Pemekaran Agam Dapat Dukungan


Selasa,13 Juni 2017 - 10:18:03 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN - Wacana pemekaran Kabupaten Agam mendapat sambutan baik dari segenap masyarakat. Dukungan tak hanya dari kalangan pemuka adat, kalangan DPRD Agam, Pemkab Agam, tapi juga dari anggota DPRD Provinsi Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Agam. Bahkan masyarakat di tiga nagari di Agam, juga sudah menyiapkan lahan sebagai bukti kesiapannya menjadi pusat pemerintahan kabupaten baru nantinya.

Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Agam-Bukittinggi, Aristo Munandar mengatakan Kabupaten Agam adalah satu dari dua kabupaten di luar Kota Padang yang padat penduduknya. Karena itu, Agam memang layak dimekarkan. Selain Agam, kabupaten lain yang masuk padat penduduknya adalah Pesisir Selatan.
Menurut Aristo, keinginan untuk melakukan pemekaran baik dari Pemerintahan Agam maupun masyarakat sudah sejak lama ada. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih dimudahkan mendapat pelayanan atau mengurus urusan administrasi.

Saat ini dengan wilayah yang cukup luas masyarakat Agam terbilang sulit mengurus surat menyurat ke kantor pemerintahan. Penyebabnya jarak tempuh yang tidaklah sebentar. Kemudian ketika urusan administrasi yang diurus tak selesai selama satu hari, bukan tak mungkin masyarakat harus kembali lagi. Hal ini tentu membuat mereka letih dan tambah menyita waktu selain biaya tentunya.

Guna mempermudah pelayanan pada masyarakat ini juga, jelas Aristo, sebelumnya pemerintah pusat pernah mencoba mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi. Dalam PP disebutkan sebahagian wilayah Agam akan digabung dengan Bukitinggi. Jika dilaksanakan PP itu membuat tiga kecamatan di Agam wilayah timur terpecah. Karena membuat wilayah Agam terpisah-pisah, karena itu pada umumnya masyarakat di sana menolak keberadaan PP 84 tahun 1999 ini.

"Jika masyarakat setuju, PP 84 ini sudah sejak lama bisa jalan. Namun karena ada penolakan dari sebagian masyarakat, belum bisa terlaksana. Sekarang muncul wacana pemekaran, jika memang memungkinkan kita mendukung wacana ini terwujud," tegas Aristo.

Mantan Bupati Agam ini menambahkan, saat daerah setempat dengan didukung pemerintah provinsi memiliki keseriusan agar Kabupaten Agam ingin dimekarkan, segala persyaratan harus dipenuhi dari sekarang.

Termasuk menyediakan lahan serta perencanaan dimana ibu kota dari kabupaten yang akan dimekarkan diletakkan. Kajian-kajian tadi dinilai harus dilakukan.
"Kalau bupati dan DPRD Agam sudah setuju, kemudian juga disepakati oleh gubernur. Mudah-mudahan keinginan untuk pemekaran ini bisa segera terwujud. Sebab ini akan membawa kemudahan di tengah masyarakat," tegas Aristo.

Anggota DPRD Sumbar Asal Dapil Agam-Bukittinggi yang lain, Nofrizon mengaku turut setuju dengan wacana pemekaran Kabupaten Agam. "Sekarang tinggal lagi bagaimana kita mendorong ke pemerintah pusat agar ini dipercepat," kata Nofrizon.

Agar tidak kewalahan dengan pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur, sebelum wacana pemekaran tadi disetujui, Nofrizon mengimbau segala sesuatunya memang dipersiapkan dari sekarang.

"Harus dipersiapkan dari sekarang. Kita tak ingin seperti kasus pemekaran di Ranah Indo Jalito, dimana hingga sekarang tak kunjung tuntas. Jika sudah disiapkan jauh hari, pusat juga tak akan ragu-ragu mengucurkan anggaran," kata Nofrizon.

Mengenai PP 84 yang tak kunjung jalan, disebutkan Nofrizon, aturan itu ditolak karena perluasan Kota Buktittinggi seperti yang diatur dalam PP membuat Agam Timur terpecah-pecah. Sebahagian masuk dalam wilayah Bukittinggi yang ingin diluaskan, sebahagian tidak.

Wacana pemekaran Agam menjadi Kabupaten Agam Barat dan Kabupaten Agam Timur kembali mengemuka saat safari Ramadan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dapil Sumbar, Leonardy Harmaini di Masjid Nurul Falah, Pasia Laweh, Agam, Sabtu (10/6). Bahkan Leonardy berjanji akan mengawal rencana pemekaran Agam ini hingga ke pemerintah pusat. Apalagi sesuai syarat pemekaran, tak lagi ada masalah. Ditambah dukungan masyarakat pun cukup kuat. Selain itu, pemekaran daerah juga ber­dampak pada percepatan pela­yanan masyarakat.

Tak jauh berbeda, Ketua DPRD Agam, Marga Indra menilai pemekaran Agam sudah sangat dibutuhkan. Wilayahnya yang cukup luas dengan 16 kecamatan, membuat pembangunan bergerak belum terlalu optimal.

"DPRD Agam sudah sejak jauh-jauh hari mengupayakan Pemekaran Kabupaten Agam. Sebelum adanya tim yang ada sekarang. Sejak awalnya cuma isu dan wacana, dewan terus melakukan konsolidasi untuk itu," kata Marga Indra, Senin (12/6).

Ia mengatakan, salah satu syarat utama dalam pemekaran adalah adanya persetujuan pemerintah daerah dan dewan. “Kalau dulu hanya dewan saja yang mungkin gigih, namun sekarang sudah didukung oleh pemerintah daerah. Kalau masyarakat secara umum tidak ada penolakan dalam pemekaran ini, sebaliknya dukungan terus mengalir,” ungkap Marga Indra.

Meski demikian, lanjut Marga, dalam pemekaran sebuah daerah tentu tidak putus hanya di sini. Banyak prosedur yang mesti dilalui, apalagi sekarang moratorium pemekaran daerah masih belum dicabut pusat. Apapun keadaannya, pada tingkat pusat, jika memang ada keinginan dalam pemekaran itu seluruh elemen yang ada harus menyiapkan.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Agam Feri Adrianto, mengatakan, upaya pemekaran Agam sudah mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Persyaratan dasar seperti batas wilayah, antara lain dengan Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, dan Pasaman juga sudah klir dan sudah ada permendagrinya.
Ia mengaku dewan juga telah melakukan konsultasi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, yang juga patut mengembirakan sudah ada sejumlah lokasi yang bersedia dijadikan untuk ibu kota kabupaten yang baru.

Adapun wilayah yang siap dijadikan ibukota kabupaten baru, antara lain Kecamatan Tilatang Kamang di Kenagarian Koto Tangah, selanjutnya di Balingka Kecamatan IV Koto, kemudian di Palupuah Kecamatan Palupuah. Untuk lokasi Balingka, Kecamatan IV Koto masyarakat sangat mendukung, bahkan sudah ada disediakan lebih kurang tanah 39 hektar.

Sekretaris LKAAM Agam, N Dt Asalabiah, mengatakan pemekaran juga patut memperhatikan secara adat dan kultural. Namun secara prinsip adat, Luak Agam hampir sama, karena adat Agam merupakan satu tatanan, tetapi pada beberapa sisi tidak dipungkiri adanya perbedaan.
"Rencana pemekaran perlu memperhatikan tatanan masyarakat Agam dan juga tatanan adat serta kultur yang ada. Sehingga keberadaan adat serta tatanan yang ada tetap utuh," jelasnya. (h/yat/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,04 Juli 2017 - 11:08:27 WIB

    Panitia Pemekaran Pasbar Utara Terbentuk

    Panitia Pemekaran Pasbar Utara Terbentuk PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Ratusan masyarakat dari setiap kecamatan se-Pasaman Barat Bagian Utara, hadiri sekaligus mengikuti pembentukan struktur pengurus panitia persiapan pemekaran Kabupaten Pasaman Barat bagian utara (Pas.
  • Minggu,18 Juni 2017 - 20:23:04 WIB

    Legislator Respon Positif Rencana Pemekaran Agam

    Legislator Respon Positif Rencana Pemekaran Agam AGAM,HARIANHALUAN.COM-- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI ) Mulyadi merespon rencana pemekaran Kabupaten Agam dengan positif. Jika itu dirasa baik, dan sudah dinilai layak, maka ada baiknya pihak pihak yang memiliki kew.
  • Senin,12 Juni 2017 - 09:40:32 WIB

    Pemekaran Agam Jadi Perhatian Anggota DPD

    Pemekaran Agam Jadi Perhatian Anggota DPD AGAM, HALUAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dapil Sumbar, Leonardy Harmaini berjanji akan mengawal rencana Pemekaran Kabupaten Agam menjadi Kabupaten Agam Barat dan Agam Timur. Apalagi sesuai syarat pemekaran, .
  • Senin,08 Mei 2017 - 11:08:02 WIB

    Rencana Pemekaran Agam Belum Tersosialisasi

    Rencana Pemekaran Agam Belum Tersosialisasi AGAM, HALUAN – Sosialisasi rencana pemekaran Kabupaten Agam perlu disebarluaskan, sehingga pembahasan tersebut tidak hanya pada tataran elit. Upaya ini hendaknya juga dipahami oleh seluruh elemen masyarakat sampai pada tata.
  • Kamis,13 Oktober 2016 - 01:31:54 WIB

    Dua Nagari Serahkan Berkas Pemekaran

    Dua Nagari Serahkan  Berkas Pemekaran Pasbar, Haluan — Dua dari tiga nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) telah me­nyerahkan berkas pro­posal penataan nagari/pemekaran nagari ke pemerintah ke­camatan setempat..

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM