga ada yang belum paham, pemangku kepentingan lainnya, seperti komite juga yang masih belum mengetahui dengan baik.

Karenanya jangan salah, pungli juga dapat terjadi karena dorongan dari komite sekolah, kendatipun kepala sekolah sudah menolak.

Kami mengucapkan terima kasih, gagasan ini sambut baik oleh Kadisdik,” katanya.

Ada beberapa indikator terkait sekolah antipungli itu, misalnya transparansi dana bos, kebenaran prosedur penyusunan anggaran dan kegiatan sekolah. Partisipasi dan layanan aduan masyarakat.

Selanjutnya, indikator indikator akan dirumuskan bersama sama oleh Ombudsman dan Disdik Kota Padang. (rel)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM