SAKSI BPN SEBUT TANAH ADALAH EX-EIGENDOM VERPONDING

Permohonan Basko Penuhi Ketentuan UUPA


Jumat,11 Agustus 2017 - 11:21:46 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Permohonan Basko Penuhi Ketentuan UUPA EX EIGENDOM—Kepala Kantor Pertanahan Padang Z Zahrullah disaksikan hakim, jaksa dan penasehat hukum, menunjukkan dokumen yang menegaskan status tanah yang dimohonkan Basrizal Koto adalah ex-Eigendom Verponding 1650 di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (10/8). Huda Putra

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tiga orang saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 200, 201, dan 205 atas nama H. Basrizal Koto, berasal dari tanah bekas (ex)-Eigendom Verponding 1650.

Sehingga, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, BPN tidak memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan Basko pada 2010 tersebut.

Tambahan tiga saksi kembali dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (10/8), dalam sidang lanjutan dugaan pemalsuan surat, yang disangkakan kepada H. Basrizal Koto dalam proses pengajuan permohonan penerbitan sertifikat di atas tanah yang juga diklaim oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai aset KAI berdasarkan grondkaart 1888.

Dalam empat kali sidang sebelumnya, 18 saksi memberikan keterangan di depan majelis hakim. Dengan tambahan tiga saksi kemarin, sudah 21 orang  yang diperiksa dalam perkara ini. Selama persidangan, belum ada satu saksi fakta pun yang menyaksikan dan mengetahui adanya tindakan pemalsuan yang didakwakan kepada H Basrizal Koto.

Bahkan, saksi Z. Zahirullah, ASN BPN Kota Padang yang pada 2010 menjabat Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan (saat ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang) tegas-tegas menyebutkan, status tanah yang diajukan permohonannya oleh Basko merupakan tanah ex-Eigendom Verponding 1650, yang jelas batas sepadannya berdasarkan Buku Gambar Situasai (GS) 66 Tahun 1983 yang dimiliki oleh BPN.

“Sesuai aturan yang berlaku, pemohon datang dan membawa persyaratan berupa bukti penguasaan di atas lahan, alas hak, dan identitas. Tujuannya untuk mendapatkan surat ukur. Saat itu, kami cocokkan lokasi tanah yang dimohonkan dengan data GS 66. Ternyata lokasi itu memang sambungan ex-eigendom dalam GS 66, yang telah terbit sertifikat HGB nomor 4 di atasnya,” katanya.

Setelah adanya kecocokan antarberkas, dan jelas status tanah sebagai ex-eigendom, Zahirullah menyatakan bahwa pihaknya tidak berhak menolak permohonan yang diajukan. Sehingga, setelah dilakukan pembayaran oleh pemohon, maka dilakukan pengukuran ke lapangan oleh petugas BPN.

“Batas sepadannya jelas, di utara, selatan, dan timur itu berbatasan dengan Eigendom juga. Sedangkan di Barat berbatasan dengan tanah pemohon sendiri. Soal tanah itu berbatasan dengan rel kereta api, saya tahunya itu dari peta. Dan menurut GS 66, rel itu harusnya juga bagian ex-Eigendom. Bahkan, Batalyon 133 itu dulunya juga ex-Eigendom berdasarkan GS 66,” tambahnya.

Terkait klaim PT KAI yang menyebutkan bahwa tanah di atas rel dan 6 meter di kiri dan kanan dari as-rel sebagai aset PT KAI dengan dasar peta grondkaart 1888, Zahirullah mengaku tidak berwenang mempertanyakannya saat itu. Sebab, seksinya tidak mengurus sampai kepada hal itu.

“Itu bukan seksi saya lagi. Tugas seksi saya hanya menerbitkan surat ukur yang merujuk ke aturan yang berlaku. Kalau soal itu, tanya ke seksi hak tanah dan pendaftaran tanahnya. Kalau memang ada aturan enam meter itu di UU Perkeretaapian, Batalyon itu juga tidak sampai enam meter dari rel,” sambungnya.


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM