Kantor Imigrasi Klas II Agam

Pengurusan Paspor Biasa Dipermudah


Selasa,30 Mei 2017 - 16:01:28 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pengurusan Paspor Biasa Dipermudah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Agam, Ezardy Samsoe

AGAM, HARIANHALUAN.COM –  Kantor Imigrasi Kelas II Agam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penerbitan paspor serta penggantian paspor biasa melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

 

“Kemudahan atau pemangkasan tersebut guna mendukung arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Agam, Ezardy Samsoe didampingi Kasi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Yanuar, SH serta Kasubsi Informasi Wildani,  S.Ip di ruang kerjanya, Senin (29/5).

 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Imigrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang keimingrasian, melakukan pemangkasan supaya kualitas layanan dan kepuasan masyarakat dapat tercipta.

 

“Kalau bisa cepat kenapa di perlama. Ini arah kebijakan yang dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspos mereka,” katanya.

 

Penerbitan paspor biasa masih tetap memiliki prosedur, persyaratan dan waktu yang sama, baik untuk jenis permohonan baru maupun penggantian. Sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah dilakukan penyederhanaan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). 

 

Pemangkasan birokrasi tersebut telah disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat edaran Nomor: M. HH-07.UM.01.01 tahun 2017 tentang pemberian kemudahan prosedur dan persyaratan penggantian paspor biasa.

 

Dasar hukum penerbitan yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5038, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Nomor 5216).

 

Selain itu juga berdasarkan aturan pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimingrasian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimingrasian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5894).

 

Disamping itu, dengan adanya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  nomor 8 tahun 2014 tentang paspos biasa dan surat perjalanan laksana  paspor biasa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 649),” katanya.

 

Surat edaran dari Menkumham tersebut juga memerintahkan kepala Kantor Imigrasi melakukan empat hal yakni, pertama hanya mensyaratkan paspor lama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam penggantian paspor biasa 48 atau 24 halaman yang diterbitkan di dalam negeri sajak tahun 2009, kedua verifiksi data melalui pengambilan dua sidik jari pemohon yang terekam dalam SIMKIM.

 

Sedangkan yang ketiga agar menyelesaikan proses penggantian dan penyerahan paspor paling lama pada hari kerja berikutnya setelah dialukan pembayaran dan keempat menyediakan booth yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan antrian khusus untuk mendukung kelancaran penggantian paspor.

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud surat edaran Menkumham itu, pada point pertama sampai dengan point ketiga tidak berlaku untuk penggantian paspor hilang, rusak atau perubahan nama serta tanggal lahir.

 

Sehubugan dengan telah diterbitkan surat edaran dari Menkumham Nomor: M. HH-07.UM.01.01 tahun 2017 itu, juga diterbitkan surat tertanggal 18 Mei 2017 dengan Nomor IMI-IM.01.01-1772 yang berisi agar menginformasikan dan memerintahakna kepala kantor imigrasi untuk melakukan hal sebagai berikut.

 

Pertama segera  melaksanakan ketentuan sebagaimana diperintahkan oleh Menkumham sebagai bentuk menyederhanakan prosedur dan kepastian layanan proses penggantian paspor biasa.

 

Kedua melaksanakan penerbitan penggantian paspor biasa dengan tetap memerhatikan surat Direktur Jenderal Imigrasi tertanggal 20 Maret 2017, nomor IMI-GR.01.01-1029 tentang penegasan prosedur pelaksanaan pencegahan TKI Non prosedural sebagai pedoman dan petunjuk dalam proses penerbita paspor.

 

Ketiga mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tetap waspada terhadap ex TKI yang menggunakan modus operandi penggantian paspor untuk digunakan bekerja kembali sebagai TKI Nonprosedural.(h/ril)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,27 Oktober 2016 - 00:58:00 WIB

    Wako Kukuhkan Kepengurusan LPTQ

    Wako Kukuhkan Kepengurusan LPTQ BUKITTINGGI, HALUAN — Sebagai mitra kerja peme­rintah daerah, Lembaga Pe­ngem­bangan Tilawatil Quran (LPTQ) diharapkan dapat be­ker­jasama dengan Pemko me­lak­sanakan berbagai kegiatan strategis keagamaan di Bukittin.
  • Kamis,20 Oktober 2016 - 02:46:01 WIB

    Wabup Kukuhkan Kepengurusan Ikabasko Bandung

    Wabup Kukuhkan Kepengurusan Ikabasko Bandung BATUSANGKAR, HALUAN — Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma mengukuhkan kepengurusan organisasi peran­tau Tanah Datar dan Padang Panjang di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat..
  • Rabu,19 Oktober 2016 - 00:27:35 WIB

    Pengurusan Izin UMKM Mulai Meningkat

    PARIAMAN, HALUAN — Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengerajin di Kota Pariaman tahun 2016 ini menunjukan peningkatan..
  • Rabu,31 Agustus 2016 - 02:58:52 WIB

    UKM Kian Bergairah, Pengurusan Izin Masih Minim

    PARIAMAN, HALUAN — Beberapa waktu terakhir ini, Usaha Kecil Mikro (UKM) di Kota Pariaman terus tumbuh dan berkembang. Tidak dipungkiri, usaha ini turut menggeliatkan ekonomi masyarakat di Kota Pariaman..
  • Kamis,18 Agustus 2016 - 03:04:03 WIB

    Kepengurusan GSB Tanah Datar Terbentuk

    BATUSANGKAR, HALUAN — Galang­gang Siliah Baganti (GSB) yang merupakan program unggulan dan rutinitas IPSI Tanah Datar segera digelar di wilayah Kecamatan Lima Kaum..

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM