DPRD Padang Panjang Sorot Tiga OPD


Jumat,05 Mei 2017 - 01:30:38 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG PANJANG, HALUAN Sebagai wakil rakyat yang telah ditunjuk dan dipercaya oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Padang Panjang.

Dalam realisasinya, LKPj yang disusun oleh pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yang memadai, tepat dan berkelanjutan. Terbukti dari tahun ke tahun makin menunjukkan kualitasnya. Walaupun disadari masih terdapat beberapa kekeliruan disana sini, terutama dalam sajian penulisannya dan hal tersebut masih bisa diterima.

“Meskipun sudah menunjukkan hasil yang baik, namun ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seakan-akan tidak peduli dengan pentingnya LKPj. Ini dibuktikan selama proses pembahasan oleh DPRD terhadap LKPj Walikota Padang Panjang akhir tahun anggaran 2016 menemui kendala yang tidak bisa diterima,” sebut Ketua Pansus I Desfa Remindo saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang Panjang dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Padang Panjang atas LKPj Walikota, Kamis (4/5).

Beberapa kendala yang ditemui, lanjut Desfa, yakni materi pembahasan kurang dikuasai secara maksimal oleh sebagian OPD, serta salah satu OPD tidak siap dengan data berkaitan dengan jumlah kunjungan pasien pada Puskesmas se Kota Padang Panjang. Selain itu juga tidak adanya sikronisasi antara kegiatan dengan hasil yang dicapai, dan adanya data yang tidak sinkron diantara OPD.

Sementara, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Dr Novi Hendri menyampaikan, dari semua OPD yang dievaluasi oleh Pansus LKPj ada beberapa OPD yang tidak mampu memberikan pertanggungjawaban secara rinci terhadap penggunaan anggaran kegiatan tahun 2016, yakni Dinas Kesehatan Kota, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Padang Panjang Barat.

“Dalam pembahasan oleh pansus LKPj Dinas Kesehatan tidak mampu menjelaskan secara detail target RPJMD Tahun ketiga dibidang peningkatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dimana pansus tidak mendapatkan jawaban berapa jumlah kunjungan pasien pada masing-masing Puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang,” terang Novi Hendri.

Tak hanya itu, lanjut Novi Hendri, koordinasi dan kerjasama di Dinas Kesehatan antara pimpinan OPD dengan jajarannya tidak berjalan dengan baik. Sehingga kegiatan yang dilakukan seolah-olah berjalan dengan sendirinya tanpa ada kontrol dan pengawasan dari Kepala OPD.

“Dalam pembahasan LKPj, Dinas Perhubungan tidak mampu menguraikan apa yang menjadi target RPJMD dan Renstra SKPD pada tahun 2016 sehingga pansus sulit untuk mengukur kemanfaatan  anggaran kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat namun tetap berada dalam jalur pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD yang dimaksud,” sebutnya lagi.

Ditambahkan Novi Hendri, Untuk Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat perbedaan antara hasil dengan kegiatan yang dimaksud, sehingga pansus sulit memahami apa maksud dari hasil kegiatan tersebut.

“Kita dari DPRD merekomendasikan supaya walikota menempatkan aparatur yang cakap di tiga OPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Padang Panjang Barat,” tutup Novi Hendri. (h/pis)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,18 Oktober 2017 - 17:56:48 WIB

    Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Sumbar Rp7,7 Miliar per Tahun 

    Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Sumbar Rp7,7 Miliar per Tahun  PADANG, HARIANHALUAN.COM--Selama menjalankan fungsi di legislatif, 65 orang anggota DPRD Sumbar mendapatkan tunjangan perumahan. Jumlah tunjangan setiap dewan sekitar Rp10 juta per bulan. .
  • Jumat,06 Oktober 2017 - 10:19:09 WIB

    DPRD Gusar Permen KP Tak Kunjung Direvisi

    DPRD Gusar Permen KP Tak Kunjung Direvisi PADANG, HARIANHALUAN.COM- Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman gusar dengan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung mengkaji kembali Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 yang melarang nelaya.
  • Rabu,04 Oktober 2017 - 20:00:49 WIB
    Anggap Tidak Bagian Dari Pekerjaannya

    Anggota DPRD Sumbar ini Pilih Tidak Pergi Pelesiran ke Tiga Benua

    Anggota DPRD Sumbar ini Pilih Tidak Pergi Pelesiran ke Tiga Benua Mulanya saya berfikir kunjungan kerja mendampingi gubernur ini terkait panas bumi, saya berfikiran ke sana karena Jerman terkenal dengan panas buminya, namun setelah saya pelajari subtansinya ternyata berhubungan dengan pamer.
  • Rabu,04 Oktober 2017 - 11:59:56 WIB

    DPRD Sumbar Didesak Batalkan Pelesir ke Tiga Benua

    DPRD Sumbar Didesak Batalkan Pelesir ke Tiga Benua PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencana keberangkatan Anggota DPRD Sumbar untuk melakukan perjalanan dinas ke tujuh negara di tiga benua mendapat sorotan tajam oleh masyarakat. Para wakil rakyat diminta untuk membatalkan rencana.
  • Rabu,20 September 2017 - 14:58:21 WIB

    5 Anggota DPRD Akan Berangkat ke Jerman

    5 Anggota DPRD Akan Berangkat ke Jerman PADANG, HARIANHALUAN.COM - Lima anggota DPRD Sumbar rencananya akan berangkat ke Jerman pada 27 Oktober mendatang. Keberangkatan dewan ini untuk mendampingi Gubernur dan Dinas Penanaman Modal menghadiri sebuah acara..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM