Di Payakumbuh, Tarif Parkir Tak Sesuai Perda Dikeluhkan


Senin,12 Juni 2017 - 00:10:12 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PAYAKUMBUH, HALUAN – Sejumlah pengunjung di Pasar Payakumbuh mengeluhkan pemungutan uang parkir yang tak sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam Perda nomor 19 tahun 2011 tentang Restribusi Parkir. Selisih tarif yang dipungut juru parkir sekitar Rp1.000.

Dalam Perda, ditetapkan untuk tarif parkir roda dua sebesar Rp1.000, kendaraan roda empat, Rp2.000, kendaraan roda enam, Rp2.500. Sedangkan untuk bus sebesar Rp3.000 untuk sekali parkir. Tapi nyatanya, di lapangan, biaya yang diminta lebih tinggi. Seperti di pusat kota, tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp2.000 untuk sekali parkir. Para pengunjung menggerutu dibuatnya. Mereka merasa dipalak.

"Sudah jelas diumumkan pada plang untuk tarif parkir sebesar Rp1.000 tapi masih saja diminta Rp2.000 oleh petugas parkirnya. Ini harus dievaluasi. Semestinya tarif sesuai dengan yang tertera ,"ucap Toni (40), seorang pengendara.

Toni bukan keberatan soal membayar biaya parkir oleh petugas di lapangan, tetapi Toni berharap tarif parkir yang ada di Kota Payakumbuh harus jelas sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Apalagi jumlah kendaraan yang parkir mencapai ribuan unit per harinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Adrian memastikan tarif parkir sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Perda. Pihaknya tidak menetapkan kenaikan. "Tarif parkir sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan. Rp1.000 untuk sepeda motor, Rp2.000 untuk mobil," terang Adrian.

Katanya, apabila ada petugas yang meminta tarif parkir di luar dari biaya yang sudah ditetapkan, berarti itu merupakan oknum parkir yang bukan dari Dinas Perhubungan. "Untuk mengawasi tarif parkir ini, kita juga menugaskan anggota Dishub di beberapa titik parkir. Hal ini, supaya tidak ada petugas parkir yang menaikkan tarif kepada masyarakat," terang Adrian lagi.

Apabila masih ada oknum ataupun petugas parkir yang meminta tarif tidak sesuai yang sudah ditentukan, Adrian mengimbau kepada masyarakat parkir  jangan dibayar dan harap melaporkan prilaku petugas parkir ke Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh. "Petugas parkir resmi, mereka menggunakan karcis dan biaya sebagai jasa parkir yang diminta ke masyarakat tidak melebihi tarif yang sudah ditetapkan sesuai Perda Kota Payakumbuh. Kalau ada petugas yang meminta jasa parkir melebihi yang sudah ditetapkan, harap parkir jangan dibayar dan laporkan kondisi ini ke kami," ucap Adrian lagi. (h/ddg)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,24 Agustus 2017 - 09:56:23 WIB

    PT Japfa Bantu Pengembangan Sekolah di Solok Selatan

    PT Japfa Bantu Pengembangan Sekolah di Solok Selatan SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM -- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk unit Padang melaksanakan pelatihan dan pengembangan bagi tujuh sekolah dasar di Solok Selatan (Solsel). Pelatihan bertujuan supaya sekolah menjadi tempat yang .
  • Selasa,22 Agustus 2017 - 17:07:24 WIB

    "Batu Perkasa" di Tanah Datar, Lambang Kesuburan dan Makam Kuno

    TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM - Batu perkasa berbentuk kelamin laki-laki yang kini menghebohkan itu, mulai diamati Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Sumbar, Riau dan Kepri. BPCB telah menetapkan dugaan terhadap ba.
  • Senin,21 Agustus 2017 - 20:35:05 WIB

    Pawai Alegoris di Agam Diguyur Hujan

    Pawai Alegoris di Agam Diguyur Hujan AGAM, HARIANHALUAN.COM- Ribuan peserta Peserta pawai alegoris dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72, tingkat Kabupaten Agam di Lubuk Basung, hujan-hujanan, Senin (21/8). Meski demikian pe.
  • Senin,21 Agustus 2017 - 11:11:08 WIB

    BN Pessel sumbang Rp140 Juta untuk Pendidikan dan Bedah Rumah

    BN Pessel sumbang Rp140 Juta untuk Pendidikan dan Bedah Rumah PAINAN, HALUAN—Bank Nagari Cabang Painan, Pesisir Selatan, tahun ini kembali menyalurkan bantuan Corporate Social Resposibility (CSR) sebesar Rp140 juta. Dana CSR itu diperuntukkan bagi biaya pendidikan Rp90 juta dan bantua.
  • Senin,21 Agustus 2017 - 09:25:26 WIB
    Pasca Pelantikan di Kabupaten Limapuluh Kota

    Ferizal Ridwan: Jika Tidak Saya Luruskan, Bupati Irfendi Arbi Berpotensi Langgar UU

    Ferizal Ridwan: Jika Tidak Saya Luruskan, Bupati Irfendi Arbi Berpotensi Langgar UU LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM--Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota buncah pasca Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan melantik dua orang eselon II dan mengembalikan jabatan Sekdakab kepada Yendri Thomas Jumat (18/7.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM