TERKAIT LKPJ 2016

Ini Saran DPRD untuk Walikota


Jumat,05 Mei 2017 - 01:40:07 WIB
Reporter : Tim Redaksi

SOLOK, HALUAN – DPRD Kota Solok menyarankan pada Walikota Solok agar di masa datang membentuk tim khusus dalam menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sehingga tidak banyak terjadi kesalahan dalam penulisan maupun kesinkronan kegiatan yang dilaksanakan. Tim khusus itu bisa menelaah dengan baik dan cermat.

“Selama ini sering ditemukan kejanggalan dalam penggabungan kalimat, kesinkronan kegiatan yang dilaksanakan antara Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta persoalan lainnya. Makanya tim khusus itu bisa menelaah dan meneliti sebelum diajukan ke DPRD,” jelas Ramadani Kirana Putra, selaku juru bicara DPRD pada sidang paripurna pengesahaan LKPJj Walikota Solok 2016 di DPRD, Jumat (28/4).

Seperti contoh, dalam penyusunan LKPj, perbedaan jumlah kegiatan program kerja untuk urusan wajib yang dilaksanakan, misalnya urusan pendidikan.

Dalam LKPj dibedakan atas program non urusan dan program urusan, sedangkan program kerja urusan pendidikan dalam RKPD tidak dibedakan atas program non urusan dan program urusan. Di samping itu jumlah kegatan untuk program kerja urusan pendidikan yang ada dalam LKPj tidak sama dengan yang ada dalam  RKPD.

Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian LKPj dengan dokumen perencanaan, khususnya RKPD dan RPJMD. Akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam penyusunan LKPj, bisa menjadi rancu dan membingungkan bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan nantinya.

Di sektor infrastruktur kota, khususnya PDAM Kota Solok dalam pemenuhan air bersih, juga menjadi catatan kritis, mengingat dari 6 sumber air bersih yang ada saat ini.

Empat diantaranya terus mengalami penurunan debit air yakni sumber air pincuran gadang, tabek puyuh,  air tabik dan mata air sungai guntung.

“Dalam LKPj tidak dijelaskan kenapa terjadi penurunan debit air tersebut dan apa upaya untuk mengatasi penuruan tersebut,” kata Ramadani.

Dengan demikian terlihat jelas perbedaan yang sangat signifikan antara data yang disajikan dalam LKPj dengan data yang disajikan dalam RPJMD sehingga diragukan validitasnya. Sedangkan terhadap permasalahan tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang belum meningkat secara signifikan dan infrastruktur kota, khususnya PDAM, dalam menghadapi krisis air bersih tidak sejalan.

Oleh karenanya perlu dibentuk tim khusus dalam peyusunan LKPj sebelum diajukan ke DPRD sehingga ketelitian dan kecermatan antara RKPD dan RPJMD memiliki keterkaitan dan korelasi yang baik, keakuratan data dan validitas lebih terjamin.

Kendati pada prinsipnya LKPj Walikota Solok 2016 dapat diterima dengan baik oleh DPRD, namun penuh dengan catatan dan kritikan dari parlemen Kota Solok.

Harapan DPRD, ke depan, catatan dan kritikan itu dapat dikurangi melalui perbaikan dalam penyusunan LKPj sehingga ada korelasi antara RPJMD dengan RKPD. (h/alf)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM