SK 24 CPNS GGD Solsel Ditandatangani


Rabu,19 Juli 2017 - 11:48:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi
SK 24 CPNS GGD Solsel Ditandatangani Bupati Solsel, Muzni Zakari ketika melakukan penandatanganan SK CPNS 24 orang GGD di Jakarta, Senin (17/7). IST

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) bagi 2.806 Guru Garis Depan dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017.

Penetapan ini tergolong ke dalam proses tahap I dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Menyusul, sebanyak 3.490 SK dan NIP CPNS akan diproses pada tahap II. 

Sumarna Surapranata, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, mengatakan Pemerintah menyiapkan program dengan menempatkan guru yang bertugas di daerah Terpencil, Terluar dan Terdepan (3T) melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Program GGD adalah untuk pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil, terluar dan terdepan yang mengalami kekurangan guru.

Simbolisasi peresmian, tujuh gubernur, dan 44 bupati menandatangani SK CPNS GGD, selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian masing-masing daerah.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Bupati Solsel, H.Muzni Zakaria untuk menandatangani SK CPNS GGD tersebut secara simbolis di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Senin (17/7) dimana Solsel mendapatkan 24 orang GGD yang siap bertugas di tempat yang telah ditentukan nanti. "Kita berharap dengan lulusnya GGD dapat membantu proses pendidikan di Solsel terutama untuk daerah daerah sulit dan terpencil dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan," katanya.

Solsel dalam program Kemedikbud RI ini mendapatkan 24 orang GGD yang lulus seleksi.

Pemrosesan penetapan NIP dan SK CPNS GGD tahap I ini turut dihadiri Badan Kepegawaian Negara (BKN), tujuh kantor Regional BKN, tujuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, dan 44 BKD Kabupaten.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengutarakan, guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang serta telah melalui sejumlah proses penguatan kepribadian dan jiwa nasionalisme pada saat mengajar di daerah 3T.

Kepala BKN juga berharap agar GGD harus profesional dan jangan minta pindah ke kota, karena penempatan GGD memang untuk daerah pelosok yang sangat membutuhkan pendidikan. (h/jef)

 

 

Editor: Rivo Septi Andries


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM