Polemik Parkir Meter di Padang

Pemko Padang Dituding Lakukan Kriminalisasi


Sabtu,22 April 2017 - 07:39:54 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Pemko Padang Dituding Lakukan Kriminalisasi Proses pendaftaran petugas parkir meter beberapa hari lalu

PADANG, HALUAN – Petugas Patroli Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Jumat (21/4) sekira pukul 11.00 WIB, mengamankan tiga orang yang diduga juru parkir liar.  

Ketiga pemuda tersebut diketahui bernama Karto Suwiro (42), Klamar Hutapea (55) dan Andre Saputra (17). Dirinya diamankan oleh petugas di dua kawasan berbeda, Jalan Permindo dan Jalan Niaga disaat mereka sedang mengatur parkir. Namun, hal yang janggal dirasakan oleh orang tua Andre, Syahrial (52) dalam aksi penangkapan tersebut.

Ketika ditemui Haluan di ruang tunggu sementara pemeriksaan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Padang, Syahrial menyayangkan tindakan petugas yang membawa anaknya secara paksa ke Mapolresta. Karena, penangkapan itu menyebabkan leher anaknya mengalami sedikit goresan.

"Ini yang sangat saya sayangkan, kenapa segitunya mengamankan anak saya hingga lehernya terkena goresan," ucapnya.

Syahrial menyebutkan, permasalahan ini bermula ketika PT Mas Arya Tunggal Abdi (MATA) selaku pihak swasta yang ditunjuk Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk pengelolaan parkir meter. PT MATA yang telah melayangkan surat edaran pada 13 April 2017 yang harus dipenuhi oleh juru parkir yang ingin bekerjasama hingga 25 April 2017 mendatang.

"Namun, sehari setelahnya pada 14 April 2017, keluar lagi surat edaran dimana mereka memajukan batas akhir persetujuan untuk bekerjasama dengan mereka, dalam hal ini PT MATA. Kami yang merasa ada kejanggalan, kemudian menemui pihak PT MATA, Senin (17/4) lalu. Namun, kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sebenarnya yang kami inginkan adalah upah yang layak jika bekerjasama dengan mereka. Namun suara kami tersebut seakan tidak didengar oleh manajemen PT MATA," tutur pria paruh baya tersebut.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang mendampingi proses pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut mengatakan bahwa penangkapan ketiga orang tersebut mencerminkan sikap represif pemerintahan terhadap perjuangan hak-hak tukang parkir.

Dalam siaran pers LBH Padang nomor : 12/S.Pers/LBH-PDG/IV/2017 tentang Hentikan Kriminalisasi Terhadap Tukang Parkir, Era menyebut perjuangan tukang parkir dilakukan terhadap arogansi Pemerintahan Kota Padang dalam pengelolaan parkir berbasis elektronik. "Penolakan ini berawal dari kebijakan Pemko Padang yang illegal (Payung hukum yang tidak memadai dan tanpa persetujuan DPRD Kota Padang, red) yang difasilitasi Pemko Padang untuk mengalihkan pengelolaan parkir ke pihak swasta yakni PT MATA,” ucapnya.

Akibatnya, lanjut Era, banyak pengelola dan tukang parkir yang tidak diperkerjakan. Jika pun diperkerjakan mesti dibayar dengan upah murah. Tepat pada 19 April 2017, masih terjadi negosiasi antara tukang parkir dengan Pemko Padang berserta PT. MATA namun tidak membuahkan kesepakatan.

"Pertanyaannya, jika memang ingin penataan parkir yang ada di Kota Padang, kenapa parkir-parkir di sejumlah area yang jelas-jelas ilegal tidak ditertibkan terlebih dahulu, seperti parkir Pantai Padang contohnya," ujar Era mempertanyakan.

Wendra Rona Putra, Kordinator Divisi HAM LBH Padang menilai penangkapan ini merupakan upaya kriminalisasi terhadap tukang parkir yang sedang memperjuangkan hak atas pekerjaannya. Lebih lanjut Wendra menuturkan saat ini tiga tukang parkir masih berada di Polresta Padang tanpa kejelasan status hukum terhadap mereka.

"Praktik penangkapan ini pantas dicurigai sebagai pesanan dari pihak tertentu untuk membungkam perjuangan tukang parkir. Oleh sebab itu, LBH Padang mendesak Kepolisian Resort Kota Padang segera membebaskan tukang parkir dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap tukang parkir. Selain itu, LBH Padang mendorong DPRD Kota Padang untuk meninjau ulang kebijakan parkir meter yang nyata-nyata merugikan masyarakat," katanya.

Kritikan tajam juga dituturkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi. Dia menuturkan pengunaan jalan umum untuk parkir meter secara ekonomi tidaklah logis. "Jalan umum dibangun dengan pajak yang dibayar rakyat. Jika Pemko mau memungut retribusi maka sediakan lapangan parkir yang bukan dari jalan umum," sebutnya. 

Sementara itu Ipda Ulil, pihak Polresta Padang yang berada di lapangan mengatakan, pengawasan terus dilakukan hingga keadaan kondusif. Dia membenarkan adanya juru parkir yang masih melakukan pemungutan parkir  dibawa ke Polresta Padang. “Mereka  akan kita proses dan akan kita mintai keterangan sebagai saksi,” ujarnya.

Kepala Kantor Cabang Padang PT Mas Arya Tunggal Abadi (PT MATA) Hardian Rispatriananda, selaku pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemko Padang, telah merekrut 56 tenaga juru parker. Namun dari 56 tersebut, hanya lima orang saja yang setuju  dengan persyaratan dan aturan yang ditetapkan perusahaan tersebut. (h/mg-adl/win)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,14 September 2017 - 02:26:40 WIB

    Pemko Sambut Tahun Baru Islam

    Pemko Sambut Tahun Baru Islam PADANG,HALUAN--Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengadakan berbagai kegiatan untuk menyambut tahun Islam 1439 H. Kegiatan itu dibuka Walikota, Mahyeldi Ansharullah di pelataran parkir Masjid Nurul Iman, Rabu (13/9)..
  • Rabu,06 September 2017 - 22:26:19 WIB

    Pemko Agar Tegas Soal Tanah

    Pemko Agar Tegas Soal Tanah PADANG, HARIANHALUAN.COM------ Komisi I DPRD Kota Padang bersama pihak terkait, lakukan peninjauan kelapangan terkait permasalahan pemagaran di mulut jalan keluar masuk kerumah Nanda Telambanua di Jl.Kali Kecil II Nomor 1A RT.
  • Jumat,18 Agustus 2017 - 10:28:29 WIB

    DPRD Pertanyakan Tambahan Dana RSUD, Pemko Minta Lagi Rp65,877 Miliar

    DPRD Pertanyakan Tambahan Dana RSUD, Pemko Minta Lagi Rp65,877 Miliar PADANG, HARIANHALUAN.COM--- -DPRD Kota Padang mempertanyakan penambahan modal untuk pembangunan RSUD dr. Rasidin oleh Pemerintah Kota Padang sebesar Rp 65,877 miliar..
  • Kamis,03 Agustus 2017 - 17:36:21 WIB

    Tak Anggarkan Beasiswa, Pemko Padang Dinilai Tak Fasilitasi Mahasiswa

    Tak Anggarkan Beasiswa, Pemko Padang Dinilai Tak Fasilitasi Mahasiswa PADANG, HARIANHALUAN.COM--Baru-baru ini, pulangkampuang.com bersama beberapa lembaga pegiat bisnis pemula (start up) mengadakan beasiswa pemrograman komputer. Di luar dugaan, program tersebut memiliki banyak peminat..
  • Kamis,27 Juli 2017 - 17:49:40 WIB

    Pemko Padang : Pasar Raya Destinasi Wisata Belanja

    Pemko Padang : Pasar Raya Destinasi Wisata Belanja PADANG, HARIANHALUAN.COM—Pemerintah Kota Padang menargetkan Pasar Raya menjadi destinasi wisata belanja baik wisatawan lokal maupun mancanegera. Usai rampungnya semua bangunan pasar inpres..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM