Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan


Jumat,07 Juli 2017 - 11:14:47 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan Aksi warga Stasiun, Kota Bukittinggi

BUKITTINGGI, HALUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengeluarkan surat permohonan kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar, Kamis (6/7) untuk dapat melakukan penundaan Surat Pemberitahuan 3 (SP3) yang direncanakan akan dikeluarkan oleh pihak PT KAI dalam bulan Juli ini.

Surat permohonan penundaan SP3 yang dikeluarkan itu, dilakukan setelah melalui mediasi yang alot dengan perwakilan warga Stasiun setelah menggelar aksi demonstrasi sebelumnya. Dalam aksi tersebut, setidaknya 500 massa warga Stasiun Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang mendatangi gedung DPRD Bukittinggi. Mereka menentang rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ingin mengosongkan lahan  seluas 4,1 hektare yang ditempati warga di kawasan Stasiun.

Surat permohonan penundaan SP 3 itu sendiri ditandatangani oleh pimpinan dewan setempat, mulai dari Ketua DPRD Beny Yusrial, Wakil Ketua Trismon, Wakil Ketua Yontrimansyah, Ketua Komisi I M. Nur Idris, Ketua Komisi II Asril dan Ketua Komisi III Rusdi Nurman.

“Surat penundaan yang kami tandatangani itu meminta kepada pihak PT KAI untuk dapat menunda mengeluarkan SP3 kepada warga yang dikhawatirkan akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Sebab sebelumnya warga telah menerima SP 1 dan SP 2 dari pihak PT KAI,” ujar Beny.

Menurut Beny, surat penundaan yang diajukan kepada PT KAI itu sebagai bentuk aspirasi kita bersama warga dalam rangka mencarikan solusi, sehingga nantinya tercapai  solusi yang tepat antara warga dengan pihak PT KAI. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kami juga merekomendasikan kepada Pemko Bukittinggi untuk dapat duduk bersama dengan  warga dan pihak PT KAI untuk mencarikan solusi yang terbaik. Sehingga tidak ada lagi gejolak di tengah tengah warga terkait dengan rencana reaktivasi kereta api di Bukittinggi,” terang Beny.

Aksi damai yang diikuti sekitar 500 orang warga ini, dilakukan sekitar pukul 10.30 Wib yang diawali dengan aksi longmarch dari stasiun menuju Gedung DPRD Bukittinggi dengan membawa keranda warna putih yang di depannya dipajang foto Walikota Ramlan Nurmatias dengan mulut ditempel dengan Isolasi hitam (Lakban hitam). (h/tot)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Minggu,02 Juli 2017 - 14:01:57 WIB

    Soal Rata-rata Pendidikan, Wabup Sebut Guru Enggan ke Daerah 3 T

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN -- Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan masih banyak anak yang putus sekolah dan guru yang enggan bertugas di daerah terisolir atau jauh dari pusat keramaian. Hal ini dikarenakan lamba.
  • Senin,17 April 2017 - 11:21:38 WIB

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh PESSEL, HALUAN -- Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra menyayangkan perusakan di Mandeh. Menurut Dedi, kawasan Mandeh semestinya dijaga agar tetap asri, bukan malah dirusak, dengan membabat hutannya. “Mandeh itu simbol ke.
  • Rabu,22 Februari 2017 - 10:43:33 WIB

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan PADANG, HALUAN – Babak baru kasus sampah medis Pantai Tan Sridano di Kenagarian Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dimulai. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dikabarkan akan ikut turun tanga.
  • Selasa,07 Februari 2017 - 13:25:34 WIB

    Soal Sampah Medis, Penegak Hukum Jangan Diam

    Soal Sampah Medis, Penegak Hukum Jangan Diam PADANG, HALUAN – Pengamat lingkungan hidup, Khalid Syaifullah, menilai perlu keseriusan pemerintah dan penegak hukum dalam mengusut kasus sampah medis atau sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang ditemukan di Pantai Ta.
  • Minggu,08 Januari 2017 - 08:08:29 WIB

    Soal Distributor Pupuk di Pasbar, Ini Jawaban PT PIM

    PASBAR, HALUAN -- Kepala Wilayah Sumbar PT PIM, Edi menanggapi keluhan yang muncul di Pasaman Barat soal penunjukkan distributor pupuk di wilayah tersebut. Ia mengakui sudah menerima surat rekomendasi Bupati Pasaman Barat soa.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM