Menjadikan Nagari sebagai Lembaga Koperasi Syariah


Selasa,11 Juli 2017 - 10:41:52 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Menjadikan Nagari sebagai Lembaga Koperasi Syariah Ilustrasi. Haluan

Oleh: Mochtar Naim

 

Dalam mempersiapkan masa depan yang penuh tantangan, di mana kelompok konglomerat dan kapitalis asing lainnya makin menguasai ekonomi Indonesia di semua bidang dan lapisan usaha, dari hulu sampai ke muara, baik di darat, laut dan udara, waktunya kita sekarang secara ber Sumatera Barat dan ber Minang-minang, dan secara ber Indonesia secara keseluruhannya,mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan itu.
 
Kalau tidak kita akan kembali menjadi terjajah, seperti yang dialami oleh Filipina sekarang, di mana praktis di seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik dan sosial-budaya, berada di bawah kekuasaan konglomerat Cina dan asing lainnya. Contoh yang paling sempurna tentu saja adalah Singapura, dari sebuah kerajaan Melayu Temasek dulunya menjadi negara Singapore sekarang ini yang seluruhnya dikuasai oleh para migran Cina yang sekarang jadi warga negara utama Singapura.
 
Di Malaysia yang tadinya juga menjurus ke sana, untung ada Mahathir di awal 1970an yang memintasinya, sehingga Malaysia  terhindar dari pencaplokan para konglomerat yang juga ingin menguasai Malaysia seperti Singapura itu. Begitu juga Viet Nam, walau bersebelahan tapal batas dengan Tiong Kok, juga berhasil melepaskan diri dari genggaman dan penguasaan konglomerat negara tetangga Cina itu.

Waktunya kita sekarang juga meniru cara yang dilakukan di Jepang, Korea dan tak kurangnya Cina-Tiong Kok sendiri, untuk membenahi ekonomi negara di tingkat terendah, seperti Desa dan Nagari di Indonesia, yang dikelolakan secara bersama, khusus berbentuk Koperasi. Karena nilai lebih yang didapatkan melalui usaha bersama berbentuk koperasi di semua bidang usaha, walau tanpa mematikan usaha pribadi dan keluarga, ekonomi negara-negara Kuning itu terhindar dari penguasaan ekonomi kapitalis Barat yang mendunia sifatnya. Mereka bahkan sekarang telah berhasil mengambil alih penguasaan ekonomi dunia yang selama ini dikuasai oleh negara-negara kapitalis Barat, yang berpusat di Eropah dan Amerika.         

Khusus di Provinsi Sumatera Barat, yang sekarang sedang kita usahakan dan dipersiapkan untuk menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM), sesuai dengan bunyi Pasal 18 B UUD1945 yang memberi peluang kepada daerah-daerah yang memiliki kekhasan sosial budaya tersendiri untuk menjadi Daerah Khusus atau Istimewa, seperti yang telah diberikan kepada Aceh, Yogya, Papua dan DKI. Jika Pusat menyetujui, maka Sumbar akan menjadi Daerah Istimewa yang kelima, dari 34 Provinsi yang ada di NKRI ini.

Dengan kekhususan ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, terutama di bidang sosial-budaya, -- yang masyarakatnya memiliki sistem matrilineal yang terbesar, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi di seluruh dunia, di samping juga persenyawaan yang integral-sintetikal antara Adat dan Syarak yang dipuntal dalam premise ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) --, maka sesuai dengan itu, kita bangun sistem ekonomi kerakyatan di tingkat terbawah di Nagari yang berorientasi Koperasi Syariah.

Koperasi Syariah ini mencakup semua aspek kehidupan ekonomi, baik usaha industri di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, perdagangan dan pun jasa dan usaha teknik dan teknologi apapun. Pengelolaan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi sendirinya menyesuaikan diri dan mengacu kepada sistem ekonomi kerakyatan berbentuk koperasi syariah itu.

Dengan itu secara bersama kita hadapi tantangan dan penyusupan dari luar yang dilakukan oleh para konglomerat dan kapitalis asing lainnya yang cenderung memanfaatkan kelemahan yang ada dalam sistem pemerintahan kita sendiri.Kendati negara NKRI kita berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dsb, tetapi praktek pelaksanaannya di lapangan masih jauh panggang dari api.

Sistem administrasi pemerintahan kita masih berorientasi kepada budaya lama di zaman Majapahit dulu di mana kekuasaan ada di tangan para birokrat penguasa dan pejabat negara yang karenanya orientasinya bukanlah bottom up, tapi top down. Karenanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga meraja lela, baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sejauh ini Indonesia bahkan telah dicap oleh dunia sebagai negara yang termasuk terkorup di dunia.Kenyataan ini lalu dimanfaatkan oleh para konglomerat untuk menyuap dan bahkan bekerja-sama dengan para birokrat untuk tujuan yang saling menguntungkan.  


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM