Ketua TPF PMP : Saya Sudah Ramal Masalah Besar Akan Terjadi Di Mandeh


Selasa,25 April 2017 - 19:25:34 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Ketua TPF PMP : Saya Sudah Ramal Masalah Besar Akan Terjadi Di Mandeh M.Noor Ketua LSM TPF PMP, saat memberikan keterangan pers terkait persoalan Mandeh. (Okis Mardiansyah)
PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tim Pencari Fakta Pembela Merah Putih (TPF PMP) M.Noor, mendesak Pemerintah Daerah bersama pihak terkait, agar segera mengusut pelaku perusakan Mandeh, di Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
 
 
"Kita jangan takut, semua pihak harus turun tangan mengungkap siapa dalang perusakan tersebut, tidak peduli mereka ini pejabat atau siapapun. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, sebab yang dirugikan adalah kita semua, khususnya masyarakat Pessel," tegasnya di Painan. Senin (24/4).
 
 
Terkait persoalan Mandeh yang terjadi saat ini, pada awal tahun 2016 lalu, ia pernah mengingatkan kepada Camat, Walinagari, dan masing-masing ketua KAN yang ada di Kenagarian Ampang Pulai dan Nanggalo, agar jangan buru-buru dalam mengambil keputusan.
 
 
"Sebelum persoalan ini terjadi, saat itu saya pernah menyarankan kepada Camat, Walinagari, dan masing-masing ketua KAN, agar jangan gegabah dalam mengambil tindakan. Sebab, kalau tidak hati-hati maka persoalan besar akan muncul di Mandeh. Nah, ternyata hal yang saya takutkan itu, akhirnya terjadi juga saat ini," sebutnya lagi.
 
 
Menurutnya, sebelum ketua KAN menandatangani surat-surat alas hak tanah masyarakat, maka banyak persoalan yang mesti diselesaikan saat itu, seperti menentukan tapal batas wilayah Nagari Mandeh dengan Sungai Nyalo dan Nanggalo yang masih belum jelas saat itu, sehingga sangat perlu duduk bersama untuk mencarikan solusi saat itu.
 
 
"Idealnya sebelum surat-surat alas hak tanah ditanda tangani oleh masing-masing ketua KAN. Alangkah baiknya semua pemuka adat, Niniak Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda duduk bersama untuk mencari solusinya saat itu. Sebab, setau saya, tanah tersebut bukan milik pribadi atau perorangan. Karena tidak ada tanaman-tanaman yang ditinggalkan pada saat mau dijual. Nah, bearti itu bukan milik pribadi atau perorangan. Sehingga sangat perlu kiranya ditentukan tapal batasnya saat itu," terangnya.
 
 
Sebelumnya, Desriko Malayu Putra, selaku Pengiat Lingkungan Hidup Sumatera Barat (Sumbar), mengatakan bahwa perusakan lingkungan di kawasan Mandeh wajib merujuk pada ketentuan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurutnya Undang-undang tersebut, merupakan payung hukum atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan.
 
 
Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM