Anggaran DPRD Riau Dinilai Boros


Jumat,05 Mei 2017 - 01:41:39 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PEKANBARU, HALUAN - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran menyoroti borosnya anggaran DPRD Riau, namun di sisi lain kinerjanya minim terlihat dari hanya lima peraturan daerah yang selesai pada tahun 2016 dan belum ada pada tahun ini.

"Misalnya sepanjang tahun 2014-2016 DPRD Riau telah menghabiskan anggaran daerah sekitar Rp474,5 miliar hanya untuk kunjungan kerja dan kegiatan reses," kata Koordinator Fitra Riau, Usman di Pekanbaru, Kamis.

Bahkan pada tahun 2017 DPRD Riau merencanakan anggaran untuk kunjungan kerja dan reses sebesar Rp174,8 miliar.

Jadi kunjungan kerja dewan tersebut sepanjang tahun 2014-2017 secara terperinci akan digunakan untuk kunker dalam/luar daerah sebesar Rp191,8 miliar, kunker Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp126,1 miliar, dan kunjungan luar negeri sebesar Rp55,4 miliar, sedangkan untuk kegiatan reses sebesar Rp100,9 miliar.

"Alokasi anggaran kunjungan kerja dan reses cenderung naik dari tahun ke tahun, dengan demikian dukungan anggaran yang begitu besar seharusnya anggota dewan dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan baik, sehingga berdampak baik pula terhadap kehidupan masyarakat secara luas," harapnya.

Untuk kunjungan luar negeri yang dianggarkan selalu naik dari tahun-tahun sebelumnya, tahun dialokasikan sebesar Rp28,8 miliar. Tahun 2016 sebesar 12,7 miliar, tahun 2015 Rp7,4 miliar, dan tahun 2014 sebesar Rp6,5 miliar. 

Parahnya, lanjut dia, kunjungan luar negeri tersebut hanya dilakukan untuk satu kali kunjungan. Bahkan hasilnya tidak terlihat sama sekali yang dibawa pulang oleh anggota dewan selain dari hanya untuk foya-foya di luar negeri.

Akan tetapi DPRD Riau periode 2014-2019 sampai saat ini belum terlihat prestasi kinerja yang baik terhadap pembangunan daerah. Misalnya, secara fungsi legislasi hanya mampu menghasilkan sekitar 24 Peraturan Daerah sepanjang tahun 2014-2016.

Diantaranya 12 Perda dihasilkan masing-masing pada tahun 2014-2015 dan pada tahun 2016 hanya lima dari 31 yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda). Sementara terhadap fungsi lainnya seperti fungsi anggaran dan pengawasan kinerja Dewan Riau cenderung tidak terlihat atau bahkan tidak jalan.

Hal itu dibuktikan dengan terjadinya kasus suap pembahasan APBD tahun 2014-2015 yang sama-sama melibatkan eksekutif dan legislatif. Seharusnya fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan sehingga antara Gubernur dan DPRD dapat saling koreksi dan memperkuat guna untuk percepatan pembangunan daerah, bukan justru sama-sama melakukan tindakan melawan hukum.

Sementara untuk mendukung kinerja dewan tersebut tidak sedikit anggaran yang telah dihabiskan oleh DPRD Riau. Masing-masing dihabiskan pada tahun 2014 sebesar Rp36,14 miliar, tahun 2015 sebesar Rp68,26 millar dan tahun 2016 sebesar Rp195,28 miliar.(hr)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,14 Desember 2016 - 00:56:45 WIB

    Sejumlah Paslon Lakukan Pelanggaran APK

    Pekanbaru, Haluan — Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Riau, me­nyebutkan selama masa kam­panye berlangsung beberapa tim pasangan calon yang akan ikut pada pemilihan wali kota dan wakil bupati melakukan pelanggaran den.
  • Sabtu,15 Oktober 2016 - 00:17:00 WIB

    PU Siap Bangun Asal Ada Anggaran

    NATUNA, HALUAN — Kepala Dinas PU Kabupaten Natuna, Minwardi menegaskan, dinas PU siap membangun apasaja dan kapan saja, asalkan anggaran untuk pembangunan itu ada. Ia mengaku, ada beberapa pembangunan di Natuna yang terpaks.
  • Rabu,18 Mei 2016 - 03:04:05 WIB
    Terbentur Perubahan Aturan

    Miliaran Anggaran SKPD Akan Dievaluasi

    PEKANBARU, HALUAN — Pemerintah Provinsi Riau akan mengevaluasi ratusan miliar anggaran pada be­berapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). La­ng­kah itu diambil karena anggaran tersebut tidak dapat digunakan karena ter.
  • Senin,04 April 2016 - 03:42:38 WIB

    Pelabuhan Berhala Dapat Anggaran Rp20 Miliar

    TANJUNGPINANG, HALUAN — Pasca peninjauan dan peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Pu­lau Berhala pada Kamis (31/3) lalu, Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta se­mua SKPD di Pemprov Kepri untuk bersinergi me.
  • Sabtu,02 April 2016 - 03:37:00 WIB

    Angka Pelanggaran Lalin Berkurang di Siak

    SIAK, HALUAN—Selama me­lakukan Operasi Simpatik 2016 angka pelanggaran yang dilakukan oleh para ma­sya­rakat Kabupaten Siak berku­rang. Hal ini dilihat dari ope­rasi Simpatik 2016 yang dila­kukan oleh Satuan Polisi La.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM