Terkendala Lahan, Rehab Jalan Padang Aro Dialihkan


Rabu,14 Juni 2017 - 10:52:16 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Terkendala Lahan, Rehab Jalan Padang Aro Dialihkan

SOLOK SELATAN, HALUAN – Proses pembebasan lahan untuk jalan Provinsi di Durian Tarung, Lubuk Gadang, Sangir Solok Selatan (Solsel) tak kunjung tuntas. Akibatnya, alokasi dana sebesar Rp6 miliar untuk tahun 2017 untuk kelanjutan peningkatan jalan Padang Aro-Lubuk Malako yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan jalan di lokasi ini terpaksa dialihkan kembali ke lokasi lain.   

"Sudah empat kali dialokasikan untuk peningkatan ruas jalan provinsi dari Padang Aro menuju Lubuk Malako. Seharusnya, jika pembebasan lahan yang di Durian Tarung itu tuntas, tahun ini bisa diperbaiki. Namun, akibat belum adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan Pemkab Solsel, anggaran yang ada terpaksa harus dialihkan ke lokasi Bukit Manggiu," kata anggota DPRD Sumbar yang berasal dari Solsel, Irwan Afriadi pada Haluan, Selasa (13/6).

Ia menambahkan, sejak 2014 hingga 2017, alokasi perbaikan ruas jalan provinsi di Durian Tarung dialihkan. "Untuk pengalihan ke Bukit Manggiu sudah tiga kali dan sekali dialihkan ke ruas jalan di Lubuk Malako," katanya.

Secara prinsip, sebutnya, memang tidak ada aturan yang mengaturnya. Pihak provinsi tidak ingin pengerjaan yang berulang. "Memang banyak yang berpendapat jika pengerjaan dapat dilakukan sesuai dengan ruas jalan yang telah dibebaskan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pihak provinsi ingin ruas jalan tersebut dikerjakan sekaligus. Sehingga diharapkan kerja sama antara pemilik lahan dengan Pemkab Solsel untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pembangunan," jelasnya.

Apalagi ruas tersebut terletak di pusat kabupaten, hendaknya bisa diselesaikan dengan baik tanpa mengemukakan ego masing-masing. 

Terpisah, anggota DPRD Sumbar asal Solsel, Zigo Rolanda menyebut, sebagai wakil rakyat, pihaknya sudah memperjuangkan alokasi untuk peningkatan ruas jalan ini. Pihak provinsi bertugas untuk melakukan pengerjaan, dan pihak Pemkab Solsel mengupayakan pembebasan lahan serta membuatkan drainase.

"Saya sudah mencoba berbicara teknis dengan Dinas PU Provinsi Sumbar agar bisa melakukan pengaspalan di ruas jalan sepanjang lebih kurang 600 meter yang rusak tersebut. Tapi mereka tidak berani, karena takut menjadi temuan. Mereka juga meminta agar dibuatkan dahulu drainase. Karena, jika tidak ada drainase, otomatis air akan menggenangi jalan dan berimbas pada kerusakan,” tandasnya.

Menurutnya, satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mediasi pembebasan lahan dengan pemilik lahan. "Sudah pernah juga saya coba juga lakukan pembicaraan dengan pemilik lahan. Pada prinsipnya sembilan pemilik lahan itu, mereka setuju. Namun tinggal bagaimana kita lakukan pendekatan,"katanya.

Ia berharap, adanya kerjasama antara Pemkab Solsel dengan pemilik lahan sehingga terwujud upaya pembebasan lahan. "Perkiraan saya, masyarakat itu tidak ingin berbelit-belit. Artinya, mereka ingin ganti rugi lahan dilakukan secara langsung. Pasalnya, mereka mau jika urusan terkait uang ganti rugi ini akan menuai polemik dikemudian hari," ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Solsel, Jon Kapi mengatakan, dalam tahun 2017 ini telah dianggarkan dari APBD Solsel sebesar Rp1 miliar untuk perbaikan dan pembangunan drainase. "Mulai dari SDN 6 Durian Tarung sampai Simpang empat Padang Aro. Kemudian untuk daerah menuju Lubuk Gadang akan dilakukan perbaikan drainase. Kita akan perbaiki dan gali kembali drainase yang tertimbun tanah itu. Tetapi, tidak untuk semua sebab belum terakomodir dengan anggaran itu. Secara, bertahap kita benahi," tuturnya. 

Terpisah, Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman mengatakan, sesuai aturan yang ada, upaya negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan harus memakai jasa konsultan.

“Kebetulan setelah konsultan turun, pemilik lahan tidak menyetujui harga yang ditawarkan. Kitapun tentu tidak ingin harga pembebasan melebihi harga sesuai ketentuan konsultan atau mengambil resiko. Pemilik lahan menginginkan disamakan dengan harga yang lama sebelum ada aturan menggunakan konsultan yang cenderung lebih tinggi, tentu tidak bisa," ucapnya.

Upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan dengan para pemilik lahan oleh pihak Pemkab Solsel. "Saya sudah lakukan pendekatan secara personal tapi belum berhasil. Untuk harga saya tidak bisa juga intervensi sebab berisiko, dan harga juga sudah ditentukan oleh pihak konsultan yang ditunjuk pihak dinas terkait di provinsi," tutupnya. (h/jef)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin,13 Maret 2017 - 20:50:19 WIB

    Terkendala PP No 48 Tahun 2015, Hasil Tes Guru Kontrak di Pessel Ditunda.

    Terkendala PP No 48 Tahun 2015, Hasil Tes Guru Kontrak di Pessel Ditunda. PAINAN, HALUAN - Pengumuman hasil test penerimaan guru kontrak di kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), tersendat oleh Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005, tentang penerimaan pegawai. Terkait hal itu, dalam waktu deka.
  • Rabu,21 Desember 2016 - 00:12:56 WIB
    KONSERVASI PENYU

    Kewenangan Dialihkan, Kegiatan Terkendala

    PARIAMAN, HALUAN­ — ­­­Inkubasi telur penyu di Konservasi Penyu Kota Pariaman kini kosong. Kegiatan tidak dapat dilakukan karena peme­rintah kota tidak lagi menganggarkan biaya untuk memberi donasi kepada masya­rakat .
  • Senin,15 Agustus 2016 - 05:08:43 WIB

    Pengelolaan SDA Masih Terkendala Izin

    SOLSEL, HALUAN — Pemerintah Solok Selatan (Solsel) kesulitan maksimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor energi dan pertambangan karena rumitnya birokrasi terkait pengurusan izin. “Kita inginkan SDA yang dimilik.
  • Kamis,28 Juli 2016 - 03:44:51 WIB
    BERADA DI BADAN JALAN NASIONAL

    Perbaikan Pipa PDAM Terkendala

    BUKITTINGGI, HALUAN — Upaya perbaikan pipa PDAM Kota Bukittinggi yang didanai oleh Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU mengalami sedikit kendala. Hal ini sekaitan dengan letak pipa yang berada di badan jalan nasiona.
  • Rabu,13 April 2016 - 02:30:18 WIB

    UNBK Pariaman Terkendala Komputer

    PARIAMAN, HALUAN — Un­tuk Ujian Nasional Ber­basis Komputer (UNBK) ta­hun 2017, tiap sekolah harus punya kom­puter paling tidak 30% dari jumlah siswa kelas XII. Smen­tara kondisi sekolah yang punya komputer, masih bera.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM