Polda Sumbar Mulai Proses Hukum UN Swissindo


Jumat,18 Agustus 2017 - 09:41:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Polda Sumbar Mulai Proses Hukum UN Swissindo Sekitar delapan orang dari UN Swissindo mendatangi Makodim 0312/Padang dan meminta pendapat dari petinggi Makodim terkait dengan keberadaan organisasi tersebut, Jumat (11/8) malam sekitar pukul 19.00 WIB. MUHAMMAD AIDIL.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar mulai melakukan penyelidikan kegiatan lembaga United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo), yang katanya mau membagikan uang belasan juta. Data-data awal dikumpulkan polisi.

Direskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta mengungkapkan, proses hukum sudah dilakukan terkait kegiatan UN Swissindo yang dengan terang disebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai kegiatan ilegal. “Sekarang dalam proses. Masih kategori penyelidikan," terang Margiyanta, Kamis (17/8).  

Kombes Pol Margiyanta mewanti-wanti masyarakat terkait kegiatan UN Swissindo yang mengandung resiko. Masyarakat diminta untuk tidak mengikutinya atau melaporkan secara tertulis kepada petugas. "Kami pihak kepolisian akan proses hukum bila ada laporan yang merugikan baik pihak bank atau masyarakat. Kita paham kewajiban kita, kalau pinjam uang ya dikembalikan. Kalau dirugikan kami akan proses hukum. Saya harap masyarakat jangan mudah sekali untuk percaya, mudah terprovokasi dan mudah diberikan harapan. Lebih baik bertanya ke aparat, atau pihak perbankan," ucap

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat meminta aparat hukum menelusuri kegiatan yang dilakukan UN Swissindo. Jika terbukti melakukan penipuan terhadap masyarakat, tindakan tegas diminta diambil. "Pihak kepolisian dan kejaksaan harus segera mengusut, jangan memantau saja. Kan ada Polsek. Apalagi telah ada statmen dari OJK, kalau lembaga Swissindo ini ilegal. Terbukti bersalah, ambil tindakan tegas," kata Hidayat, Kamis (17/8).

Jika tak diusut, lanjut Hidayat, aktivitas UN Swissindo akan semakin meresahkan. Ujung-ujungnya masyarakat akan berada pada posisi yang dirugikan. Kalau fungsi Swissindo disebut mengembalikan aset negara yang merupakan warisan Sukarno, dalam pandangannya itu sama sekali tak masuk akal. Sebab tak ada satu lembagapun yang berhak memproses pengembalian aset pemerintah selain lembaga negara. Apalagi dalam melakukannya organisasi terkait meminta syarat- syarat tertentu dan memungut biaya administrasi dari masyarakat. “Polisi dan kejaksaan diminta turun tangan agar ada kepastian hukum untuk masyarakat,” tutur Hidayat.

Kemudian, untuk masyarakat, ia meminta agar jangan mudah tertipu. Masyarakat dihimbau tidak terpengaruh. Lihat dulu lembaga pembiyaan itu apa. "Tak masuk logika itu, kalau memang warisan Sukarno, pasti ada institusi resmi negara yang akan mengurus, apalagi negara dalam keadaan kekurangan uang seperti sekarang. Bohong belaka itu," ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar tersebut.

Hidayat juga mengimbau pada masyarakat yang mendapat tawaran bergabung dengan UN Swissindo atau lembaga yang lain dengan iming-iming uang serupa ini agar melapor dulu pada pemerintahan terendah yang terdekat. "Jika dilaporkan pada walinagari, akan tau data-data kita digunakan untuk apa. Untuk pemerintah daerah, agar melakukan kajian dan pantauan juga terhadap Swissindo Padang ini, sehingga tak ada lagi korban yang berjatuhan," ulasnya.


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM