Aturan Menteri Susi Bikin Nasib Nelayan Bagan Tak Menentu


Selasa,30 Mei 2017 - 12:26:39 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG,HALUAN- Komisi II DPRD Sumbar terus mendorong Pemprov Sumbar mencarikan solusi atas kelangsungan nasib nelayan kapal bagan. Nasib nelayan bagan terancam sepanjang belum di revisinya Permen nomor 71 tahun 2016 oleh pemerintah pusat. 

Terkait ini, Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 menyebutkan, seluruh nelayan kapal bagan telah dilarang untuk melaut. Sebab, penggunaan kapal bagan dikuatirkan akan merusak terumbu karang yang selama ini ada. 

Dikarenakan peraturan tadi ribuan nelayan Sumbar terancam kehilangan mata pencaharian sejak peraturan ini keluar. "Kita dari Sumbar telah meminta Permen itu direvisi. Namun pembahasan untuk merevisi Permen masih di tunda oleh pemerintah pusat. Mengatasi ini, Pemprov harus proaktif mencarikan solusi untuk kelangsungan hidup para nelayan,"ucap Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman, Senin (29/5).

Disebut Yuliarman, pascalahirnya Permen KP nomor 71 tahun 2016, kondisi nelayan kapal bagan Sumbar sangat memprihatinkan. mereka tak bisa melaut, nelayan yang pernah mengadu ke DPRD menyebut, kesulitan memberi penghidupan untuk keluarga masing-masing. Dalam persoalan ini, Yuliarman berharap sebelum revisi terhadap Permen bisa dilakukan, kepala daerah agar turut proaktif menggiatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. Salah satunya mendorong nelayan melakukan budidaya ikan atau udang vaname yang saat ini banyak diminati.

Terlebih, potensi pembudidayaan tersebut bisa bernilai ekspor dan mampu meningkatan ekonomi daerah. "Untuk budidaya udang Vaname itu telah dilakukan masyarakat Kecamatan Gasan, Kabupaten Padangpariaman. Dengan penerapan model budidaya yang baik, mereka bisa dikatakan berhasil, sekali panen nelayan di sana bisa mendapatkan untung hingga ratusan juta," tuturnya.

Soal anggaran terang dia, kelompok usaha masyarakat yang sudah terbentuk bisa mendapatkan dana, baik dari APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota. "Selain itu pendanaan bisa juga didapatkan dari pihak ketiga, bekerjasama dengan investor," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Zigo Rolanda menambahkan, DPRD akan berupaya mencarikan jalan agar nelayan kapal bagan tetap melaut. "Kita akan upayakan mencari jalan tengah, bagaimana agar nelayan masih tetap melaut. Seiring itu, nelayan hendaknya juga melengkapi persyaratan sesuai Permen KP tersebut," ujarnya.

Anggota DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo yang juga memiliki usaha di bidang perikanan menyebut revisi Permen penting dilakukan. Sebab aturan ini mengancam mata pencaharian nelayan Sumbar yang umumnya menggunakan kapal bagan saat melaut. "Permen itu harus segera direvisi. Minimal revisi untuk membuat pengecualian larangan untuk kapal bagan. Hal ini dikarenakan kapal bagan memiliki spesifikasi tersendiri," ujarnya.

Keberadan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 dikhawatirkan bisa menyebabkan Sumbar krisis ikan segar (ikan laut).  Alasannya, sebagian besar nelayan Sumbar menggunakan alat tangkap berupa bagan di atas 30 gross ton (GT). Ini merupakan alat tangkap yang dilarang oleh Permen. Indra Dt Rajo Lelo menilai pelarangan dan ketentuan untuk kapal bagan yang dikeluarkan Kementerian tak sesuai dengan keadaan di Sumbar. Sebab spesifikasi kapan bagan Sumbar berbeda dengan  kapal bagain daerah lain. Kapal bagan Sumbar adalah kapal tradisional yang terbuat dari kayu. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin,05 Desember 2016 - 01:50:05 WIB

    Aksi ‘Kita Indonesia 412’ Langgar Aturan

    JAKARTA, HALUAN — Aksi ‘Kita Indonesia’ yang digelar Minggu (4/12) di Bundaran Hotel Indonesia, jauh beda dengan aksi Bela Islam III, Jumat (2/12) lalu. Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) sebagai pengawas Hari .
  • Selasa,23 Agustus 2016 - 09:45:06 WIB
    Harga Rokok Naik

    Menkeu: Belum Ada Aturan Baru Soal Tarif Cukai Rokok

    Menkeu: Belum Ada Aturan Baru Soal Tarif Cukai Rokok JAKARTA, HALUAN – Di tengah gonjang-ganjing soal kenaikan harga rokok yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, pemerintah ternyata belum membuat aturan baru mengenai harga jual eceran atau tariff cukai rokok..
  • Jumat,01 Juli 2016 - 14:12:49 WIB

    Ini Aturan Buat yang Mau Makan dan Minum di Kafe Jamban: Disediakan Kantong Muntah

    Ini Aturan Buat yang Mau Makan dan Minum di Kafe Jamban: Disediakan Kantong Muntah Semarang - Cafe Jamban yang menuai kontroversi di media sosial ternyata bukan tempat nongkrong biasa. Selain ada kampanye soal jamban, ternyata ada "standart operasional (SOP)" bagi yang ingin nongkrong di sana. .
  • Selasa,07 Juni 2016 - 02:41:53 WIB

    Aturan Pengusulan Remisi Akan Diubah

    JAKARTA, HALUAN — Pemberian remisi selalu berujung polemik, terlebih ketika para narapidana kasus korupsi atau narkoba yang mendapatkannya. Di sisi lain, ada pula napi yang sudah berbuat baik dan berharap mendapatkan fasili.
  • Senin,30 Mei 2016 - 05:56:52 WIB
    Banyak Hakim Ditangkap KPK

    JK: Tak Perlu Aturan Baru

    JK: Tak Perlu Aturan Baru JAKARTA, HALUAN —Lem­baga peradilan kembali terco­reng setelah dua orang hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bengkulu ditangkap oleh Ko­misi Pem­berantasan Korupsi (KPK), Senin, (23/5/2016) lalu..

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM