AHLI TENTANG PERUSAKAN KARANG SUWARNADWIPA

Logika Hukum: Semestinya Tanggung Jawab Perusahaan


Rabu,11 Oktober 2017 - 10:50:45 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Logika Hukum: Semestinya Tanggung Jawab Perusahaan AHLI--Guru Besar Hukum Pidana Unand Prof. Elwi Danil, menjadi ahli dalam sidang lanjutan perusakan terumbu karang di kawasan Suwarnadwipa, Selasa (10/10). Juli Ishaq

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pertanggungjawaban atas sebuah tindakan pidana yang dilakukan atas nama perusahaan, harus melihat apakah tindakan yang dilakukan itu menguntungkan perusahaan atau tidak. Jika menguntungkan perusahaan, maka perusahaan adalah pihak yang lebih tepat untuk bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas (Unand) Profesor Elwi Danil, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perusakan dan pengambilan terumbu karang dengan terdakwa Direktur Utama PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri Irawan Gea, Selasa (10/10), di Pengadilan Negeri (PN) Padang.

Dalam teori pertanggungjawaban korporasi, jelas Elwi, hal pertama yang patut dilihat adalah, apakah tindakan tersebut terjadi di luar atau di dalam lingkungan operasional korporasi bersangkutan. Jika berada di luar, jelas itu bukan tindak kejahatan sebuah korporasi.

"Kemudian, tindakan itu apakah menimbulkan keuntungan bagi korporasi atau tidak. Kalau nyatanya menguntungkan, maka ada tiga jenis pertanggungjawaban yang bisa diterapkan," katanya menjawab Mendrofa selaku pengacara terdakwa.

Tiga jenis penerapan itu antara lain, pertama, tindakan dilakukan perusahaan dengan pengurus perusahaan yang bertanggung jawab. Kedua, tindakan dilakukan perusahaan dengan pengurus serta perusahaan yang bertanggung jawab. Ketiga, tindakan dilakukan perusahaan dengan tanggung jawab pada perusahaan itu sendiri.

Perihal aturan apa yang diterapkan oleh sebuah perusahaan saat tindakan itu menimbulkan konsekuensi hukum pidana, Elwi menilai hal itu biasanya telah dijelaskan dalam anggaran rumah tangga perusahaan bersangkutan.

Dengan catatan, perusahaan tersebut memang terkelola dengan baik, dengan rutinitas rapat bulanan dan rapat tahunan yang terus diselenggarakan.

"Menurut pandangan saya, selama tindakan itu menguntungkan korporasi, maka korporasi itu yang bertanggung jawab secara hukum. Dan korporasi hanya bisa dijatuhi pidana denda. Namun, jika nyatanya perusahaan tak terkelola dengan baik, sehingga dalam satu tindakan hanya sebagian pengurus yang dimintai pertanggungjawaban, ini keliru. Sebab, seharusnya seluruh direksi hingga komisaris harus bertanggung jawab. Karena tindakan atas nama perusahaan, segogyanya diketahui oleh seluruh jajaran direksi dan komisaris," jelasnya lagi.

Mengenai perusakan dan pengambilan terumbu karang di kawasan Suwarnadwipa, dengan tersangka Irawan Gea selaku Dirut PT Suwarnadwipa, Elwi Danil menilai penerapan Pasal 86 ayat (1), Juncto (Jo) pasal 12 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup tepat.

Ia menilai, Pasal 73 ayat 1 huruf a tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih pas untuk diterapkan dalam kasus ini, yang mengatur secara khusus tindakan pengambilan terumbu karang.


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
Baca Juga Topik #Nasib Mandeh
Kawasan Mandeh, Bupati Pessel Instruksikan Pemberhentian Pembangunan Bupati Pessel: Mereka Anggap Mandeh Negeri Tidak Bertuan, Saya Akan Usut Tuntas Pelakunya Manfaatkan Karpet, Enam Napi Lapas Pariaman Kabur Perusak Mandeh Orang Penting Sumbar Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh Alat Berat di Lokasi Pengrusakan Mandeh “Menghilang” Jadi Ledekan Bule, Bikin Resah Warga Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri Wagub Minta Semua Pihak Duduk Bersama, Kasus Mandeh Rugikan Sumbar Kawasan Mandeh Diblokir Sementara Ketua TPF PMP : Saya Sudah Ramal Masalah Besar Akan Terjadi Di Mandeh Terkait Kasus Mandeh, Semua Pihak Diminta Menahan Diri Tim KLH Sudah di Mandeh, Kumpulkan Data dan Cari Tahu Pelaku Perusakan Lima Objek Strategis Mandeh Rusak Tim Investigasi Polda Sumbar di Mandeh, Ditreskrimsus: di Negara Ini Tidak Ada yang Kebal Hukum DLH Pessel: Sudah Dilarang, Perusakan Mandeh Masih Berlanjut Gawat! Pengelola Pulau Suwarnadwipa Ambil Karang Untuk Bangun Penginapan Menteri Susi Geram! Karang Dijadikan Bahan Bangunan di Pulau Suwarnadwipa Pulau Suwarnadwipa Belum Kantongi Izin Kasus Mandeh Masuk Ranah Hukum, Bupati Pessel Diperiksa Polda Sumbar Walnag Hingga Bupati Diperiksa Polda Komisi IV DPRD Sumbar Desak Provinsi Siapkan RDTR Mandeh Bupati Pessel: Pejabat Melanggar Hukum Biasanya Hukuman Lebih Tinggi Didampingi Pejabat Kementerian LHK, Anggota DPR Tinjau Kerusakan Mandeh Mulyadi: Kami Akan Melakukan Upaya Pemulihan Terhadap Sejumlah Kerusakan Di Mandeh. Dugaan Perusakan Terumbu Karang, Direktur Suwarnadwipa sebagai Tersangka Jadi Tersangka Perusakan Terumbu Karang, Direktur Suwarnadwipa Ditahan Kepala DKP Sumbar: Pengelola Suwarnadwipa Ambil Karang Hidup untuk Dinding Resort DPRD Gandeng Instansi Terkait Awasi Pulau Bangun Resort Dengan Terumbu Karang, Dirut Suwarnadwipa Mulai Disidang Sidang Perusakan Terumbu Karang di Kawasan Wisata Suwarnadwipa, PH Terdakwa Sebut Dakwaan JPU Kabur Eksepsi Eks Dirut Suwarnadwipa Ditolak Suwarnadwipa Pakai Terumbu Karang hingga 15 Kubik Wakil Bupati Pessel Jadi Tersangka Kasus Mandeh Tim Dirjen Gakkum Kementerian LHK Sempat Dihadang Preman Bersenjata di Kawasan Mandeh Kasus Mandeh Dikoordinasikan ke Kejagung Kasus Suwarnadwipa, Irawan Gea Sebut Nama Hendri Long Dalam Sidang Perusakan Karang

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM