BPN SUMBAR

Peruntukan Tanah Negara di Tarok Diserahkan ke Bupati


Rabu,31 Mei 2017 - 13:13:50 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Peruntukan Tanah Negara di Tarok Diserahkan ke Bupati Kepala Kanwil BPN Sumbar, Musriadi saat berbincang-bincang dengan Kabag Humas Pemkab Padang Pariaman, Andri Satria, Selasa (30/5) di ruang kerja Kepala Kanwil BPN Sumbar. (dedi salim).

 

PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM-- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Sumatera Barat, Musriadi mengungkapkan, tanah perkebunan yang dinyatakan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara pada diktum pertama keputusan Kepala BPN nomor 25-V.B-2003 diserahkan sepenuhnya pada Bupati Padang Pariaman, untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanahnya sesuai dengan rencana Umum Tata Ruang wilayah setempat dan perundangan yang berlaku.

 

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPN Sumatera Barat, Musriadi pada Haluan, Selasa (30/5) di ruang kerjanya, sehubungan tanah perkebunan yang dikuasai oleh negara di Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.

 

Menurut Musriadi, status tanah tersebut telah diputuskan oleh kepala BPN dengan nomor keputusan  25-V.B-2003. "Bupati harus menjalankan kewenangannya sesuai keputusan yang telah dikeluarkan tesebut," kata Musriadi.
Dikatakan Musriadi, dia hanya bisa berbicara sesuai data yang ada. data tersebut yakni, Keputusan Kepala BPN nomor 25-V.B-2003.

 

Disampaikan Musriadi, dalam keputusan  BPN nomor 25-v.B-2003 memutuskan, pertama, menegaskan batalnya pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala BPN tanggal 5 Oktober 1992 nomor 24/HGU/BPN/92 kepada PT. Purna Karya atas tanah seluas 697 ha terletak di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat dan menyatakan tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

 

Keputusan kedua, terhadap tanah perkebunan yang dinyatakan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara tersebut pada diktum keputusan ini diserahkan sepenuhnya pada Bupati Padang Pariaman, untuk mengatur peruntukan dan pengunaan tanahnya sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah setempat dan peraturan perundangan yang berlaku, serta mempertimbangkan hak keperdataan yang dipunyai oleh PT.Purna Karya.  "Dengan keputasan tersebut, jelas status tanah itu," katanya.

 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,26 Agustus 2016 - 03:32:08 WIB

    Pemko Tertibkan Randis Tak Sesuai Peruntukan

    Pemko Tertibkan Randis Tak Sesuai Peruntukan SOLOK, HALUAN— Untuk me­ngantisipasi maraknya peng­gu­naan kendaraan dinas (ran­dis) yang tak sesuai dengan perun­tu­kan, tim gabungan yang terdiri da­ri Satpol PP, Dinas Perhubu­ngan, DPPKA, TNI dan Polri mela­ku.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM