Pembatasan Kewenangan Mendagri Disambut Baik


Kamis,20 April 2017 - 14:12:54 WIB


PADANG, HALUAN – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (Perda) yang ada di daerah. Dengan begitu, daerah memiliki kewenangan penuh dalam membuat Perda.

Disebut Arkadius, setiap Perda dibuat oleh DPRD bersama Pemprov dengan kajian yang sangat matang.  Beberapa tahap dilalui, diantaranya penyiapan naskah akademik, konsultasi awal, pembahasan, studi banding, konsultasi akhir, hingga kemudian penetapan. Jadi ia menilai akan ada kerugian yang dialami saat Perda yang ada tiba-tiba dicabut. Karena alasan aturan lebih tinggi yang ada di pusat telah mengalami perubahan. "DPRD sangat mendukung pembatalan kewenangan Kemendagri dalam mencabut Perda oleh MK itu. Sebab dalam melahirkan Perda, terlebih dahulu kita telah melakukan kajian yang matang, memakan waktu pembahasan yang tidak sebentar, serta menghabiskan dana cukup besar," kata Arkadius.

Arkadius mengungkap, mulai dari awal pembahasan hingga penetapan, satu Perda akan menghabiskan anggaran sekitar Rp250 juta. Jika pembahasan dilakukan oleh panitia khusus (Pansus), anggaran yang terpakai bisa lebih banyak lagi. Dalam hal ini, sebut Arkadius, bukan berarti DPRD alergi dengan upaya  evaluasi yang dilakukan terhadap Perda. Hanya saja ia berharap itu sebaiknya tidak dilakukan dengan serta merta.

Dengan kata lain, perubahan aturan yang lebih tinggi di pusat hendaknya jangan sampai mengganggu Perda yang ada di daerah. Hal ini juga karena, setiap Perda umumnya mengandung kearifan lokal tersendiri. Jika ternyata ada perubahan yang dilakukan atas aturan yang lebih tinggi di pusat, jelas Arkadius, penyesuaian dalam bentuk revisi Perda siap dijalankan oleh DPRD. Bahkan, jika 50 persen lebih isi atau subtansi dari Perda ternyata sudah tidak cocok dengan aturan yang ada di pusat, pencabutan atas Perda yang ada siap dilakukan.

Sementara itu, pengamat politik IAIN Padang M Taufik berpandangan, saat membatalkan kewenangan Mendagri dalam mencabut Perda di daerah, MK pastinya punya pertimbangan tersendiri. Meski kewenangan itu dibatalkan, kata M Taufik, bukan berarti pencegahan atas lahirnya Perda yang tak sejalan aturan lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat tidak bisa dilakukan.

Menurut M Taufik lahirnya produk hukum yang tak sesuai kebutuhan masyarakat bisa dihindari melalui cara dilakukannya kajian yang mendalam saat penyiapan dan pembahasan Perda. Kemudian masukan-masukan juga bisa diterima saat konsultasi Ranperda dilakukan ke tingkat pusat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (perda). Menurut Fahri, putusan MK dengan nomor perkara 137/PUU-XIII/2015 itu telah mengembalikan marwah DPRD selaku lembaga yang berisikan para wakil rakyat di daerah. Sebab, perda dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah.

Fahri juga menyatakan, semestinya pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan munculnya perda yang menghambat investasi. Sebab, pemerintah bisa menguji materi perda yang dinilai menghambat investasi ke Mahkamah Agung (MA). Apalagi, lanjut Fahri, saat ini Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah. Sikap Mendagri yang langsung mencabut perda dinilai tidak adil karena lebih mengedepankan subyektivitas pemerintah pusat ketimbang aspirasi masyarakat daerah. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:12 WIB

    Pemkab Pasaman Serahkan Bonus Atlet

    PORPROV SUMBAR XIII USAI

    PASAMAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman menyerahkan bonus atlet peraih medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XIII yang dig.

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:01:55 WIB

    Cuaca Ekstrem, BPBD Siagakan Satgas TRC

    SOLOK, HALUAN — Sebanyak 69 anggota Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC) gabungan Pasukan relawan Damkar, anggota Damkar Pemerintah Kota Solok, disiagakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, saat cuaca ekstrem.

  • Rabu,11 Mei 2016 - 03:58:27 WIB

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu

    UPT Konservasi Selamatkan Penyu Pariaman, Haluan — Berbagai upaya terus dilakukan oleh Peme­rintah Kota Pariaman guna menye­lamatkan kelestarian hewan laut di kawasannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu, K.
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:27 WIB

    Kecamatan Kapur IX Bersiap Keluar dari Ketertinggalan

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kecamatan Kapur IX bersiap keluar dari daerah terisolasi usai rampungnya proyek pengerjaan peningkatan struktur jalan strategis nasional Pangkalan-Galugua akhir tahun lalu.

    .
  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:03:47 WIB

    Pelaku Penjarahan Dihakimi Massa

    TANAH DATAR, HALUAN — Aksi penjarahan di rumah terkangkap basah warga. Pela­ku tertangkap tangan sedang mengobrak abrik barang di rumah milik Bustami, di Jo­rong Jati, Nagari Baringin, Kecamatan Lima .

  • Kamis,01 Januari 2015 - 21:04:11 WIB

    Hari Pertama, Sigulambai Lalap Satu Unit Rumah

    AGAM, HALUAN — Diduga akibat hubungan harus pendek, satu unit rumah di Kampuang Tanjuang, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk­ba­sung, ha­ngus dilalap sigulambai pada hari pertama di tahun 2015, Kamis (1/1) p.

BERITA TERKINI Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM