Pembangunan SUTET Dihadang Warga dengan Alat Berat


Kamis,27 April 2017 - 11:33:07 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pembangunan SUTET Dihadang Warga dengan Alat Berat

LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Puluhan masyarakat di Jorong Subarang Parik, nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota terlibat adu mulut dengan pihak PLN Unit Induk II Jaringan Sumatera 3 Bukittinggi AD saat menghadang alat berat yang akan membangun menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di Jorong Suparang Parik. Masyarakat merasa tidak puas dan menganggap PLN yang memaksakan pembangunan menara, padahal negosiasi ganti rugi tanah belum selesai.

Pantauan Haluan, rombongan PLN yang datang pukul 11.00 WIB bersama kontraktor langsung dihadang oleh pemilik tanah bersama puluhan warga. Mereka menanyakan legalitas dan surat resmi izin pembangunan menara karena merasa sampai saat ini belum ada persetujuan untuk besaran harga ganti rugi.  Pemilik Tanah, Rahmat Hidayat (43) mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima surat resmi dari PLN dan KPPIP selaku badan independen yang menetapkan harga ganti rugi. Namun, PLN sudah mencaplok harga besaran Rp70 ribu per meter persegi. Padahal, besaran harga tanah di Jorong Subarang Parik berkisar Rp500- Rp550 ribu per meter persegi.  “Kami protes dengan besaran harga yang dikeluarkan KPPIP dan PLN sebesar Rp70 ribu. Ini jauh dari harga tanah di sini. Jelas kami tidak puas dan tidak terima,” Kata Rahmat Hidayat.

Jikapun tetap akan dibayarkan Rp70 ribu per meter persegi, Hidayat menginginkan ada surat resmi dari KPPIP dan PLN. Bukan surat yang dibuat secara tergesa-gesa tanpa kop surat dan stempel basah. “Saya heran. Ini ada permainan saja. Surat yang kami terima tidak ada kops surat dan stempel basah yang asli. Hanya stempel yang discan dan diprint,” katanya.

Pihak PLN yang berada di lokasi tidak bersedia dimintai keterangan karena tidak ada petinggi PLN Unit Induk II Jaringan Sumatera 3 Bukittinggi yang hadir.  “Kami tidak bisa memberikan komentar karena disini hanya staff dan pekerja lapangan saja. Mohon dimengerti,” kata salah seorang karyawan PLN Unit Induk II Jaringan Sumatera 3 Bukittinggi yang tidak ingin namanya disebutkan.

Saat itu juga hadir anggota TNI AD hanya sebagai pendamping PLN. Hal itu diungkapkan Pasi Intel Kodim 0306/50, Kapten Suherman. “Kami hanya mendampingi PLN saja ke sini. Bagaimana program 35.000 MW untuk Indonesia yang dicanangkan Presiden Jokowi bisa terealisasi. Bukan sebagai pembeking atau penanggung jawab,” kata Suherman.

Ia juga mengatakan jika pemilik tanah merasa tidak puas dengan harga yang dipatok oleh KPPIP dan PLN, boleh mengajukan persoalan ini ke pengadilan. Namun, diminta kepada masyarakat untuk tidak menghalangi pembangunan karena akan berimbas kepada pembangunan menara sutet lainnya.  “Jika tidak puas, ajukan ke pengadilan. Ini baru warga yang taat aturan. Bukan menghalangi seperti ini. Pikirkan saja, bagaimana nasib menara sutet lain yang sudah berdiri jika tidak dibangun menara sutet disini. pasti tidak berjalan. Ini namanya mubazir dan merugikan khalayak banyak,” kata Suherman lagi.

Dalam realisasi Program 35.000 MW untuk Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Yogyakarta tanggal 4 Mei 2015 silam, antara Padang Sidempuan hingga Payakumbuh akan dibangun 748 titik menara sutet. Nantinya, menara sebanyak ini akan memberikan listrik tambahan ke daerah Sumatera Barat, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi dan Kepri. “Sampai sekarang, sudah ada 721 titik menara yang sudah terbangun antara Padang Sidempuan – Payakumbuh. Tinggal 27 titik lagi. Namun, jika terkendala disini yang lain akan terganggu seluruhnya. Ini mohon pengertian masyarakat agar menyelesaikan persoalan ini secara baik dan taat aturan,” kata Suherman lagi. (h/ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu,17 Juni 2017 - 00:49:02 WIB

    Sinkron Antar Instansi Kurang, Pembangunan Tidak Terarah

    Sinkron Antar Instansi Kurang, Pembangunan Tidak Terarah LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Pembangunan dan penataan ruang di Limapuluh Kota disebut Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan cenderung tidak berkesinambungan, dan tidak terarah. Kondisi itu diakibatkan tidak adanya sinkron.
  • Selasa,02 Mei 2017 - 02:47:11 WIB

    Menpan RB Asman Abnur Letakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Lubuak Tano

    Menpan RB Asman Abnur Letakan Batu Pertama  Pembangunan Jembatan Lubuak Tano PADANG PARIAMAN, HALUAN- Masyarakat Tungka Kampuang Panyalai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, tumpah ruah menyaksikan secara langsung peletakan batu pertama Jembatan Lubuak Tano, Jum'at (28/4), oleh Menteri Penday.
  • Sabtu,29 April 2017 - 02:21:40 WIB

    Pembangunan RTH Dharmasraya Dimulai

    Pembangunan RTH Dharmasraya Dimulai DHARMASRAYA, HALUAN – Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, didampingi Sektaris Daerah Leli arni, Asisten III Martoni, Asisten I Irsyad, Kepala PU, Junaidi Yunus dan Kepala OPD serta Walinagari Sungai Kambut Asria.
  • Jumat,21 April 2017 - 01:27:38 WIB
    SMAN 2 Sungai Limau

    Pembangunan Pustaka Permanen Bakal Terwujud

    PADANG PARIAMAN, HALUAN -- SMAN 2 Sungai Limau di Sungai Sirah, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, berharap pembangunan ruang pustaka baru dapat terwujud. Pasalnya, MoU antara sekolah dengan Dirjen Pembinaan S.
  • Rabu,12 April 2017 - 19:47:56 WIB

    Pembangunan Puskesmas Katapiang, DPRD Padang Pariaman Bakal Panggil Dinas Terkait

    Pembangunan Puskesmas Katapiang, DPRD Padang Pariaman Bakal Panggil Dinas Terkait PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM—Terkait pembangunan Puskesmas Katapiang yang asal jadi dan tidak sesuai dengan besteknya di Korong Batang Sariak, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM